Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ada dua kunci utama dalam upaya membangkitkan kinerja industri nasional pada tahun ini, yakni melalui program vaksinasi Covid-19 dan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Langkah strategis ini juga dapat dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

“Dimulainya vaksinasi bisa menjadi kunci pendorong dalam pemulihan industri di tanah air,” kata Menperin di Jakarta, Kamis (14/1). Program vaksinasi tersebut akan ditopang oleh serangkaian kebijakan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.

Agus menegaskan, pihaknya berkomitmen memacu kembali daya saing industri nasional melalui empat jurus jitu. Pertama, menjaga produktivitas industri selama pandemi melalui kebijakan pemberian Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). Adapun, sebanyak 18.527 IOMKI telah diberikan kepada perusahaan industri untuk mampu melindungi pekerjaan bagi 5,16 juta orang tenaga kerja.

Kedua, peningkatan kemampuan industri dalam negeri dalam mendukung penanganan Covid-19, khususnya industri farmasi untuk penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan. Ketiga, pengoptimalan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Keempat adalah melanjutkan program substitusi impor 35%, yang dilaksanakan secara simultan dengan peningkatan utilisasi produksi, mendorong pendalaman struktur industri, dan peningkatan investasi,” tuturnya.

Melalui berbagai program dan kebijakan tersebut, Menperin optimistis, industri manufaktur di tanah air akan tumbuh positif mendekati 4% pada2021. Sebelumnya, di triwulan III-2020, pertumbuhan industri manufaktur mengalami kontraksi 4,31% dan pada triwulan II-2020 juga terkontraksi 6,19%.

‘‘Industri manufaktur pada 2021 diperkirakan kembali pada titik positif. Seluruh sub sektor manufaktur akan kembali bergairah, dengan asumsi pandemi sudah bisa dikendalikan dan aktivitas ekonomi kembali pulih. Kami memproyeksikan pertumbuhan industri manufaktur pada 2021 akan tumbuh hampir 4%,” paparnya.

Menurut Agus, optimisme tersebut salah satunya didasarkan pada perbaikan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang terus berada di level ekspansif. Pada Desember 2020, PMI Manufaktur Indonesia berada di level 51,3 atau naik dibandingkan capaian bulan sebelumnya yang berada di posisi 50,6.

Angka indeks di atas 50 ini diartikan mengalami ekspansi, sedangkan di bawah 50 berarti kontraksi. PMI Manufaktur Indonesia di level 51,3 ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia selama HIS Markit melakukan survei di negara-negara industri.

“Selama dua bulan berturut-turut, PMI Manufaktur Indonesia masuk ke fase ekspansif. Tentu ini ada beberapa alasan, salah satunya keyakinan dari pelaku industri bahwa dari data-data yang ada sudah mulai adanya reborn dari konsumsi domestik, juga adanya signal bahwa vaksin akan hadir. Ini yang menumbuhkan confidence tinggi dari pelaku industri untuk mendorong proses produksinya,” jelas Agus.

Di samping itu, Bank Indonesia mencatat kegiatan usaha di industri pengolahan mulai menunjukkan sinyal ekspansi. Kinerja industri ini diprediksi terus membaik pada kuartal I-2021.

Geliat ekspansi itu tecermin dalam Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI BI) pada kuartal IV-2020 yang mencapai 47,29 persen. Capaian itu jauh lebih tinggi dari dua kuartal sebelumnya yang menyentuh angka 45,64 dan 44,91 persen.

Dari sisi nilai investasi, lanjut Menteri AGK, investasi di sektor industri periode Januari-September lalu juga meningkat 37% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019. “Selain itu ekspor produk manufaktur juga mengalami peningkatan signifikan. Kondisi inilah yang membawa harapan bagi pemulihan ekonomi pada 2021,” tandasnya.

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing. Balai Latihan Kerja (BLK), khususnya BLK Pusat yang berada di bawah naungan Kemnaker dan tersebar di beberapa Provinsi, telah memulai proses rekrutmen PBK dengan kejuruan nya masing-masing di awal Januari 2021. Nantinya, pelatihan akan dilaksanakan secara hybrid, yakni perpaduan antara luring (offline) dan secara daring (online).

“Jadi di awal tahun 2021 ini, kami kembali membuka pelatihan kerja khususnya di BLK-BLK Kemnaker. Mengingat masih pandemi COVID-19, pelatihan akan dilaksanakan secara hybrid untuk mencegah penyebaran COVID-19,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (07/01/2021).

Menaker Ida menjelaskan, tahun 2021 merupakan tahun pemulihan. Oleh sebab itu, pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi harus digenjot agar kualitas maupun kapasitas angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain ke pasar kerja, pelatihan kompetensi juga menyasar bagi para angkatan kerja yang ingin berwirausaha secara mandiri.

“Harus diakui, dampak pandemi ini telah memukul perekonomian Indonesia bahkan dunia. Kita berharap bahwa 2021 ini menjadi tahun pemulihan. Oleh karenanya, pelatihan berbasis kompetensi memegang peran penting agar supply angkatan kerja dapat terserap di pasar kerja dan mampu berdaya saing, baik di dunia kerja maupun dalam berwirausaha,” kata Menaker Ida.

Berbagai jenis kejuruan yang tersedia di BLK meliputi kejuruan teknik otomotif, teknik las, pengolahan hasil pertanian atau perikanan, woodworking, teknologi informasi dan komunikasi, menjahit design grafis, refrigeration dan teknik listrik, industri kreatif, bahasa, dll.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan, Budi Hartawan, menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan di BLK dapat mendaftar melalui Platform Digital SISNAKER di kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google Play Store.

Selain itu, bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar BLK bisa datang langsung ke Kios3in1 yang terdapat di masing-masing BLK.

“Di SISNAKER ada informasi lembaga pelatihan dan program pelatihan di BLK seluruh Indonesia, baik BLK pemerintah pusat, BLK Pemda, maupun BLK Komunitas. Terdapat pula berbagai macam pilihan pelatihan di lembaga pelatihan swasta dan training center milik industri,” ujarnya.

Informasi mengenai pelatihan kerja juga bisa didapatkan di web resmi Kemnaker dan BLK setempat serta akun media sosial resmi Kemnaker dan BLK. Sebagai informasi, saat ini terdapat 305 BLK di seluruh Indonesia dengan rincian 23 BLK UPTP milik Kemnaker dan sisanya BLK UPTD di bawah pengelolaan pemerintah daerah tingkat Provinsi, Kabupaten/kota.

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar mengirim sejumlah bantuan logistik untuk para pengungsi yang menjadi korban bencana gempa Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat.

Kepala BLK Makassar, Fitroh Hanrahmawan, secara langsung melepas pengiriman bantuan logistik tersebut pada Selasa (19/1/2021) di BLK Makassar, Sulawesi Selatan.

“Pada hari ini, kami melepas pemberangkatan bantuan berupa beras, mie, air minum, biskuit, popok bayi, ausu bayi, dan bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan masyarakat,” kata Fitroh.

Fitroh mengatakan, bantuan yang dikirim hari ini merupakan bantuan yang kedua, setelah sebelumnya sudah terkirim bantuan pada gelombang pertama. Bantuan logistik yang kedua ini dikirim menggunakan 4 mobile training unit (MTU) dan 1 mobil jenis double cabin.

“Bantuan ini akan langsung diberikan ke korban bencana alam yang berada di kawasan Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat,” ucapnya.

Ia menambahkan, pada saat yang bersamaan, pihaknya juga akan mendirikan posko dapur umum di Mamuju. Posko tersebut digunakan untuk membuat makanan siap untuk para pengungsi di Mamuju.

“Semoga bantuan dapat tiba dengan selamat dan bisa disalurkan kepada yang membutuhkan,” harapnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menginstruksikan agar penyaluran bantuan bagi korban bencana gempa bumi di daerah Mamaju dan Majene, Sulawesi Barat, bisa sampai langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang berada di daerah pelosok yang sulit terjangkau.

Agar bantuan tepat sasaran,  Kementerian Ketenagakerjaan pun mengerahkan Mobil Training Unit (MTU) dari Balai Latihan Kerja  (BLK) Makassar dan mobil Unit Reaksi Cepat (URC) Pengawas Ketenagakerjaan dari Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta kendaraan-kendaraan dinas untuk mempercepat penyaluran sumbangan bantuan yang telah terkumpul.

“Kami mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama menggalang bantuan guna membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa di Sulawesi Barat.  Saya juga telah meminta kepada jajaran untuk memastikan distribusi bantuan dapat menjangkau pelosok desa di daerah sekitar gempa,” kata Menaker Ida.

Untuk penggalangan bantuan, Menaker Ida menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajak sejumlah pihak untuk bersama-sama membantu masyarakat yang menjadi korban gempa. Bantuan yang digalang berupa dana tunai, pakaian layak pakai, obat-obatan, dan makanan.

Ia melanjutkan, nantinya distribusi akan melibatkan Pengawas Ketenagakerjaan di Balai K3 dan  para instruktur BLK Makassar yang berada  di sekitar lokasi gempa. Kebutuhan urgen saat ini adalah kebutuhan di kamp pengungsian seperti tenda, kebutuhan makanan dan air minum, karena hampir semua warga memilih mengungsi untuk sementara.

“Saya telah meminta agar menyiapkan MTU dan mobil URC untuk bisa dikerahkan menyalurkan bantuan, sehingga dapat menjangkau pelosok-pelosok desa,” kata Menaker Ida melanjutkan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mengoptimalkan industri yang dalam proses produksinya memprioritaskan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu menyeimbangkan antara pembangunan industri dengan pelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat lebih bagi masyarakat.

“Kami menempatkan konsep 4R yakni reduce, reuse, recycle, recovery dalam aktivitas industri. Unsur recycle merupakan prioritas, baik di tahap pengolahan bahan baku, produksi, maupun setelah produksi. Jadi seluruh aspek sektor industri bisa terlibat dalam penerapan industri hijau,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam, Rabu (13/1).

Dirjen IKFT menyampaian, guna mewujudkan penerapan prinsip industri hijau di sektor manufaktur, pemerintah berupaya mengubah konsep ekonomi linier menjadi ekonomi sirkural. “Melalui ekonomi sirkular, industri diharapkan mampu memanfaatkan sebesar-besarnya bahan daur ulang yang diperbolehkan, sehingga dapat mengurangi waste,” paparnya.

Penerapan ekonomi sirkular dapat memberikan banyak keuntungan bagi sektor industri, seperti efisiensi bahan baku, peningkatan produksi barang yang dapat didaur ulang, pencegahan illegal dumping dan emisi, serta tentunya penciptaan lapangan kerja baru,” ujar Khayam.

Khayam memaparkan, dalam menjalankan konsep sirkular ekonomi, Kemenperin menetapkan sektor yang menjadi prioritas penerapan, antara lain industri plastik, industri skrap karet, industri pelumas, serta industri coal tar dan tekstil.

Industri plastik nasional memiliki peran penting sekaligus berkaitan erat dengan industri lain, seperti industri makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, elektronika, pertanian, otomotif, serta barang-barang rumah tangga. “Industri plastik di Indonesia menjadi rantai pasok produksi bagi sektor strategis lainnya,” imbuhnya.

Saat ini, terdapat sekitar 1.600 industri plastik hilir di dalam negeri. Namun, selama ini kebutuhan sektor tersebut masih didominasi bahan baku virgin impor dengan jumlah 3,8 juta ton pada 2019 untuk memenuhi kebutuhan. Pada periode tersebut, bahan baku lokal yang tersedia sebanyak 2,5 juta ton.

Dengan diterapkannya prinsip ekonomi sirkular, diharapkan impor bahan baku dapat berkurang, termasuk produk daur ulang impor. “Jadi, kami terus mendorong dan mengoptimalkan ketersediaan bahan recycle lokal untuk industri plastik, karena potensi daur ulang semakin besar,” terangnya.

Dengan optimalisasi industri daur ulang, lapangan pekerjaan di bidang ini diproyeksi akan terus meningkat. “Dari data kami, saat ini sudah ada 3 juta waste bank atau pemulung, 160 ribu pengepul dan penggiling, sekitar 100 tenaga kerja di supplier besar, serta 60 ribu tenaga kerja yang bekerja pada industri daur ulang plastik,” sebutnya.

Sementara itu, industri skrap karet berperan penting bagi industri ban. Saat ini, terdapat lima industri daur ulang skrap dalam negeri yang melakukan rubber recycling dengan kapasitas sebesar 10-15 ribu ton per tahun.

Adapun di industri pelumas, terdapat 44 perusahaan yang dengan nilai investasi sekitar Rp40 triliun. Produk sektor ini dimanfaatkan oleh sektor otomotif, mesin-mesin pabrik industri, kapal dan kereta api. Saat ini terdapat dua perusahaan yakni, PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (PT WGI) dan PT ALP Petro Industri yang melakukan pengolahan pelumas bekas dengan menggunakan teknologi tinggi refinery and lube oil blending plant. “Sekitar 65% oli bekas masih dapat dimanfaatkan kembali,” tutur Dirjen IKFT.

Lalu, coal tar yang merupakan residu dari industri batu bara bisa dimanfaatkan dalam industri carbon black oil (CBO). CBO sendiri merupakan bahan baku ban. Penggunaan coal tar dapat menggantikan decant oil dengan harga sepertiga dari harga bahan baku semula. “Selain itu, coal tar bisa dimanfaatkan juga untuk naphthalene, wash oil, serta aromatic hydrocarbon,” jelas Khayam.

Produksi coal tar juga semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan tumbuhnya industri peleburan besi dan baja. “Saat ini terdapat empat industri yang menghasilkan coal tar,” imbuhnya.

Terakhir, industri tekstil juga didorong untuk memanfaatkan limbah secara optimal. Selain mengelola limbah tekstil, sektor tersebut juga perlu mengolah limbah plastik polyethylene terephthalate (PET). Menurut Khayam, tingkat daur ulang PET di Eropa harus mencapai 25 persen. Sehingga, Indonesia juga diharapkan dapat memanfaatkannya sebaik mungkin.

Khayam menambahkan, guna mewujudkan industri hijau yang berkelanjutan, pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya seperti perumusan kebijakan, peningkatan kapasitas instansi kelembagaan melalui penelitian dan pengembangan, pengujian, sertifikasi, serta promosi.

Selanjutnya, standardisasi pada bahan baku, bahan baku tambahan, dan energi, juga pada proses produksi, produk, manajemen pemanfaatan, dan pengelolaan limbah. Pemerintah juga mengupayakan penyediaan fasilitas untuk mendukung penerapan prinsip industri hijau.

“Selain itu, insentif merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian. Hal ini sudah diterapkan di negara-negara maju dan sudah dimulai di sini, seperti dengan pendirian bank sampah yang sebagian memberikan imbalan kepada masyarakat yang mengumpulkan dan menyerahkan sampah. Langkah ini perlu didukung dengan koordinasi antarpihak terkait,” pungkasnya.

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta jajaran BPJS Ketenagakerjaan mampu memenuhi ekspektasi publik untuk tumbuh dan berkembang dalam mewujudkan masyarakat pekerja yang sejahtera.

Hal tersebut disampaikan Menaker Ida dalam acara Peresmian Gedung Plaza BPJamsostek di Jakarta, Jumat (08/01/2021). BPJS Ketenagakerjaan juga diminta untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM-nya, serta menjadikan gedung baru dan fasilitas penunjang sebagai motivasi kinerja BPJS Ketenagakerjaan yang semakin kuat.

“Seperti halnya seluruh pekerja Indonesia, saya pun menaruh harapan besar kepada jajaran BPJS Ketenagakerjaan untuk mampu tumbuh dan berkembang mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” kata Menaker Ida Fauziyah.

Menaker Ida menegaskan, publik memiliki ekspektasi yang besar terhadap program Jamsostek, terlebih di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, penyelenggaraan sistem jaminan sosial haruslah terintegrasi, bersinergi, dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk terus konsisten, professional, akuntabel, dan transparan, guna menjaga kepercayaan publik.

Pemerintah pun berkomitmen kuat untuk terus mendukung implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama dari aspek regulasi, program, dan kelembagaan agar dapat terus menyesuaikan diri dengan dinamika sektor usaha dan ketenagakerjaan.

“Jangan sampai dibiarkan kepercayaan itu. Justru harus kita jaga kepercayaan itu dengan cara semakin memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Menaker Ida.

Menurut Menaker Ida, program baru pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), selain memberikan perlindungan tambahan bagi pekerja, juga akan memberikan skema baru dalam mempertemukan supply and demand tenaga kerja.

“Hal ini akan memperlancar proses link and match yang pada akhirnya akan menciptakan kebijakan pasar tenaga kerja lebih aktif dan efektif,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, memandang peresmian gedung Plaza BPJamsostek ini memiliki nilai penting dan strategis untuk mendukung kinerja BPJS Ketenagakerjaan semakin kuat.

“Serta semakin sinerginya upaya kita bersama dalam mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja dan menjadikan pelayanan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai jembatan menuju kesejahteraan pekerja,” katanya.

Menko PMK berpesan agar Gedung Plaza BPJamsostek yang baru ini dapat memberikan energi baru yang menjadikan semua insan BP Jamsostek menjadi pemberi pelayanan terbaik bagi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Dengan mengucapkan “Bismillahirrohmaanirrohiim” Gedung Plaza BPJamsostek saya resmikan pengunaannya sebagai sarana penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” katanya meresmikan Gedung Plaza BP Jamsostek.

Menko PMK berharap, pemanfaatan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari peserta BPJS Ketenagakerjaan betul-betul dioptimalkan, sehingga bisa mendapatkan feedback pendapatan besar dan tepat sasaran pemanfaatannya. “Karena itulah nyawa dari BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengatakan bahwa Plaza BP Jamsostek dibangun di atas lahan seluas 5.391m2 dan memiliki 28 lantai. Gedung ini didesain mampu menampung kurang lebih 1.400 pekerja. “Gedung ini dikembangkan melalui mekanisme Kerja Sama Operasi (KSO): Build, Operate, Transfer (BOT) selama 30 tahun hingga 2046,” katanya.

Agus Susanto menambahkan, Plaza BPJamsostek mulai dibangun Mei 2017 dan selesai Juni 2019, memiliki spesifikasi Grade A dan berkonsep green building dengan kategori Gold yang dikeluarkan oleh Green Building Council Indonesia pada Oktober 2020 yang lalu.

Menurut Agus Susanto, saat ini okupansi gedung sudah mencapai 78,64 persen, dengan 15 tenant dan 1.400 karyawan yang berasal dari Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, perbankan, jasa keuangan, restoran, dan retail.

“Hasil sewa gedung, keuntungan yang diperoleh PT SIP dan termasuk dividen, seluruhnya akan dikembalikan kepada peserta program BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk hasil pengembangan Jaminan Hari Tua (JHT),” katanya.

Industri kendaraan bermotor merupakan salah satu yang didorong pengembangannya di Tanah Air. Hal ini karena industri tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan yang juga mendukung perekonomian nasional. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari kinerja ekspor produk otomotif yang masih menunjukkan capaian signifikan, meskipun dalam kondisi pandemi.

Menanggapi perkembangan pemberlakuan safeguard dari Republik Filipina atas kendaraan penumpang serta kendaraan komersial ringan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa perkembangan tersebut membuktikan daya saing industri otomotif Indonesia yang tinggi. “Penerapan safeguard tersebut menunjukkan bahwa Industri otomotif Indonesia di atas Filipina,” ujarnya di Jakarta, Selasa (12/1).

Produksi kendaraan roda empat Indonesia pada tahun 2019 mencapai 1,286,848 unit. Angka tersebut sangat jauh dibandingkan dengan produksi Filipina yang hanya mencapai 95,094 unit.

Lebih lanjut, Menteri Perindustrian mengatakan, perkembangan otomotif Indonesia menunjukkan tren yang menggembirakan. “Dalam catatan saya, setidaknya akan masuk investasi senilai lebih dari Rp30 Triliun ke Indonesia untuk sektor otomotif,” kata Menperin.

Selain itu, industri otomotif global memiliki Global Value Chain yang tinggi, sehingga perbedaan harga antarnegara relatif rendah. Dalam hal ini, Indonesia diuntungkan karena saat ini telah mampu mengekspor produk otomotif ke lebih dari 80 negara dengan rata-rata 200.000 unit per tahun. “Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia makin terintegrasi dengan pasar dunia,” imbuhnya.

Pada Januari hingga November 2020, Indonesia telah mengapalkan sebanyak 206.685 unit kendaraan Completely Build Up (CBU), 46.446 unit Completely Knock Down (CKD), serta 53,6 juta buah komponen kendaraan.

Terakhir, Menperin menekankan bahwa Filipina harus membuktikan bahwa memang terjadi tekanan pada industri otomotif di Filipina akibat impor produk sejenis dari Indonesia, sehingga perlu mengambil kebijakan penerapan safeguard bagi produk impor dari Indonesia. “Ini disebabkan karena penerapan safeguard memiliki konsekuensi di WTO,” pungkasnya.

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen melindungi pekerja perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan di bidang ketenagakerjaan sangat penting.

“Salah satu kunci meraih bonus demografi melalui peningkatan produktifitas dari besarnya jumlah penduduk usia kerja, adalah dengan pemberdayaan pekerja perempuan yang akan memberikan kontribusi melalui perekonomian,” kata Menaker Ida pada Webinar Peringatan Hari Ibu 2020 yang diselenggarakan  Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia dan Maju Perempuan Indonesia, Senin (4/1/2021).

Namun, kata Menaker Ida, mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah, tetapi juga dibutuhkan komitmen dan upaya konkret dari seluruh pihak terkait, mulai dari pekerja dan serikatnya (SP/SB), pengusaha, hingga masyarakat luas.

“Mari kita bersama untuk ke depannya selalu bersinergi mewujudkan perlindungan bagi pekerja perempuan demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” kata Menaker Ida.

Dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan, Kemnaker sendiri telah melaksanakan tiga aspek kebijakan. Pertama, kebijakan protektif, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi. Kedua, kebijakan kuratif, yaitu larangan melakukan PHK bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil atau melahirkan.

“Ketiga, kebijakan non diskriminatif, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam semua aspek di tempat kerja Selama tahun 2020,” ucapnya.

Sementara dalam hal pencapaian, pihaknya telah melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan norma kerja perempuan di perusahaan dan melakukan fungsi pemberian bantuan teknis baik kepada pelaku usaha maupun pekerja di 96 perusahaan.

“Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan bimbingan teknis/FGD yang melibatkan peserta dari unsur pengawas ketanagakerjaan, manajemen perusahaan, dan pekerja. Kemudian membuat dan mengembangkan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dari Diskriminasi (SI LINA NAKER PD) yang berbasis IT,” ucapnya.

Namun, Menaker Ida mengingatkan bahwa setidaknya terdapat tantangan bagi pekerja perempuan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Pertama, respect, yakni kurangnya keterwakilan suara pekerja perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga hak pekerja perempuan kurang dipedulikan. Kedua  opportunity, kurangnya peluang karier dan dukungan bagi pekerja perempuan untuk berkembang.

Ketiga, security, yaitu kurangnya perlindungan dan jaminan bagi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan, seperti diskriminasi upah, kekerasan, pelecehan, kurangnya alat pelindung diri untuk bekerja, dan tidak dipenuhinya hak jaminan sosial bagi pekerja perempuan.

“Ketiga aspek di atas merupakan tantangan bagi kita semua dalam upaya memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan saat ini,” jelasnya.

Industri kendaraan bermotor merupakan salah satu yang didorong pengembangannya di Tanah Air. Hal ini karena industri tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan yang juga mendukung perekonomian nasional. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari kinerja ekspor produk otomotif yang masih menunjukkan capaian signifikan, meskipun dalam kondisi pandemi.

Menanggapi perkembangan pemberlakuan safeguard dari Republik Filipina atas kendaraan penumpang serta kendaraan komersial ringan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa perkembangan tersebut membuktikan daya saing industri otomotif Indonesia yang tinggi. “Penerapan safeguard tersebut menunjukkan bahwa Industri otomotif Indonesia di atas Filipina,” ujarnya di Jakarta, Selasa (12/1).

Produksi kendaraan roda empat Indonesia pada tahun 2019 mencapai 1,286,848 unit. Angka tersebut sangat jauh dibandingkan dengan produksi Filipina yang hanya mencapai 95,094 unit.

Lebih lanjut, Menteri Perindustrian mengatakan, perkembangan otomotif Indonesia menunjukkan tren yang menggembirakan. “Dalam catatan saya, setidaknya akan masuk investasi senilai lebih dari Rp30 Triliun ke Indonesia untuk sektor otomotif,” kata Menperin.

Selain itu, industri otomotif global memiliki Global Value Chain yang tinggi, sehingga perbedaan harga antarnegara relatif rendah. Dalam hal ini, Indonesia diuntungkan karena saat ini telah mampu mengekspor produk otomotif ke lebih dari 80 negara dengan rata-rata 200.000 unit per tahun. “Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia makin terintegrasi dengan pasar dunia,” imbuhnya.

Pada Januari hingga November 2020, Indonesia telah mengapalkan sebanyak 206.685 unit kendaraan Completely Build Up (CBU), 46.446 unit Completely Knock Down (CKD), serta 53,6 juta buah komponen kendaraan.

Terakhir, Menperin menekankan bahwa Filipina harus membuktikan bahwa memang terjadi tekanan pada industri otomotif di Filipina akibat impor produk sejenis dari Indonesia, sehingga perlu mengambil kebijakan penerapan safeguard bagi produk impor dari Indonesia. “Ini disebabkan karena penerapan safeguard memiliki konsekuensi di WTO,” pungkasnya.

Pada awal tahun 2021, Kementerian Perindustrian kembali menyelenggarakan Diklat 3 in 1berbasis kompetensi secara serentak di tujuh Balai Diklat Industri (BDI). Program strategis ini merupakan wujud nyata peran pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja industri yang kompeten sesuai kebutuhan industri saat ini sekaligus upaya untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) agar siap bersaing.

“Untuk mendorong pertumbuhan industri nasional, terdapat tiga pilar utama yang harus menjadi perhatian, yaitu investasi, teknologi, dan SDM. Dari ketiga komponen tersebut, potensi besar bagi Indonesia adalah ketersediaan SDM berkualitas seiring adanya momentum bonus demografi yang perlu kita manfaatkan,”kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Kick Off Diklat 3 in 1 Serentak di 7 BDI secara virtual, Selasa (12/1).

Menperin menegaskan, era revolusi industri 4.0 yang sedang berjalan saat ini menuntut SDM yang cepat beradaptasi dan mampu mengimplementasikan teknologi digital. “Untuk itu, diperlukan adanya pembekalan keterampilan dasar, peningkatan keterampilan (up-skilling) atau pembaruan keterampilan (re-skilling) bagi para tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan dunia industri saat ini,” jelasnya.

Oleh karena itu, kurikulum Diklat 3in1telah didesain spesifik pada keterampilan tertentu yang selaras dengan kebutuhan industri. “Pelaksanaan pelatihan mulai dari penyiapan kurikulum, praktik pembelajaran hingga penempatan kerja telah dilakukan berkolaborasi dengan perusahaan industri dan asosiasi industri,” imbuhnya.

Penyelenggaraan Diklat 3 in 1 juga sebagai salah satu langkah penanggulangan dampak pandemi Covid-19 melalui penyerapan tenaga kerja dan pengurangan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri. “Dengan tersedianya tenaga kerja industri kompeten diharapkan utilisasi industri dapat kembali meningkat. Pada Desember 2020, utilisasi industri mulai merangkak pada level 61,1%, yang sebelumnya sempat menurun di sekitaran 50% karena pandemi Covid-19,” tutur Agus.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto menyampaikan bahwa kick off penyelenggaraan Diklat3 in 1saat ini diikuti sebanyak 6.103 peserta, yang mencakup dari 14 provinsi dan 52 kabupaten/kota serta melibatkan 101 perusahaan industri dan 20 Dinas Kabupaten/Kota.

Adapun berbagai jenis pelatihan yang diselenggarakan, antara lain pelatihan operator mesin dan peralatan produksi pabrik kelapa sawit serta pelatihan operator produksi olahan makanan dan keamanan pangan di BDI Medan dengan diikuti sebanyak 900 peserta.

Selain itu, pelatihan operator junior custom made wanita, pembuatan tenun  datar  dengan alat tenun, serta pembuatan hiasan busana dengan alat jahit tangan dan batik tulis, yang dilaksanakan di BDI Padang dengan sebanyak 1.190 peserta.

Berikutnya, BDI Jakarta menggelar pelatihan operator mesin industri garmen dan quality control garmen, yang diikuti sebanyak 825 peserta. Kemudian, BDI Yogyakarta melaksanakan pelatihan operator jahit upper alas kaki, operator jahit karung jumbo plastik, up-skilling jahit karung jumbo plastik, operator assembling alas kaki, serta desain dan finishing furniture dengan diikuti sebanyak 1.570 peserta.

Di BDI Surabaya menggelar pelatihan operator mesin industri garmen, operator tekstil dan supervisor garmen/TPT, dengan diikuti sebanyak 750 peserta. Selanjutnya, BDI Denpasar melaksanakan pelatihan animasi untuk 168 peserta, dan BDI Makassar menjalankan pelatihan desain kemasan, aneka olahan rumput laut, aneka olahan ikan, dan aneka olahan cokelat, yang diikuti sebanyak 700 peserta.

“Pelaksanaan Diklat 3 in 1 ini diharapkan dapat memberikan bekalpengetahuan, keterampilan dan sikap kerja calon tenaga kerjayang akan bekerja di industri maupun memulai wirausaha baru. Sekaligus juga menyiapkan tenaga kerja tersertifikasi yang kompeten dan memiliki daya saing serta untuk menanggulangi dan membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19,” ungkap Eko.

Kepala BPSDMI menambahkan, perusahaan industri yang menjadi lokasi pelatihan dipastikan telah memiliki Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2020 tentang izin operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID 19. Hingga 12 Januari 2021, Kemenperin telah mengeluarkan sebanyak 18.527 IOMKI, yang diharapkan dapat melindungi pekerjaan dari 5,13 juta tenaga kerja.

“Selain itu, persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain wajib menerapkan protokol kesehatan pada saat pelatihan maupun diluar pelatihan, kegiatan pelatihan juga dipantau secara terus menerus hingga berakhirnya masa pelatihan,” tandasnya.

Kementerian Perindustrian terus mendorong industri kecil menengah (IKM) dapat bertransformasi ke arah digital seiring dengan perkembangan era industri 4.0. Langkah strategis ini untuk meningkatkan efisiensi dalam hal biaya, energi dan waktu sehingga IKM nasional bisa lebih berdaya saing global.

Guna mencapai sasaran tersebut, Kemenperin telah sukses menyelenggarakan ajang Startup4Industry 2020. Kegiatan ini merupakan bagian implementasi program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0. Dari gelaran Startup4Industry 2020, sebanyak 20 startup Indonesia dipilih menjadi finalis dan ikut serta dalam Expose Day.

“Expose Day merupakan ajang show off solusi teknologi karya startup Indonesia kepada masyarakat dan para pelaku industri sehingga tema kompetisi tahun 2020 yaitu Indonesia Percaya Diri Dengan Teknologi Dalam Negeri dapat terwujud,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Kamis (7/1).

Gati menyampaikan, dalam ajang tersebut, dipilih lima pemenang dengan mempertimbangkan empat aspek, yakni peluang bisnis, teknis, kelayakan implementasi, dan dampak inovasi. “Salah satu pemenang Startup4Industry 2020 adalah PT. Mokko Otomasi Indonesia, sebuah perusahaan di Gresik, JawaTimur yang bergerak dibidang Automation, IT dan Sistem Kontrol di industri,” ujarnya.

CEO PT. Mokko Otomasi Indonesia M. Fajar Adiatmoko menyampaikan, semakin bertumbuhnya industri di Indonesia, semakin banyak pula sistem otomasi dan conveyor yang ada untuk menunjang produksi yang efesien dan efektif. “Sistem otomasi bertujuan untuk menciptakan sistem kendali yang bekerja secara otomatis dalam menjalankan mesin dan peralatan untuk fasilitas dan pabrik produksi,” jelasnya.

Berpengalaman sejak awal tahun 2016 dalam bidang industri manufaktur dan proses industri, PT. Mokko Otomasi Indonesia memiliki beberapa produk unggulan dengan sistem otomasi, antara lain Programable Logic Controller (PLC), Human Machine Interface (HMI), Servo Drive & Motor, Inverter (VFD), SCADA, dan Internet of Thinks (IoT).

Sedangkan sistem konveyor merupakan suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sistem ini banyak dipakai di industri untuk transportasibarang yang jumlahnya sangat banyak dan berkelanjutan. “Sebagai contoh, produk unggulan kami untuk mendukung ini adalah Belt Conveyor, Roller Conveyor, Modular Conveyor, Table Top Chain Conveyor, dan Palletizing System,” papar Fajar.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.