FGD Program Kemintraan Sentra Industri

Dalam rangka Tindak Lanjut pelaksanaan Program Kemitraan Sentra Industri Kampung Singkong Salatiga dengan Klaster Hotel dan Resto di Salatiga yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tahun Anggaran 2022, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga mengadakan Focus Group Discussion pada Kamis (24/8) bertempat di Waroeng Joglo Bu Rini.

FGD Program Kemitraan Sentra Industri Kampung Singkong Salatiga

Bertempat di Ruang Andong, Hotel Laras Asri Salatiga (16/8), Focus Group Discussion (FGD) “Tindak Lanjut Program Kemitraaan Sentra Industri Kampung Singkong Salatiga” digelar. FGD ini merupakan acara tindak lanjut dari pelaksanaan Program Kemitraan Sentra Industri Kampung Singkong yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tahun Anggaran 2022.

.

FGD yang merupakan bentuk kerjasama dengan CEMSED FEB UKSW inu diikuti oleh perwakilan perusahaan perdagangan ritel (Alfamidi, Indomaret, Superindo), Resta Pendopo, pihak ekspedisi (Paxel) , PHRI, PT. Gyan Kreatif Indonesia, dan perwakilan dari Sentra Industri Kampung Singkong.

Job Fair 2022

Dalam rangka Hari Jadi Kota Salatiga yang ke 1272 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga melaksanakan kegiatan Job Fair. Kegiatan dilaksanakan di GPD Kota Salatiga dan diikuti oleh 30 perusahaan dari dalam Kota Salatiga dan luar Kota Salatiga. Kegiatan dibuka oleh Pj. Wali Kota Salatiga dan didampingi Ketua DPRD, Kepala Disperinnaker, Kepala Disnaker Provinsi Jateng.

Sosialisasi LPK dan BLK Komunitas

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi LPK dan BLK Komunitas di Kota Salatiga, adapun kegiatan tersebut dimaksudkan untuk dapat memperkuat hubungan kerja dan orgganisasi antar lembaga pelatihan. Seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi lembaga-lembaga pelatihan dituntut untuk senantiasa bisa mengikuti tren kebutuhan masyarakat supaya tetap bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat Kota Salatiga.

Sosialisasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Pada tanggal 16 Juni 2021 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga melaksanakan kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun kegiatan tersebut berisi tentang paparan Peraturan Perundang – undangan tentang Ketenagakerjaan, PP 31 tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Tata cara penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan Kelembagaan Hubungan Industrial.

Implementasi berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan pada umumnya belum sepenuhnya bisa dipahami oleh pelaku perusahaan dan pekerja. Para pekerja di perusahaan sering menghadapi berbagai permasalahan baik dengan antar pekerja ataupun dengan manajemen perusahaan. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan tiap-tiap perusahaan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di perusahaan khususnya perihal ketenagakerjaan.

Tekan Bahan Baku Impor, Kemenperin Kuatkan Rantai Pasok Industri Refraktori

Kementerian Perindustrian terus berupaya menguatkan rantai pasok untuk industri refraktori sehingga dapat berdaya saing, baik di kancah domestik maupun global. Sebab, industri refraktori merupakan sektor padat modal yang perlu dipacu pengoptimalan bahan baku lokalnya seiring dengan implementasi kebijakan substitusi impor.

“Kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan difokuskan pada penguatan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku serta energi yang berkesinambungan dan terjangkau sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Muhammad Khayam di Jakarta, Selasa (15/6).

Dirjen IKFT menjelaskan, industri refraktori dinilai sebagai salah satu sektor strategis karena produksinya untuk menopang kebutuhan berbagai manufaktur lainnya. “Hasil dari industri refraktori ini umumnya digunakan sebagai pelapis untuk tungku, kiln, insinerator, dan reaktor tahan api pada industri semen, keramik, kaca dan pengecoran logam,” tuturnya.

Khayam optimistis, apabila industri refraktori ini tumbuh berkembang dan memiliki performa gemilang, akan mendukung kinerja sektor industri pengolahan nonmigas, khususnya kelompok industri bahan galian nonlogam.

“Pada triwulan I tahun 2021, kontribusi industri bahan galian nonlogam terhadap industri pengolahan sebesar 2,57 persen dan perkembangan nilai investasi industri bahan galian nonlogam mencapai Rp5,46triliun,” paparnya.

Melihat potensi tersebut, Khayam menegaskan, pihaknya bertekad untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penerapan berbagai program dan kebijakan yang tepat sasaran. Tujuannya agar geliat sektor industri di tanah air dapat kembali bergairah di tengah gempuran dampak pandemi Covid-19. 

“Langkah yang perlu diakselerasi, antara lain mewujudkan rantai pasok industri refraktori yang solid dan mengoptimalkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Hal ini nantinya dapat membantu tercapainya target substitusi impor 35% pada tahun 2022,” imbuhnya.

Saat ini, kebutuhan nasional terhadap produk refraktori mencapai 200.000-250.000 ton per tahun. Sementara itu, industri dalam negeri memasok kebutuhan tersebut sebesar 88.000 ton per tahun. “Industri refraktori merupakan industri padat modal yang membutuhkan bahan baku dari sumber daya alam,” ungkap Khayam.

Guna memacu produktivitas industri refraktori, Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Kemenperin, Adie Rochmanto Pandiangan menyampaikan, perlu juga upaya untuk menarik investasi, menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dan pemanfaatan teknologi digital atau industri 4.0.

“Kemenperin akan melaksanakan program vokasi D1 Refraktori untuk bantu memenuhi dan meningkatkan kualitas SDM-nya. Selain itu, dengan terbentuknya suatu sistem rantai pasok yang solid, diharapkan proses untuk menuju Indonesia 4.0 akan lebih mudah tercapai,” tutur Adie.

Saat ini, terdapat 30 perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Industri Refraktori dan Isolasi Indonesia (ASRINDO). “Pemerintah bersama stakeholders akan bersama-bersama membangun iklim usaha yang kondusif sehingga industri refraktori ini bisa semakin kuat dan berdaya saing dengan produk impor,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum ASRINDO Basuki Sudarsono mengatakan, produk jadi refraktori dibuat dari bahan baku dasar alumina dengan komposisi 95% impor dan hanya 5% yang menggunakan produk lokal. Sedangkan, produk refraktori bermerek global saat ini diimpor lebih dari 50% atau nilainya kurang lebih Rp2,2 triliun.

“Dengan adanya nota kesepahaman kami dengan PT Indonesia Chemical Alumina (PT ICA), merupakan bentuk komitmen bersama dalam upaya memasok bahan baku lokal. Diharapkan, upaya ini juga dapat menekan impor bahan baku refraktori dan menyukseskan program substitusi impor yang dicanangkan oleh pemerintah,” papar Basuki.

Kemenperin mengapresiasi adanya penandatanganan Nota Kesepahaman antara ASRINDO dan PT ICA. Kedua belah pihak sepakat untuk menumbuhkan industri refraktori guna menekan bahan baku impor.

Selain itu, dalam kerja sama tersebut, akan memanfaatkan alumina hasil penelitian dan pengembangan PT ICA untuk meningkatkan daya saing industri refraktori di tanah air. Sinergi ini akan berlangsung selama satu tahun sejak MoU ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2021.

Kemenperin dan Pemda Dukung Peran IKM Topang Program P3DN

Kementerian Perindustrian mendorong peran industri kecil dan menengah (IKM) dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Hal ini guna membangkitkan kembali gairah usaha di tengah masa pandemi Covid-19 sekaligus memacu upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, saat ini Pemerintah, BUMN/BUMD, Badan Usaha dan/atau pemangku kepentingan lainnyawajib menggunakan produk dalam negeri dan mendukung program P3DN dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Senin (14/6).

Dirjen IKMA mengemukakan, pihaknya mengapresiasi kepada para pelaku IKM yang telah berkontribusi menopang produktivitas sektor manufaktur skala besar di tanah air. Langkah ini dapat memperkuat rantai pasok sehingga mendongkrak daya saing industri nasional.

“Beberapa waktu lalu, kami melakukan kunjungan kerja ke CV. Lombok E-Bike Builder dan CV. Raja Teknik di Nusa Tenggara Barat (NTB). Banyak potensi dari IKM-IKM ini yang perlu dikembangkan guna mendukung program P3DN,” paparnya.

CV. Lombok E-Bike Builder telah memperoleh fasilitasi dari Dinas Perindustrian Provinsi NTB sebagai tenant pada Science Technology and Industrial Park Nusa Tenggara Barat (STIP NTB) dalam skema inkubasi. Program ini bertujuan menghasilkan IKM yang dapat menjadi produsen komponen maupun produk sepeda listrik di Provinsi NTB.

Pemerintah Daerah juga telah melakukan pemesanan sepeda listrik untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2021 hingga 2023.“Kami mengapresiasi Pemerintah Daerah NTB yang telah mendukung gerakan ini melalui pembelian produk buatan IKM setempat,” imbuh Gati.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB melalui OPD telah mendukung gerakan P3DN dengan membeli produk IKM setempat. Dukungan ini tercantum pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 43 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bela dan Beli Produk Lokal.

“Beberapa OPD yang telah mendukung gerakan ini antara lain Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM,” sebut Gati.

Produk-produk yang dibeli tersebut, di antaranya produk permesinan Teknologi Tepat Guna (TTG), alat dan mesin pertanian, serta kendaraan berbasis listrik guna mendukung kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh OPD setempat.

Pemilik dari CV. Lombok E-Bike Builder adalah Gede Sukarma Dijaya, yang telah menekuni produksi sepeda listrik sejak  tahun 2016. Inovasi baru berupa sepeda listrik lahir dari keresahannya terhadap rasa lelah mengayuh sepeda khususnya bagi lansia. Pemasaran sepeda listrik produksi Gede dengan merek Le-Bui sudah sampai ke mancanegara antara lain negara Australia, Inggris, Norwegia dan Amerika Serikat.

Selain mengunjungi IKM produsen sepeda listrik, Dirjen IKMA juga melakukan kunjungan ke CV. Raja Teknik selaku produsen peralatan cold storage atau mesin refrigerasi (pendingin) yang digunakan untuk menyimpan produk dalam suhu tertentu sehingga kualitasnya tetap terjaga. CV. Raja Teknik awalnya adalah perusahaan jasa penerapan produk teknik pendingin AC yang berdiri sejak 17 Mei 2008.

Cold storage yang diproduksi CV. Raja Teknik memiliki tingkat pendinginan yang bisa disesuaikan dengan jenis komoditas yang disimpan. Sampai saat ini, CV. Raja Teknik telah memasok produknya ke Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan dan Kelautan (jasa maintenance), Rumah Potong Hewan serta hotel-hotel di Mataram, Senggigi dan Gili Trawangan.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Wujudkan Daya Saing Global, Kemenperin Akselerasi Penerapan Industri Hijau

Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mendorong seluruh sektor manufaktur di Indonesia dalam penerapan prinsip industri hijau. Langkah strategis ini akan mendukung penciptaan industri yang ramah lingkungan dan berdaya saing di kancah global.

Green economy, green technology dan green product harus diperkuat agar kita bisa semakin berdaya saing internasional. Saatnya, kita semua bersama-sama menjadi bagian dari transformasi menuju pembangunan industri berkelanjutan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Launching Penghargaan Industri Hijau Tahun 2021 di Jakarta, Kamis (10/6).

Menperin menjelaskan, industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sejalan dengan program Making Indonesia 4.0. Prinsip ini mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

“Penerapan industri hijau merupakan upaya pencegahan terhadap emisi dan limbah dengan menerapkan sistem industri yang lebih efisien dalam mengubah bahan baku menjadi produk, serta limbah menjadi produk ikutan (by product) yang lebih berguna. Hal ini berhubungan erat dengan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER),” tuturnya.

Kemenperin telah mensertifikasi sebanyak 37 perusahaan sebagaiIndustriHijau. Seluruh perusahaan tersebut tidak ada yang mendapatkan Proper Merah atau Hitam, sehingga ke depan sangat wajar jika perusahaan yang tersertifikat industri hijau otomatis minimal mendapat Proper Biru. Selain itu, Kemenperin telah melaksanakan Program Penghargaan Industri Hijau sejak tahun 2010 dan memberikan penghargaan tersebut kepada 895 perusahaan industri dari sektor industri semen, oleo kimia, kelapa sawit, gula, petrokimia, pupuk, kertas, tekstil, besi dan baja, keramik, makanan dan minuman, jamu dan farmasi, dan lain-lain.

“Melalui pelaksanaan program ini, kami berupaya meningkatkan pemahaman bagi dunia industri tentang perlunya penerapan prinsip-prinsip industri hijau untuk mencapai efisiensi,” imbuh Agus.

Menurut Menperin, pengembangan industri hijau yang menjadi ikon yang selaras dengan keinginan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Sebab, ekonomi hijau akan mengarahkan ekonomi Indonesia menjadi lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam yang terbatas dan berupaya memperbaiki kondisi lingkungan yang sudah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.

Lebih lanjut, pengembangan industri hijau juga menjadi tumpuan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Develompent Goals (SDGs), yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

“Dalam mewujudkan SDGs, sektor industri berkontribusi pada pencapaian SDGs tentang air, energi, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, industri dan infrastruktur, produksi dan konsumsi keberlanjutan, serta aksi perubahan iklim,” papar Menperin.

Turunkan emisi GRK

Terkait aksi perubahan iklim, Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di tahun 2030 sebesar 29% atau setara dengan 834 juta ton CO2-ekuivalen secara mandiri dan sebesar 41% atau setara dengan 1,08 miliar ton CO2-ekuivalen apabila mendapatkan bantuan internasional. Sektor industri berkontribusi terhadap penurunan GRK untuk tiga sumber emisi, yaitu energi, proses industri dan penggunaan produk, serta pengelolaan limbah industri.

Selain itu, Kemenperin telah melaksanakan beberapa aksi perubahan iklim dengan menerbitkan pedoman penghitungan dan aksi mitigasi, pelatihan dan pendampingan untuk industri, serta aktif dalam kerja sama aksi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon baik nasional, regional, maupun internasional. Hasil capaian aksi mitigasi dilaporkan oleh industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Berikutnya, dalam upaya mewujudkan tujuan penyelenggaran bidang perindustrian, Kemenperin telah menjalankan beberapa program strategis, antara lain adalah program pengendalian perubahan iklim, pembangunan rendah karbon, serta manajemen dan efisiensi energi. “Dalam mendukung program-program tersebut, maka kebijakan dan penerapan prinsip-prinsip industri hijau dapat menjadi jawaban dalam menyelaraskan program-program terkait,” imbuhnya.

Menperin menambahkan, pihaknya memiliki dua strategi untuk mewujudkan industri hijau. Pertama, menghijaukan industri yang sudah ada. Kedua, membangun industri baru dengan prinsip industri hijau.

“Upaya mewujudkan industri hijau dilaksanakan melalui beberapa program, di antaranya Penghargaan Industri Hijau untuk memberikan motivasi kepada perusahaan industri yang telah berkomitmen menerapkan prinsip industri hijau secara konsisten,” ungkapnya. Berdasarkan hasil dari program Penghargaan Industri Hijau tahun 2019, tercatat penghematan energi sebesar Rp3,5 triliun, dan penghematan air sebesar Rp228.9 miliar.

Program lainnya adalah penerbitan 28 Standar Industri Hijau (SIH) dan memperkuat kapasitas kelembagaan melalui Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) serta memberikan sertifikasi industri hijau kepada 37 perusahaan industri diantaranya semen, pupuk, tekstil, pulp kertas, dan karet.

Di samping itu, untuk menumbuhkan industri yang berdaya saing, efisien, dan hijau adalah dengan mengadopsi prinsip ekonomi sirkular. Pemerintah saat ini tengah menggalakan prinsip ekonomi sirkular di berbagai aspek. Hal ini bertujuan untuk menggantikan prinsip ekonomi linier yaitu take, make, dispose.

Agus juga menambahkan bahwa penghargaan industri hijau merupakan bentuk fasilitasi non-fiskal yang diberikan Kementerian Perindustrian bagi perusahaan industri sebagai bentuk amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Menperin Dorong TKDN dalam 5G untuk Infrastruktur Digital

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, sektor informasi dan komunikasi menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam tiga tahun terakhir. Dampak pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang besar, dengan terjadinya era kenormalan baru dalam penggunaan teknologi digital, sehingga dapat menjanjikan terhadap industri penopang di sektor tersebut.

“Sejalan hal tersebut, Bapak Presiden Joko Widodo telah mengintruksikan untuk melakukan percepatan tranformasi digital,” kata Menperin di Jakarta, Kamis (10/6). Langkah strategis ini sebagai salah satu wujud implementasi dari peta jalan Making Indonesia 4.0.

Akselerasi diperlukan pada aspek perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, penyiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, percepatan integrasi pusat data nasional, penyiapan kebutuhan SDM talenta digital, serta penyiapan regulasi untuk skema dan pendanaan dan pembiayaan.

Lebih lanjut, dalam rangka mendukung penerapan implementasi teknologi fundamental industri 4.0, Kementerian Perindustrian telah mendukung infrastruktur digital, salah satunya adalah teknologi 5G. Teknologi 5G yang memiliki kombinasi antara konektivitas berkecepatan tinggi, latensi yang rendah, dan cakupan yang luas, sangat cocok dioptimalkan untuk penerapan industri 4.0.

“Kemenperin siap mendorong koneksi 5G untuk lebih dioptimalkan oleh industri dalam negeri, sesuai pesan Bapak Presiden, jangan sampai Indonesia tak bisa mendapatkan manfaat maksimal dari 5G dan hanya menjadi pengguna saja. Indonesia harus memperoleh manfaat maksimal dari perkembangan teknologi 5G,” tegas Agus.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier menyampaikan bahwa penggunaan 5G akan difokuskan pada kawasan-kawasan industri untuk menunjang produksi industri manufaktur yang menggunakan teknologi IoT. Sementara itu, pengembangan R&D teknologi 5G akan diarahkan ke Technopark binaan Kemenperin bekerjasama dengan vendor-vendor dalam negeri.

“Kemenperin juga menyiapakan industri di tanah air dalam penyediaan perangkat pendukung base station 5G maupun aplikasinya. Untuk tahap awal TKDN 5G, nilai persentase ambang batas minimum TKDN untuk perangkat telepon seluler, komputer genggam, komputer tablet, dan mifi 5G dapat mengikuti nilai yang berlaku saat ini pada perangkat dengan teknologi 4G/LTE,” papar Taufiek.

Kemenperin memberikan apresiasi kepada Amazon Web Services (AWS) atas inisiatifnya untuk berinvestasi di Indonesia dengan membangun pusat data (data center). Hadirnya AWS memberikan keuntungan yang signifikan kepada Indonesia, baik dari sisi investasi penyerapan tenaga kerja, maupun program-program yang dijalankan.

“Kami berharap, AWS ikut berperan serta untuk memberikan wawasan kepada industri manufaktur di Indonesia untuk dapat mengadopsi solusi komputasi cloud sehingga dapat menjadi lebih kompetitif. Ke depannya, kami ingin peran serta dari AWS dalam membangun ekosistem untuk mengakomodasi transformasi digital,” kata Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Ali Murtopo.