Kategori: Uncategorized

Kementerian Perindustrian terus berupaya menjaga ketersediaan bahan baku bagi sektor industri di dalam negeri, terutama di tengah menghadapi dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan proses distribusi yang baik untuk material, sehingga aktivitas manufaktur dapat berjalan guna memenuhi pasokan bagi pasar domestik hingga ekspor.

“Saat ini, kami sedang melakukan uji coba aplikasi yang nantinya digunakan untuk mendata dan memvalidasi perusahaan-perusahaan bahan baku industri, khususnya di daerah-daerah yang sedang menerapkan karantina wilayah,” kata Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Fridy Juwono di Jakarta.

Fridy menjelaskan, hasil dari aplikasi tersebut, yakni berupa stiker yang akan dipasangkan di kendaraan logistik masing-masing perusahaan. “Petugas di lapangan hanya perlu memindai stiker itu, dan nanti bisa terlihat jenis barang, rute distribusi, dan juga informasi lainnya. Seluruh data terekam semua di sistem melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional),” ungkapnya.

Saat ini, aplikasi tersebut sedang melalui tahap uji coba di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenperin. Fridy berharap, dalam waktu dekat, aplikasi ini dapat segera diimplementasikan sehingga dapat memudahkan industri bahan baku untuk melakukan distribusi ke wilayah-wilayah yang sedang dikarantina.

Lebih lanjut, aplikasi ini akan terlebih dulu menyasar sektor-sektor yang dipacu produktivitasnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 di tanah air. Misalnya, industri makanan dan minuman, industri farmasi, serta industri penghasil alat pelindung diri (APD).

“Ini sesuai dengan kebutuhan industri bahan baku, karena mereka sudah meminta adanya dispensasi untuk distribusi ke wilayah-wilayah yang dikarantina. Sehingga industri kita tetap bisa beroperasi dan tidak ada hambatan distribusi produk jadi dan bahan baku yang dibutuhkan,” tambah Fridy.

Fridy mengemukakan, salah satu sektor pemasok bahan baku adalah industri garam. Sektor ini cukup terkena dampak dari wabah virus korona di dalam negeri, dengan terjadinya penurunan produksi. Namun demikian, agar pasokanbisa terpenuhi, Kemenperin sudah mengeluarkan rekomendasi impor untuk hampir seluruh industri pengolahan.

“Sesuai dengan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan persetujuan impor garam untuk industri pengolahan sehingga kebutuhan garam dalam negeri dapat tercukupi hingga akhir tahun,” imbuhnya.

Selain itu, walaupun sedikit terhambat oleh wabah Covid-19, penyerapan garam lokal oleh industri dalam negeri tetap berjalan sesuai rencana. Fridy mengungkapkan, menjelang masa panen di bulan Juli nanti, industri pengolahan makanan dalam negeri sudah menyerap sekitar 700 ribu ton garam lokal dari target 1,1 juta ton. “Kami harapkan sebelum bulan Juni target penyerapan garam lokal oleh industri dalam negeri sebesar 1,1 juta ton dapat tercapai,” pungkasnya.

Kementerian Perindustrian terus berupaya mendampingi dan mendukung keberlangsungan industri kecil dan menengah (IKM) dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia. Untuk itu, Kemenperin mengidentifikasi segala tantangan yang dihadapi IKM di segala sektor, salah satunya yakni IKM otomotif yang kontribusinya cukup besar bagi pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional.

“Kami sudah membuat matriksnya, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap pelaku IKM di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta.

Dari data yang dihimpun Kemenperin, IKM komponen dan suku cadang otomotif pendukung masih tetap berproduksi, meskipun sebagian besar mengalami penurunan permintaan dari vendor, Agen Pemegang Merek (APM), hingga pelanggan, di mana tingkat ketergantungannya sangat tinggi.

“Sebagai contoh, apabila Honda dan Yamaha berhenti produksi, potensi kerugian sekitar Rp2 miliar untuk IKM anggota Asosiasi Pengusaha Engineering Karawang (APEK),” papar Dirjen IKMA.

Salah satu IKM yang bersiap mengantisipasi dampak dari penyebaran Covid-19, yakni PT Gading Toolsindo. Mereka memprediksi jika terjadi lockdown selama dua minggu, usahanya akan mengalami kerugian sekitar Rp570 juta. Sedangkan, jika lockdown terjadi selama satu bulan, kerugian yang dialami bisa mencapai Rp1,3 miliar dengan beban bunga kredit Rp480 juta.

Sementara itu, data juga menunjukkan bahwa untuk akses distribusi dan pengiriman masih bisa berjalan sepanjang jalur tol nasional (Jakarta-Cikampek dan Pantura) masih tetap dapat dilalui. Adapun beberapa kendala yang dihadapi IKM komponen dan suku cadang, di antaranya adalah harga bahan baku yang lebih mahal, karena pengaruh kurs dolar.

Kemudian, langkanya ketersediaan masker dan penyanitasi tangan, serta mahalnya termometer infra merah dan peralatan semprot disinfektan, mengingat peralatan tersebut dibutuhkan untuk menjalankan protokol kesehatan saat melakukan kegiatan produksi untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Terkait imbauan pemerintah tentang bekerja dari rumah atau work form home (WFH), pada karyawan nonproduksi sebagian belum dapat melaksanakannya, karena keterbatasan fasilitas seperti tidak tersedianya komputer jinjing atau laptop di rumah. “Namun, telah dilakukan beberapa upaya dalam rangka mendukung Physical Distancing. Kemudian, untuk penundaan pembayaran kredit/pinjaman dan subsidi gaji karyawan akan kami usulkan,” tukas Gati.

Gati menambahkan, beberapa IKM Komponen otomotif yang tergabung dalam Perkumpulan Industri Kecil-Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) Indonesia telah memiliki jaringan pemasok dari luar negeri, seperti PT Eran Tekniktama yang memiliki jaringan pemasok mesin pembuat masker dari China. IKM tersebut berharap dapat mengantongi izin impor mesin dari China untuk proses produksi membuat masker, untuk kemudian hasilnya didonasikan untuk masyarakat.

Kebijakan untuk meminimalkan dampak COVID-19 kepada sektor Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) merupakan hal yang penting untuk dilakukan, mengingat jumlah pelaku IKM yang besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang tumbuh dari 3,6 juta unit di tahun 2015 hingga 4,6 juta unit di tahun 2019. IKMA juga merupakan industri yang cukup banyak menyerap tenaga kerja. Total tenaga kerja IKMA di tahun 2019 berada pada angka 10,8 juta orang dengan nilai produksi lebih dari Rp 1 triliun di tahun 2019.

“Kemenperin mengusulkan adanya pemberian pinjaman lunak kepada pelaku IKMA sehingga mereka mampu membayar gaji pekerja yang dirumahkan akibat wabah COVID-19. Bunga yang ada di pinjaman lunak ini akan lebih rendah dari bunga KUR,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, Sabtu (4/4).

Sejak wabah COVID-19 terjadi pada awal Maret 2020, rata-rata penjualan IKMA mengalami penurunan antara 50-70 persen. Oleh karena itu Kemenperin juga mengambil langkah lainnya yang untuk meminimalisasi dampak terhadap IKMA yaitu bekerjasama dengan startup untuk membantu memasarkan produk-produk IKMA. Beberapa startup tersebut antara lain: Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Buka Lapak.

Gati menjelaskan bahwa saat ini kendala lainnya yang sedang dihadapi oleh pelaku IKMA adalah sulitnya memperoleh bahan baku khususnya yang diimpor. “Terkait dengan hal ini, Kemenperin akan bekerjasama dengan industri bahan baku dalam negeri supaya mereka memproduksi dan menyalurkan ke IKM,” ungkapnya.

Selain itu, untuk mengurangi beban yang ditanggung pelaku IKMA akibat COVID-19, Pemerintah juga memberikan kebijakan berupa penundaan pembayaran kredit. Dengan demikian, pelaku IKM tidak perlu khawatir terhadap pembayaran kredit.

Gati mengungkapkan, Kemenperin selalu berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perindustrian yang ada di 34 Provinsi di Indonesia. “Koordinasi yang kami lakukan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak COVID-19 terhadap IKM di setiap provinsi dan juga memetakan dampak yang ditimbulkan terhadap tenaga kerja,” jelasnya.

Berdasarkan hasil koordinasi yang sudah dilakukan hingga saat ini, terdapat 43.016 IKMA yang terdampak COVID-19. IKMA tersebut tersebar di berbagai provinsi di Indonesia antara lain Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Banten. Terdapat 149.858 pekerja bernaung di sejumlah IKM tersebut yang saat ini produksinya terdampak COVID-19.

Kemenperin juga melakukan langkah-langkah koordinasi dengan kementerian terkait lainnya untuk meminimalkan dampak wabah COVID-19 terhadap ekspor produk-produk IKM yang didominasi oleh hasil kerajinan.

“Dampak COVID-19 terhadap potensi ekspor produk ini harus diminimalisasi.  Oleh karena itu, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan juga Atase Perindustrian Indonesia di berbagai negara. Para perwakilan di luar negeri ini nantinya akan bernegosiasi agar ekspor produk IKM dari Indonesia dapat dilanjutkan setelah penyebaran COVID-19 dapat terkendali,” paparnya.

Salatiga_ Dinas Perindustra Tenaga Kerja Kota Salatiga pada tanggal 23 April 2020 mulai jam 09.00 WIB melakukan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat yang terdiri dari karyawan yang terkena korban PHK dan yang dirumahkan srta dari kawan kawan ojek Online.

Adapun secara simbolis telah di berikan secara langsung bantuan sembako kepada masyarakat oleh Kepala Dinas Drd. Budi Prasetiyono, M.Si bekersama dengan Polsek Sidorejo.

Bantuan sembako ini diberikan sejumlah 104 paket, adapun data penerima sudah melalui verifikasi oleh tim Pemkot Salatiga. Proses penyaluran bantuan dilakukan dalam satu hari yang dibagi menjadi 4 gelombang.

Pada proses pembagian, panitia menganjurkan penerima bantuan harus memakai masker penutup mulut dan hidung, kemudian mereka diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, tempat duduk pun diatur jaraknya, serta disediakan hand sanitzer. Semoga dengan bantuan sembako ini bisa membantu masyarakat yang terkena dampak covid 19

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Sekjen Kemenperin) Achmad Sigit Dwiwahjono (kiri) menerima secara simbolis bantuan berupa 10 ribu masker medis, 1.000 baju Alat Pelindung Diri (APD), 20 ribu pasang sarung tangan medis, dan 30 kaca mata pelindung dari Tanoto Foundation yang diserahkan oleh Penasihat Tanoto Foundation, Sihol P Aritonang (kanan) di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Rabu (22/4).

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Sekjen Kemenperin) Achmad Sigit Dwiwahjono memberikan sambutan usai menerima secara simbolis bantuan berupa 10 ribu masker medis, 1.000 baju Alat Pelindung Diri (APD), 20 ribu pasang sarung tangan medis, dan 30 kaca mata pelindung dari Tanoto Foundation, Rabu (24/4)

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Sekjen Kemenperin) Achmad Sigit Dwiwahjono (kiri depan) berfoto bersama dengan jajaran pejabat Kemenperin, dan perwakila dari Tanoto Foundation usai menerima secara simbolis bantuan berupa 10 ribu masker medis, 1.000 baju Alat Pelindung Diri (APD), 20 ribu pasang sarung tangan medis, dan 30 kaca mata pelindung dari Tanoto Foundation yang diserahkan oleh Penasihat Tanoto Foundation, Sihol P Aritonang (tengah depan) di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Rabu (22/4).

Pelayanan kartu prakerja sudah mulai dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga mulai tanggal 9 April 2020. Namun pelayanan kartu prakerja bisa dilakukan via ine melalui PRAKERJA .GO.ID

Dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sudah dirasakan banyak profesi, termasuk mereka yang memiliki usaha menjahit. Terlebih, mendekati Ramadhan yang biasanya pesanan masuk melonjak, sampai kini belum pesanan untuk pakaian Lebaran.

IKM konveksi warga Tingkir Salatiga merasakan dampak Covid-19 ke bisnis menjahitnya. Usaha menjahit yang lancar dijalani dua tahun sebelumnya, tahun ini belum memberikan kabar baik.

Tiga bulan menjelang Idul Fitri yang biasanya sudah banjir pesanan pelanggan sampai sekarang tidak terdengar. Covid-19 membuat pemasukannya mengalami penurunan drastis, bahkan hampir tidak ada pesanan untuk jahit baju.

Namun, di tengah-tengah merebaknya Covid-19, masih ada jalan untuk bertahan dan melanjutkan usahanya. Yaitu, dengan memanfaatkan peluang langka masker bagi masyarakat dan adanya anjuran pemerintah untuk semua memakai masker.

IKM konveksi Tingkir Umi Hanik menangkap ini menjadi peluangnya dengan mencoba membuat masker dari kain sisa-sisa jahitan. Kemudian, didistribusi untuk kebutuhan donatur-donatur yang membagikan masker kepada masyarakat.

“Lama-lama, akhirnya ada juga pesanan dengan motif batik batu yang merupakan batik khas Salatiga, sehingga sekaligus dapat memasyarakatkan batik khas Salatiga kepada masyarakat luas”.

Dalam sehari, Umi Hanik mengaku dapat menjahit masker sebanyak 1000 buah. Lalu, bila ada pesanan yang cukup banyak, maka dia meminta bantuan kepada teman seprofesinya untuk menjahit, sehingga kebutuhan pesanannya dapat terpenuhi.

Umi Hanik menerangkan, masker yang dibuat dilapis dua kain, dan dikasih lubang di atasnya. Sehingga, bisa ditambah tisu di dalamnya, jadi diharapkan bisa benar-benar memproteksi pemakainya dari virus Corona.

“Saya tidak mengambil keuntungan yang banyak dari usaha menjahit masker kain ini karena juga diniatkan untuk membantu kesulitan yang tengah dihadapi masyarakat,” ujar Umi Hanik .

Industri kerajinan merupakan sektor yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari sumbangsihnya terhadap devisa melalui capaian ekspor produknya, yang pada tahun 2019 nilainya menembus hingga USD892 juta (sekitar Rp12,48 triliun) atau naik 2,5% dari perolehan tahun 2018 sebesar USD870 juta.

“Melihat potensi industri kerajinan nasional tersebut, kami optimistis nilai eskpor produknya akan semakin meningkat seiring adanya perbaikan mulai dari aspek kualitas produk sampai pada segi desain dan kemasan,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih di Jakarta.

Dirjen IKMA menegaskan, kekuatan Indonesia dalam upaya pengembangan industri kerajinan yang bisa berdaya saing, juga didukung melalui kekayaan sumber daya alam dan budaya serta ketersediaan perajin yang terampil. Hal ini membuat produk kriya nasional mampu kompetitif di kancah domestik hingga global.

“Apalagi, ditopang dengan pemanfaatan teknologi terkini, yang sejalan dengan penerapan Making Indonesia 4.0 dalam kesiapan memasuki era industri 4.0. Jadi, tidak hanya untuk industri skala besar saja, tetapi juga industri kecil dan menengah (IKM),” tuturnya. Dalam hal ini, Kemenperin memiliki kegiatan workshop e-Smart IKM serta program restrukturisasi mesin dan peralatan produksi.

Gati bertekad, pihaknya ingin mewujudkan Indonesia menjadi salah satu produsen kerajinan terbesar di dunia. “Tentunya, untuk mencapai target tersebut, diperlukan kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak, termasuk Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas),” imbuhnya.

Guna memberikan ruang bagi perajin Indonesia untuk mempromosikan produk kriya unggulannya, Dekranas kembali menggelar pameran dan bazaar yang menampilkan produk-produk kerajinan khas Indonesia. Ajang yang juga diapresiasi oleh Kemenperin ini diselenggarakan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-40 Dekranas.

Ketua Panitia Syukuran HUT ke-40 Dekranas, Yantie Airlangga menyampaikan, gelaran pameran dan bazaar tahun ini memilih Pulau Madura sebagai ikon. Hal ini mengingat Pulau Madura sebagai salah satu penghasil batik potensial, yang merupakan warisan budaya bangsa dan tinggi nilainya. 

“Adapun tagline yang dipilih adalah Aku Cinta Kriya Indonesia. Dengan mencintai Kriya Indonesia, kita mau membeli  dan memakai kriya Indonesia, ujarnya. Selain acara pameran dan bazaar, pada rangkaian syukuran HUT Dekranas itu juga digelar tarian Madureh dari Madura, fashion show batik Madura, serta pertunjukan seni tari yang dibawakan oleh Pengurus Dekranas. 

Ketua Umum Dekranas, Wury Ma’ruf Amin mengemukakan, Dekranas yang sudah menginjak usia empat dasawarsa ini diharapkan semakin produktif dan berperan besar pengabdiannya dalam  pegembangan kriya Indonesia. Selama 40 tahun ini sudah banyak program kegiatan yang dilakukan Dekranas maupun Dekranasda, yang bekerja sama dengan instansi pemerintah, BUMN maupun swasta, untuk membina perajin serta melestarikan dan mengembangkan kriya Indonesia,” jelasnya.

Wury mengajak seluruh pengurus Dekranas maupun Dekranasda untuk lebih giat dan bersemangat dalam menjalankan program kerja Dekranas, terutama untuk mencapai visi dan misi Dekranas, dalam mendukung kemandirian ekonomi Indonesia. 

“Hal ini salah satunya dilakukan melalui pengembangan sektor kriya yang berbasis kearifan lokal, bernilai tambah tinggi, dan berdaya saing, sehingga mampu kompetitif di pasar dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya dapat  menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” paparnya.

Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan investasi di sektor industri pelumas guna memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor. Selain memasok permintaan sektor otomotif, apabila nanti kapasitas produksi terdongkrak, industri pelumas juga diharapkan bisa mengisi peluang untuk mendukung sektor manufaktur.

“Baik itu investasi baru maupun yang ekspansi, kami akan dorong produsen pelumas di dalam negeri dapat memacu produksinya untuk industri,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam seusai Peletakan Batu Pertama Perluasan Pabrik Pelumas Shell di Bekasi, Jawa Barat.

Oleh karena itu, Kemenperin berupaya meningkatkan utilitas industri pelumas di dalam negeri, yang saat ini kapasitas terpasangnya mencapai mencapai 2,04 juta kilo liter (KL) per tahun. Sementara kebutuhan pelumas dalam negeri mencapai 1,14 juta KL per tahun.

“Pelumas yang diproduksi di dalam negeri sebesar 908.360 KL. Untuk kebutuhan otomotif, hampir 781 ribu KL lebih, sedangkan pelumas industri 127 ribu kilo liter per tahun” ungkap Khayam. Selanjutnya, Kemenperin juga bertekad menekan impor pelumas dengan memacu investasi di tanah air untuk menghasilkan produk substitusi impor.

“Maka itu, kami mendorong industri di dalam negeri untuk memacu produksinya, sehingga kebutuhan yang ada bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri. Kalau ada kapasitas tambah ini nanti kita jaga, impornya kita kendalikan. Jadi, kalau kapasitas terpasang sudah naik akan semakin bisa memenuhi,” paparnya.

Di samping itu, ke depannya, Kemenperin mengarahkan untuk pengembangan produksi biopelumas. Namun demikian, hal tersebut perlu ditopang melalui penerapan teknologi tinggi dan kegiatan riset. “Ada beberapa perusahaan, seperti dari Korea, bahkan juga Shell yang berminat masuk ke biopelumas,” imbuhnya.

Salah satu upaya konkret yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot daya saing industri pelumas, antara lain dengan memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) pelumas secara wajib. “Melalui penerapan SNI atau regulasi teknis yang berbasiskan standardisasi ini diharapkan dapat dicegah beredarnya produk pelumas berkualitas rendah di pasar domestik,” tegasnya.

Selain untuk melindungi produsen dan konsumen di dalam negeri, SNI juga ditargetkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, mempromosikan industri prioritas, mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis digital, serta menciptakan nilai tambah tinggi di dalam negeri seiring dengan penerapan industri 4.0.

Saat ini, terdapat 44 perusahaan produsen pelumas di dalam negeri, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.157 orang. Selain itu, ditambah tenaga kerja dari 140 perusahaan importir dan 580 perusahaan distributor pelumas, total tenaga kerja di sektor tersebut mencapai 4.898 orang.

“Karena itu, pemerintah juga mendorong melalui kebijakan insentif fiskal agar tercipta keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia berkualitas di industri pelumas,” sebutnya.

Kemenperin memberikan apresiasi kepada PT Shell Indonesia yang telah merealisasikan komitmennya dalam meningkatkan investasi dan kapasitas industri pelumas, guna mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

“Tentunya harapan kami, PT Shell Indonesia dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah, baik dalam peningkatan kapasitas industri sektor pelumas, maupun dalam pengembangan litbang dan teknologi pelumas di tanah air sehingga memberikan kontribusi yang nyata bagi sektor industri dan perekonomian nasional,” tandasnya.

Lebih lanjut, Khayam juga mengapresiasi PT Shell Indonesia yang telah berhasil memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) untuk seluruh varian produk pelumas otomotif dan berhak membubuhkan tanda SNI pada label produk pelumas.

“Seiring dengan rencana peningkatan kapasitas dan perluasan pabrik ini, diharapkan agar nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pelumas Shell dapat terus ditingkatkan dengan mengembangkan bahan baku pelumas di Indonesia,” ujarnya.

President Director and Country Chair Shell Indonesia, Dian Andyasuri menyampaikan, Shell Indonesia menginvestasikan perluasan pabrik pelumas (Lubricant Oil Blending Plant /LOBP) berkelas dunia yang berlokasi di Marunda, Bekasi untuk menggandakan kapasitas produksinya. Perluasan pabrik dari sebelumnya 7,5 hektar menjadi 9 hektar ini akan mampu memproduksi 300 juta liter produk pelumas per tahun.

“Ekspansi ini memungkinkan Shell untuk memenuhi permintaan pasar pelumas dalam negeri yang terus meningkat dan berkontribusi dalam pengembangan industri hilir di Indonesia,” tuturnya. Shell juga bertekad untuk terus menjunjung teguh semangat ‘Shell untuk Indonesia’ dengan menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Indonesia.

Kementerian Perindustrian terus mendorong industri farmasi di dalam negeri agar semakin meningkatan kegiatan risetnya, sehingga dapat menghasilkan inovasi produk yang berdaya saing tinggi. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan permintaan ekspor.

“Kami ingin memperkuat struktur industri farmasi di dalam negeri. Salah satunya melalui kegiatan riset, seperti untuk pengembangan obat herbal,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika melakukan kunjungan kerja di PT Dexa Laboratories of Biomolecular Science, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Menperin memberikan apresiasi kepada Dexa Group selaku perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1969 ini mampu menyediakan berbagai produk farmasi yang berkualitas. Produk-produk Dexa Group tidak hanya untuk konsumen lokal, tetapi juga telah diekspor ke berbagai negara di empat benua, yakni Afrika, Asia, Amerika, dan Eropa.

“Dexa Group merupakan salah satu sektor pionir dalam pengembangan industri farmasi di Indonesia,” ungkapnya. Bahkan, laboratorium yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, telah mendapatkan sertifikat internasional dari Inggris.

Agus menambahkan, pihaknya bertekad untuk terus menumbuhkan sektor industri farmasi di tanah air dengan memperluas akses pasar dan meningkatkan utilisasinya. “Kami berharap produk-produk industri farmasi kita bisa terserap optimal di dalam negeri, seperti melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Ini salah satu yang perlu diakselerasi,” imbuhnya.

Kemudian, Kemenperin turut mendorong upaya industri farmasi agar dapat mengurangi impor bahan baku dan menghasilkan substitusinya. Selanjutnya, Menteri AGK mendukung untuk sosialisasi mengenai Obat Modern Asli Indonesia (OMAI).

Mengenai langkah substitusi bahan baku impor farmasi, Dexa Group sebagai perusahaan nasional telah mengupayakan kemandirian bahan baku farmasi melalui OMAI sejak tahun 2005. OMAI merupakan obat-obatan yang bahan bakunya berasal dari alam Indonesia, sehingga mudah didapatkan dan tidak tergantung dengan impor.

Ferry Soetikno selaku Pimpinan Dexa Group mengatakan, dalam ranah industri, ketergantungan industri farmasi nasional terhadap bahan baku impor, salah satunya melalui pengoptimalan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). “Regulasi TKDN ini sejalan dengan Inpres 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, menurut Ferry, dorongan pemerintah terhadap penggunaan produk hilirisasi hasil riset dalam negeri seperti OMAI ke dalam fasilitas kesehatan nasional juga perlu dipercepat untuk memberikan kepastian pasar bagi industri. “Industri perlu kepastian pasar untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan produk obat lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Executive Director Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS) Raymond Tjandrawinata mengemukakan, Dexa Group berkomitmen melakukan kegiatan riset di tingkat hulu dengan mengembangkan sediaan farmasi dan memproduksi Active Pharmaceutical Ingredients (API) yang berasal dari makhluk hidup. Di tingkat hilir, inovasi pengembangan dari DLBS ini menghasilkan empat produk Fitofarmaka di Indonesia dan sejumlah produk obat herbal terstandar .

Lebih lanjut, Raymond menjelaskan, industri memerlukan stimulus dari pemerintah untuk mendorong pengembangan produksi bahan baku dalam negeri baik di tingkat hulu maupun hilirnya. “Industri farmasi harus mendapat dukungan untuk pengembangan bahan baku dalam negeri sebagai produk substitusi impor,” terangnya.

Raymond mencontohkan salah satu produk OMAI Dexa Group adalah Inlacin. Inlacin merupakan obat diabetes Fitofarmaka berbahan baku bungur dan kayu manis yang diperoleh dari petani di  daerah Gunung Kerinci di Jambi. “Produk ini telah teruji klinis dan memiliki efikasi yang sama dengan obat diabetes berbahan baku kimia seperti Metformin. Produk ini juga telah diekspor ke Kamboja dan Filipina,” katanya.

Selain Inlacin, produk Fitofarmaka lainnya adalah Redacid berbahan baku kayu manis yang bermanfaat untuk mengatasi gangguan lambung, kemudian Disolf berbahan baku cacing tanah yang bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah, dan Stimuno yang merupakan produk imunomodulator atau peningkat imun berbahan baku meniran.

Sektor prioritas

Di sisi lain, Kemenperin juga terus memacu pengembangan industri farmasi di tanah air agar mampu berdaya saing hingga kancah global. Adapun langkah strategis yang perlu dijalankan, antara lain adalah mendorong masuknya investasi untuk memperkuat struktur manufaktur dalam negeri dan menghasilkan produk substitusi impor.

“Industri farmasi merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan dalam pengembangannya, karena diharapkan dapat berperan besar menjadi penggerak utama perekonomian nasional di masa yang akan datang,” papar Menperin.

Pada kesempatan yang sama, Menperin memberikan apresiasi kepada PT. Kalbio Global Medika (KGM), salah satu anak perusahaan PT. Kalbe Farma Tbk yang fokus pada pembuatan produk-produk biologi, mulai dari pembuatan bahan baku obat sampai produk jadi.

“Kami apresiasi KGM mampu memenuhi standar kualitas yang berlaku baik lokal maupun internasional sehingga menghasilkan produk berkualitas untuk pasar lokal maupun diekspor ke berbagai negara,” tuturnya. Bahkan, KGM adalah pabrik produk biologi yang mempunyai sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dan saat ini  fokus menggunakan sel mamalia sebagai  sel benih (cell bank).

Pemerintah telah mencanangkan program akselerasi pengembangan sektor strategis tersebut melalui penerbitan Paket Ekonomi Kebijakan XI yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes). “Tujuan Inpres ini adalah menciptakan kemandirian industri farmasi dan alkes nasional, sehingga masyarakat memperoleh obat dengan mudah, terjangkau, dan berkesinambungan,” tutur Agus.

“Kami mendorong industri farmasi nasional untuk terus berupaya membangun struktur yang dalam dan terintegrasi agar mampu menghasilkan produk-produk dengan inovasi baru dan bernilai tambah tinggi,” tegas Agus. Oleh karena itu, guna menciptakan tujuan tersebut, diperlukan iklim usaha yang kondusif, ketersediaan bahan baku dan penguasaan teknologi.

Hingga saat ini, kekuatan industri farmasi di dalam negeri, didukung sebanyak 206 perusahaan, yang didominasi 178 perusahaan swasta nasional, kemudian 24 perusahaan Multi National Company (MNC), dan empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Suplai produk farmasi di pasar domestik, mampu dipenuhi oleh produksi lokal sebesar 76%,” ungkap Agus.

Kemenperin mencatat, pada kuartal IV tahun 2019, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional mampu tumbuh 18,57% atau melonjak drastis dibanding pertumbuhan kuartal III-2019 yang menyentuh angka 9,47%. Capaian tersebut juga melampaui pertumbuhan ekonomi sebesar 4,97% pada kuartal IV-2019.

Sementara itu, nilai PDB industri kimia, farmasi, dan obat tradisional pada kuartal IV tahun 2019 mencapai Rp22,26 triliun, melonjak dibanding kuartal III-2019 sebesar Rp20,46 triliun. Berikutnya, sepanjang tahun 2019, nilai ekspor produk industri farmasi dan obat tradisional menembus hingga USD597,7 juta, naik dibanding perolehan di tahun sebelumnya sekitar USD580,1 juta.

“Artinya, dari capaian-capaian tersebut, industri farmasi merupakan salah satu sektor yang memiliki kinerja gemilang dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” ujar Agus. Guna menekan defisit neraca dagang di sektor industri farmasi, Kemenperin memacu tumbuhnya industri di sektor hulu atau produsen bahan baku, karena nilai tambah produk farmasi akan meningkat jika sektor hulu dan hilir terintegrasi.

“Untuk mengembangkan industri hulu dan penghasil produk substitusi impor, memang perlu investasi. Dalam hal ini, pemerintah telah memfasilitasi melalui pemberian insentif fiskal, di antaranya berupa tax allowance dan tax holiday. Selain itu, serta super tax deduction yang diberikan bagi industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi dan menciptakan inovasi melalui kegiatan R&D,” tandasnya.