Bandung – Dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Sistem Informasi Layanan Produktivitas Terkini (SIPRONI) di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/8/2020).

Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan, mengatakan, peningkatan layanan produktivtlitas saat ini diarahkan agar implementasi peningkatan produktivitas dapat menghasilkan output yang fokus, masif, dan berkesinambungan

“Sistem aplikasi SIPRONI ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara cepat kebutuhan peningkatan produktivitas setiap sektor usaha,” ujar Budi Hartawan dalam sambutannya secara virtual.

Budi Hartawan menjelaskan, SIPRONI merupakan suatu metode pengukuran produktivitas dengan pendekatan efisiensi proses produksi yang telah menghasilkan output.

“Dengan mengukur tingkat produktivitas suatu perusahaan menggunakan SIPRONI, maka akan diperoleh gambaran kondisi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita dalam mewujudkan cita-cita pembangunan, serta dapat melihat sejauh mana kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Budi Hartawan.

Budi Hartawan mengungkapkan, walaupun upaya peningkatan produktivitas telah dilakukan lebih dari tiga puluh tahun (sejak tahun 1968), tetapi berdasarkan data dan informasi yang ada, tingkat produktivitas Indonesia terlihat belum cukup memuaskan jika dibandingkan dengan tingkat produktivitas negara-negara tetangga.

Menurut World Economic Forum (WEF), dalam The Global Competitiveness Report 2019, skor daya saing Indonesia pada tahun 2019 sebesar 64,6 dan menempati peringkat 50 dari 141 negara yang tercakup.

Ia menegaskan, dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai sekitar 265 juta jiwa, sebagian merupakan penduduk usia produktif dan dapat menjadi mesin raksasa yang produktif apabila mampu menciptakan tenaga kerja Indonesia yang berdaya saing dan produktif.

Karenanya, lanjut Dirjen Budi Hartawan, peningkatan daya saing dan produktivitas angkatan kerja Indonesia harus dilakukan secara sistematis dan terpadu. “Yakni melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, dengan melibatkan seluruh kementerian, dan lembaga pemerintah, industri/perusahaan, serta asosiasi profesi,” jelasnya.

SIPRONI ini juga merupakan salah satu langkah dalam mendukung Gerakan Produktivitas Nasional (GPN) yang akan dilengkapi dengan pembentukan Forum Produktivitas Kerja. Hal ini untuk meningkatkan peran serta aktif Pemerintah (Pusat dan Daerah), pelaku usaha (perusahaan dan industri), Serikat Pekerja dan Akademisi di Indonesia.

Ia berharap melalui sistem SIPRONI ini, Kemnaker akan mampu menyiapkan SDM yang berdaya saing dan produktif sebagai bagian dari peningkatan daya saing nasional. “Serta seiring dengan itu juga akan meningkatkan produktivitas nasional,” katanya.

Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, berharap kehadiran SIPRONI dapat membantu masyarakat memahami perannya dalam peningkatan produktivitas nasional. “Peluncuran aplikasi SIPRONI ini diharapkan masyarakat khususnya stakeholder, dunia pendidikan dan dunia usaha dapat bersatu meningkatkan produktivitas, apa yang harus dilakukan dan sebagainya,” katanya.

Peluncuran aplikasi SIPRONI yang disiarkan secara virtual di 34 provinsi. Acara ini dihadiri oleh Direktur Bina Produktivitas, Fahrurozi; dan pejabat tinggi pratama, pengawas dan administrator di lingkungan Kemnaker; para Kadisnaker se-Indonesia; kalangan akademisi; serta komunitas UMKM binaan.

Magelang – Guna memastikan protokol kesehatan di perusahaan dan tempat usaha, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus melakukan upaya pencegahan dan pemutusan pandemi Covid-19. Meski wabah Covid-19 belum hilang, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan kelangsungan usaha/industri harus tetap berjalan dan pekerja dipastikan aman bekerja.

“Saya telah menginstruksikan kepada jajaran Kemnaker untuk terus melakukan sosialisasi dan pengawasan secara langsung di perusahaan, kawasan industri, dan tempat aktivitas ekonomi lainnya seperti pusat perbelanjaan, tempat pariwisata serta perhotelan,” ujar Ida Fauziyah dalam acara peningkatan kewaspaaan pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja di kota Magelang, Jawa Tengah, Selasa (1/9/2020).

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan pengawasan secara langsung ke beberapa pabrik, kawasan industri, pusat perbelanjaan, beberapa hotel, dan sebagainya. Menaker Ida melihat ada kesadaran dari pelaku usaha untuk menaati protokol kesehatan di tempat kerja.

“Kesadaran yang sama juga sama juga ditunjukkan oleh para pekerja. Pemeriksaan rapid tes pada hari ini menunjukkan kesadaran itu. Kesadaran bahwa penangan dan pencegahan pandemi covid-19 adalah tanggungjawab kita bersama,” ujar Menaker Ida.

Selain sosialisasi dan pengawasan langsung protokol kesehatan seperti yang dilaksanakan di Magelang, dalam sambutannya, Menaker Ida menyatakan pihaknya telah merumuskan tujuh strategi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tempat kerja.

Pertama, pencegahan Covid-19 di perusahaan dan tempat kerja. Kedua, penyusunan pedoman perencanaan keberlangsungan usaha. Ketiga, penyusunan panduan kembali bekerja.

Keempat, perlindungan pekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kasus Covid-19 akibat kerja. Kelima, peningkatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan. Keenam, peningkatan kolaborasi dengan stakeholder. Ketujuh, melakukan sosialisai dan publikasi melalui Posko K3 Corona, portal sistem pelayanan K3 (Teman K3) serta melalui media sosial.

Menurut Menaker Ida, dengan kesadaran pencegahan pandemi di tempat kerja, produktivitas usaha dan pekerja akan berangsur pulih, dan perekonomian nasional juga berangsur normal. “Tantangan kita selanjutnya adalah, dalam jangka waktu yang relatif panjang, orang cenderung abai dan bosan menjalankan protokol kesehatan,” katanya.

Ditegaskan Menaker Ida, kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan adalah bagian dari upaya perlindungan atas keberlangsungan usaha sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja di tepat kerja. “Tadi telah kita saksikan bersama pemeriksaan rapid tes kepada sedikitya 500 pekerja perhotelan, UMKM juga petani serta pembagian masker, hand sanitizer dan face shield dari Kemnaker,” ujarnya.

Menaker Ida mengaku dirinya melihat ada kesadaran dari pelaku usaha dan pekerja untuk menaati protokol kesehatan di tempat kerja. “Pemeriksaan rapid tes pada hari ini menunjukkan kesadaran itu. Kesadaran bahwa penangan dan pencegahan pandemi covid-19, adalah tanggungjawab kita bersama,” katanya.

Dengan kesadaran pencegahan pandemi di tempat kerja, produktivitas usaha dan pekerja akan berangsur pulih, dengan demikian perekonomian nasional juga berangsur normal. “Tantangan kita selanjutnya adalah, dalam jangka waktu yang relatif panjang, orang cenderung abai dan bosan menjalankan protokol kesehatan,” katanya.

Menaker Ida menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah terus berjuang melawan pandemi dan berbagai dampak yang ditimbulkan. Terkait penanganan wabah, pemerintah telah mengerahkan segala daya, upaya, serta mengajak seluruh potensi masyarakat untuk mengerem laju pandemi. Di antaranya dengan terus meningkatkan uji spesimen. Makin banyak spesimen yang diuji, makin diketahui berapa banyak masyarakat yang terpapar.

“Dengan demikian, akan memudahkan penanganan dan mitigasinya. Karena pada saat bersamaan, kampanye Adaptasi Kebiasaan Baru dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat juga terus digencarkan,” katanya.

Indonesia dan Korea Selatan selama ini telah menjadi mitra strategis dalam upaya pengembangan sektor manufaktur. Kerja sama komprehensif yang dijalin oleh kedua negara ini bertujuan untuk memacu perekonomian yang saling menguntungkan.

“Selama bertahun-tahun, Indonesia dan Korea secara kontinyu memperkuat hubungan ekonominya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya secara virtual pada acara Segye ASEAN Forum 2020, Selasa (27/10).

Menperin berharap, dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19, sinergi Indonesia-Korea Selatan semakin diperkuat. “Melalui Segye ASEAN Forum 2020 ini, kami yakin kedua negara dapat ebih meningkatkan kerja sama, khususnya di bidang bisnis dan sektor industri,” tuturnya.

Pada tahun 2019, perdagangan dua arah antara Indonesia dan Korea Selatan mencapai USD15,6 miliar. Komoditas Indonesia yang diekspor ke Korea Selatan, sebagian besar adalah besi dan baja, kayu dan barang dari kayu, mesin dan peralatan listrik, serta barang jadi dan aksesoris pakaian.

Agus menyebutkan, sejumlah investor besar dari Negeri Ginseng tersebut, seperti Samsung dan Posco telah mananamkan modalnya di Indonesia. Langkah ini dinilai akan ikut memperdalam struktur manufaktur di dalam negeri yang berujung pada peningkatan daya saing.

Sedangkan, beberapa investor lainnya juga mempertimbangkan Indonesia menjadi negara tujuan utama dalam pereluasan usaha mereka, seperti Hyundai, Lotte Chemical, dan LG Chemical. “Merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia karena dipercaya sebagai rumah bagi perusahaan-perusahaan terkemuka untuk makin berkembang di masa depan,” imbuhnya.

Guna membuka jalan masuk bagi para investor selama masa pandemi, Kementerian Perindustrian terus mengeluarkan kebijakan strategis dalam mendukung kegiatan industri agar bisa terus berlangsung, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. “Hal ini sesuai protokol kesehatan yang direkomendasikan WHO, sehingga dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat,” ujar Agus.

Salah satu kebijakan tersebut, yakni penerbitan Izin Operasional Mobilitas dan Kegiatan Industri (IOMKI). “Penerapan IOMKI selama beberapa bulan terakhir ini telah membantu perekonomian Indonesia, sehingga diharapkan dapat rebound. Bahkan, kebijakan ini akan memastikan industri manufaktur tetap kompetitif di tengah pandemi Covid-19,” paparnya.

Di samping itu, Kemenperin telah mengusulkan berbagai stimulus untuk mebangkitkan kembali gairah sektor industri di tanah air, terutama yang terkena dampak pandemi Covid-19. Stimulus itu meliputi pelonggaran pajak impor, pajak penghasilan, restitusi pajak pertambahan nilai, serta tunjangan pajak penghasilan bagi perusahaan perseorangan.

“Kami sangat menyambut investasi di berbagai sektor industri. Khususnya industri substitusi impor, industri berorientasi ekspor, industri padat karya, dan industri produk berbasis teknologi tinggi,” sebut Menperin.

Oleh karena itu, Kemenperin memberikan apresiasi terhadap keterlibatan perusahaan farmasi Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan vaksin Covid-19 yang menunjukkan kemajuan luar biasa. “Kami berharap kol borasi ini tidak hanya membantu kedua negara dalam memerangi Covid-19, tetapi juga menciptakan kerja sama yang lebih kuat di masa depan,” tandasnya.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Dody Widodo menyampaikan, higga saat ini Indonesia telah memiliki 114 kawasan industri dan berencana mengembangkan sebanyak 27 kawasan industri baru sampai akhir tahun 2024. “Kami menyambut baik perusahaan Korea yang tertarik untuk mengembangkan kawasan industri di Indonesia seperti yang telah dilakukan oleh perusahaan dari negara lain,” ungkapnya.

Dody menambahkan, dalam upaya menarik investor, pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan super tax deduction. “Pajak super hingga 300% ini untuk yang terlibat dalam kegiatan R&D, sedangkan pajak sebesar 200% untuk perusahaan yang turut terlibat dalam pengembangan vokasi,” jelasnya.

Dirjen KPAII menegaskan, Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas kebijakannya, termasuk yang terkait untuk mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan mendukung investasi. Apalagi, Indonesia memliki posisi strategis sebagai pemimpin ekonomi ASEAN.

“Sebagai salah satu tujuan investasi dunia, Indonesia semakin dekat menjadi hub manufaktur ASEAN. Kami sedang bergerak untuk menjadikan salah satu basis produksi kawasan bagi produsen global,” kata Dody.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Magelang – Dalam rangka membantu petani dalam menghadapi dinamika di masa pandemi Covid-19 yang penuh dengan ketidakpastian, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan bantuan program padat karya di sektor pertanian kepada 25 Kelompok Tani yang tergabung dalam Paguyuban Pertanian Merbabu.

Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Selasa (1/9/2020) di Magelang, Jawa Tengah. Penyerahan bantuan turut dihadiri Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono; Dirjen Binwasnaker dan K3,Haiyani Rumondang, Kepala Biro Humas Kemnaker, R. Soes Hindharno; dan Bupati Magelang, Zaenal Arifin.

Menaker Ida dalam sambutannya menyatakan bahwa program padat karya tersebut untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan. Sehingga diharapkan mampu menekan angka penganggur dan setengah penganggur.

Sebab menurutnya, berdasarkan data Kemnaker RI dan BP Jamsostek per April 2020 – 27 Mei 2020, terdapat 1.757.464 orang pekerja formal dan informal yang terdampak Covid-19. Mereka disebutnya sangat membutuhkan perhatian dan bantuan stimulan dari pemerintah untuk memberikan dampak positif dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ia menyatakan, Kemnaker terus berupaya menekan angka kemiskinan sekaligus mensejahterakan petani melalui program padat karya. Hal itu sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo yang menghendaki program padat karya berbasis pertanian menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan, khususnya di desa, serta mengangkat kesejahteraan petani.

“Sektor pertanian ini mempunyai peran penting dalam pembangunan. Ini karena selain menyediakan pangan bagi masyarakat, pertanian juga menjadi sektor penggerak perekonomian, terutama di desa,” ucapnya.

Ia mengemukakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) telah merumuskan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap pasar kerja, yang disebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan data BPS, katanya, sejak 2015 hingga 2019, TPT mengalami penurunan sebesar 0,90 persen poin.

Tidak hanya itu, sambungnya, struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada 2019 masih didominasi tiga lapangan pekerjaan utama, yakni pertanian sebesar 27,33%, perdagangan sebesar 18,81%, dan industri pengolahan sebesar 14,96%.

Ia berharap, program padat karya ini dapat menyentuh langsung kebutuhan publik, sehingga dapat memberikan peningkatan produksi pertanian, pengentasan kemiskinan, dan penyediaan lapangan kerja.

“Program padat karya ini selain menyejahterakan petani juga bisa menjadi dorongan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional,” ucapnya.

Namun demikian, katanya, upaya memberdayakan masyarakat penganggur ter-PHK dan dirumahkan akibat Covid-19 supaya menjadi petani produktif tidak bisa dilakukan sendirian, tetapi perlu bersinergi antar stakeholder. Pihaknya meminta kepala daerah dapat bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menekan tingkat pengangguran yang ada di daerah dengan Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja.

“Kegiatan padat karya ini diharapkan dapat mempunyai efek ganda (multiplier effect) yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang lebih permanen,” ucapnya.

Kementerian Perindustrian mengajak generasi muda tanah air untuk beperan aktif dalam membangun industri nasional yang berdaya saing global. Hal ini sebagai upaya merebut peluang dari momentum bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia.

“Menilik ke belakang perjalanan bangsa, Indonesia dapat berdiri hingga hari ini tidak lepas dari goresan tinta sejarah para pemuda,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono ketika membacakan sambutan Menteri Perindustrian pada Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2020 yang dilakukan secara virtual, Selasa (27/10).

Pada tahun 2020-2024, Indonesia diproyeksi berada di puncak periode bonus demografi atau mengalami jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar. Potensi ini siap dioptimalkan pemerintah melalui penerapan peta jalan Making Indonesia 4.0, yang salah satu fokusnya adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri.

“Maka itu, Sumpah Pemuda hendaknya bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk membawa negara ini ke arah perubahan yang lebih baik. Dengan demikian, kita mampu menatap fenomena perubahan global sebagai peluang dan memberikan solusi terhadap tantangan yang tengah dialami, khususnya dalam membangun sektor industri,” papar Sekjen Kemenperin.

Sigit mengemukakan, tantangan yang dialami Indonesia dari dampak pandemi Covid-19 ini terhitung besar. Misalnya, terdapat 6,9 juta angkatan kerja yang menganggur, kemudian 3,5 juta karyawan yang dirumahkan, dan 3 juta angkatan kerja baru. “Angka yang besar mencapai 5% dari populasi Indonesia saat ini perlu disiapkan pekerjaan untuk menyerap produktivitas mereka,” ungkapnya.

Oleh karena itu, di tengah pukulan berat akibat pandemi, pemerintah bertekad untuk terus berupaya menjaga keberlangsungan aktivitas sektor industri. Namun, kegiatan ini perlu tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat. “Langkah strategis ini akan membantu pemulihan ekonomi nasional,” imbuhnya.

Terkait hal tersebut, Kemenperin menerbitkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI). Sampai Oktober 2020, sebanyak 18.183 IOMKI telah dikeluatkan untuk sejumlah sektor industri dengan total penyerapan tenaga kerja hingga 5,15 juta orang.

“Kami juga semakin gencar menarik investasi di sektor manufaktur, karena selama ini telah konsisten memberikan multiplier effect yang luas bagi perekonomian, di antaranya adalah penyerapan tenaga kerja. Selain itu, kami fokus menumbuhkan wirausaha industri baru,” tuturnya.

Merujuk data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Januari-September 2020 mencapai Rp611,6 triliun atau tumbuh 1,7% secara tahunan (y-o-y). Dari total investasi tersebut, telah terserap sebanyak 861.581 tenaga kerja.

Mereka tersebar di 102.276 berbagai proyek investasi. Salah satu sektor yang berkontribusi besar adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya sebesar Rp69,8 triliun atau setara 11,4% dari total realisasi selama sembilan bulan ini.

Lebih lanjut, Sigit menambahkan, salah satu tujuan pembangunan industri nasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian adalah mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta menerapkan industri hijau. “Artinya, upaya pembangunan industri juga harus memperhatikan lingkungan hidup dan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan generasi yang akan datang,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Doddy Rahadi menyampaikan, dalam rangka merayakan puncak kegiatan Hari Batik Nasional dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda, pihaknya menggelar acara virtual bertajuk Karya Untuk Nusantara-Membangun Industri di Seluruh Penjuru Indonesia.

Rangkaian kegiatan tersebut, meliputi peluncuran buku Sustainable Industry: Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, pemberian bantuan Menteri Perindustrian ke Desa Babakan, Kabupaten Cirebon untuk kegiatan pengolahan sampah plastik, webinar, serta membatik bersama secara virtual dari Aceh sampai Papua.

“Kegiatan ini dilaksanakan oleh BPPI dengan didukung oleh lima unit pusat dan 24 unit kerja di berbagai daerah, mulai dari Aceh sampai Ambon, dan juga diikuti oleh beberapa IKM batik dari Papua. Tujuannya adalah menyemangati agar industrialisasi dapat semakin cepat tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” papar Doddy.

Guna mendukung pembangunan industri di seluruh penjuru Indonesia, hingga saat ini BPPI Kemenperin telah memiliki fasilitas sebanyak 23 laboratorium pengujian yang terakreditasi dengan 18.264 klien, 20  laboratorium kalibrasi dengan 5.154 klien, 20 lembaga sertifikasi produk dengan 5.465 klien, serta lima lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu atau 16 lembaga sertifikasi industri hijau.

“Fasilitas-fasilitas tersebut telah aktif mendukung penerapan 116 SNI Wajib Bidang Industri yang ditetapkan sampai tahun 2020 dengan menerbitkan 3.504 SPPT SNI Dalam Negeri dan 1.345 SPPT SNI Impor,” sebut Doddy.

Sosialisasi pemetaan industri tembakau dilaksanakan oleh Dispernaker pada tanggal 27 Oktober 2020 lokasi di warung sawah di ikuti oleh 25 orang peserta. Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.

Magelang – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima data sebanyak 3 juta calon penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) dari BPJS Ketenagakerjaan untuk batch atau tahap kedua.

“Tadi kita sudah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 juta calon penerima bantuan subsidi gaji/upah. Kita harapkan minggu ini juga bisa cair,” kata Menaker Ida di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (1/9/2020).

Menurutnya, data 3 juta yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan tidak lain supaya pada pertengahan September 2020 dapat mencapai target total penerima BSU, yakni sebanyak 15,7 juta orang.

“Memang kami ingin target akhir September itu semua bisa terpenuhi sebanyak 15,7 juta orang. Tahap 1 awalnya kan 2,5 juta, lalu kami perbanyak di tahap 2 menjadi 3 juta. Harapannya semakin banyak temen-temen yang mendapatkan transferan dari pemerintah,” ucapnya.

Adapun proses yang akan dilakukannya sama seperti tahap pertama, yakni setelah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya akan mengecek terlebih dahulu data tersebut.

“Setelah itu kami akan kirim ke KPPN. Dari KPPN langsung akan di-drop uangnya ke bank HIMBARA ((Himpunan Bank Milik Negara) yang menjadi penyalur program subsidi upah. Dari bank HIMBARA akan langsung ditransfer ke rekeningnya para pekerja yang menerima program ini,” terangnya.

Namun Menaker Ida menyampaikan, pada batch pertama terdapat pekerja yang menyerahkan nomor rekeningnya sudah dalam keadaan tidak aktif. Hal itu menurutnya sangat menyulitkan pihaknya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Menaker Ida meminta pekerja untuk memastikan keaktifan nomor rekeningnya dan tidak boleh menyerahkan dua nomor rekening. Begitu juga kepada pihak perusahaan supaya mengkomunikasikan kepada para pekerjanya supaya menyerahkan nomor rekening yang masih aktif.

Penyaluran BSU tahap kedua dilakukan setelah data 3 juta tersebut selesai dicek ulang. Namun demikian, Ida meminta calon penerima BSU yang sudah menyerahkan nomor rekening dan telah memenuhi persyaratan, tetapi belum menerima transferan dari pemerintah supaya bersabar.

“Saya minta sabar sepanjang temen-temen sudah menyerahkan nomor rekningnya yang masih aktif, sepanjang sudah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, atau telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka tinggal menunggu waktu saja,” jelasnya.

Kementerian Perindustrian menilai pentingnya pemanfaatan teknologi digital seperti cloud computing dan internet of things (IoT) dalam upaya mendorong produktivitas sektor manufaktur, termasuk industri kecil menengah (IKM) di tengah pandemi Covid-19. Langkah ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Pandemi Covid-19 memang menjadi permasalahan dunia terutama adanya aturan pembatasan sosial. Sebab, diterapkannya social distancing, membuat terjadinya pergeseran dalam gaya hidup termasuk perputaran roda bisnis,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Senin (26/10).

Untuk itu, guna menekan dampak pandemi, salah satu yang menjadi perhatian Kemenperin adalah menjaga aktivitas pelaku usaha di dalam negeri dengan memanfaatkan penggunaan teknologi berupa Cloud Computingmaupun IoT. Menurut Gati, perkembangan teknologi digital mendorong terciptanya banyak terobosan baru.

“Misalnya, manfaat penggunaan cloud computing mulai dari keamanan digital yang digunakan, jaringan, pusat data, dan server yang mumpuni. Selain itu, pemanfaatan dari sistem IoT akan menghubungkan teknologi, informasi, dan komunikasi secara mudah,” paparnya.

Keunggulan dua teknologi tersebut dinilai berguna dalam menjaga keberlangsungan usaha sektor IKM. “Betul sekali kalau sentuhan teknologi ini akan membawa dampak yang besar bagi bisnis sektor IKM, khususnya saat masa pandemi ini,” imbuhnya.

Guna mengakselerasi penggunaan teknologi digital di sektor industri, Gati berharap perlunya banyak provider teknologi cloud computing maupun IoT yang dapat menopang proses produksi secara lebih efisien. “Jadi, pentingnya membentuk ekosistem solusi yang dapat menjembatani kebutuhan industri dan masyarakat,” ujarya.

Managing Director Datacomm Cloud Business Sutedjo Tjahjadi mengatakan, pihaknya sudah memulai bisnis Cloud Computing sejak enam tahun lalu. Teknologi ini dinilai membuat semua pekerjaan menjadi serba praktis dan tidak perlu menggunakan infrastruktur yang besar. Bahkan cloud computing dapat meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan.

“Era yang makin digital, komputer semakin menyentuh semua kehidupan kita terutama saat pandemi ini dan online menjadi suatu yang critical untuk dilakukan secara berkesinambungan dalam kehidupan kedepannya,” ucapnya.

Untuk itu, Kemenperin telah meluncurkan program Startup4Industry agar dapat menjembatani antara kebutuhan industri dengan pelaku startup sebagai penyedia teknologi. Program ini diluncurkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dengan mengusung tema Indonesia Percaya Diri Dengan Teknologi Dalam Negeri.

Tenaga Ahli program Startup4Industry, Ditjen IKMA Kemenperin, Endang Suwartini mengungkapkan, perkembangan teknologi imersif perlu mendapat perhatian pemerintah karena terbukti dapat menciptakan lapangan kerja baru. Misalnya, tren penggunaan Augmented Reality dan Virtual Reality (AR/VR) di masa pandemi ini meningkat mulai dari penggunaan untuk gamming hingga digunakan untuk industri, edukasi, pelatihan maupun pariwisata.

“Semakin berkembangnya industri AR/VR ini akan mendorong industri elektronika di Indonesia agar dapat mulai mengembangkan research and development untuk pengembangan hardware-nya,” kata Endang.

Andes Rizky selaku Ketua Asosiasi AR/VR Indonesia (INVRA) menjelaskan, saat ini adalah momentum bagi industri AR/VR Indonesia untuk bangkit seiring masuknya teknologi imersif sebagai lapangan usaha baru yang diakui pemerintah melalui publikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Bahkan, industri AR/VR Indonesia pun sudah merambah ke luar negeri, di antaranya telah mengerjakan proyek AR/VR di Jepang dan Myanmar.

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa pengawas ketenagakerjaaan menjadi pilar terpenting dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan. Keberadaan dan perannya dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas. “Pengawas ketenagakerjaan harus mendukung iklim investasi usaha dan penciptaan tenaga kerja yang berdaya saing,” kata Menaker Ida pada pembukaan Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (27/8/2020). Rakornas tahun ini mengusung tema “Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Mendukung Iklim Investasi Usaha dan Penciptaan Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing Pada Pasar Kerja yang Fleksibel”, dan diikuti 200 orang yang terdiri atas kepala dinas ketenagakerjaan provinsi, kepala bidang pengawasan ketenagakerjaan, pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3, dan pejabat fungsional pengawasan ketenagakerjaan pusat dan daerah. Menaker Ida juga meminta pengawas ketenagakerjaan agar mengubah diri ke arah cara-cara yang lebih terukur, profesional, dan terpercaya. Pengawas Ketenagakerjaan harus mampu memberikan kesan positif kepada masyarakat dan menjadi figur penegak hukum yang dapat bersinergi dengan stakeholder, berintegritas, dan profesional. Selain itu, pengawas ketenagakerjaan juga diminta supaya berinovasi dan melakukan terobosan-terobosan baru agar dapat menjawab tantangan yang ada. WLKP Online disebutnya sebagai terobosan yang baik karena dapat memudahkan stakeholder dalam melaporkan wajib lapor ketenagakerjaan secara online. Kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan dan usaha yang maksimal pengawas ketenagakerjaan dalam mengedepankan represif non yustisia dalam melaksanakan tugas dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan bagi investor dalam menjalankan usaha di Indonesia. Pasalnya, berdasarkan penilaian Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-73 dengan skor 69,6 dari 190 negara dalam urutan negara dengan kemudahan dalam menjalankan usaha di tahun 2019. Capaian tersebut harus ditingkatkan supaya mampu menembus 50 besar negara. “Kenyamanan dan kepercayaan berinvestasi inilah yang pada akhirnya dapat menaikkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia di mata dunia,” Pada kesempatan tersebut, ia juga memaparkan bahwa data pengawas ketenagakerjaan sampai dengan triwulan IV tahun 2019 sebanyak 1.282 orang dengan rincian 1.218  orang merupakan pengawas daerah dan 64 orang pengawas pusat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 366 orang diberikan tambahan kewenangan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis, dan 349 orang diberikan tambahan kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan. Sementara dari sebaran pengawas tersebut terdapat 3 daerah yang memiliki pengawas ketenagakerjaan terbanyak. Ketiganya adalah Jawa Barat sebanyak 97 orang; Jawa Tengah sebanyak 114 orang; dan Jawa Timur sebanyak 131  orang. “Saya berharap jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan yang berasal pada 3 daerah tersebut dapat meminimalkan kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan. Sedangkan di daerah lainnya diharapkan dengan keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan dapat mengoptimalkan pengawasan melalui aspek-aspek pembinaan dan pencegahan,” harapnya. Sementara jumlah perusahaan sampai dengan tahun 2020 berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online (WLKP), menurutnya, telah mencapai 315.395 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang tercatat mencapai 7.756.135 orang. Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran pada tahun 2018 sebanyak 12.404  perusahaan dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan sebanyak 25.123  dan pelanggaran norma K3 sebanyak 6.585. Sedangkan pada tahun 2019, sambungnya, tercatat sebanyak 21.613 perusahaan melakukan pelanggaran, dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan sebanyak 35.066  dan pelanggaran norma K3 sebanyak 13.414. Masih pada tahun 2019, sebanyak 59 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan yang telah dilakukan proses penyidikan. Menurutnya, jika dibandingkan antara jumlah yang terindikasi pelanggaran norma ketenagakerjaan, maka sedikit para PPNS yang melakukan proses penyidikan. Dari jumlah penyidikan tersebut, 56 kasus merupakan penyidikan tindak pidana ringan. “Untuk itu, saya mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan tugas negara untuk melakukan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Saya harap ini menjadi contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain,” ucapnya. Pada pembukaan Rakornas ini, Menaker Ida juga meluncurkan aplikasi pengawasan ketenagakerjaan yang bernama Siswasnaker Online.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah berjalan setahun. Berbagai kebijakan strategis telah dikeluarkan dalam upaya pengembangan sektor industri di tanah air yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Dalam pidatonya seusai pelantikan pada tahun lalu, Jokowi menyampaikan lima program prioritas untuk lima tahun, yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi dari sumber daya alam (SDA) menjadi industri bernilai tambah.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami tetap fokus dengan sejumlah program prioritas, antara lain melaksanakan kebijakan hilirisasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta memacu sektor industri kecil menengah (IKM),” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (26/10).

Menperin menegaskan, pihaknya terus mendorong hilirisasi industri agar tetap berjalan dengan baik, karena selama ini aktivitas tersebut dinilai mampu memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional. Efek positif itu di antaranya penerimaan devisa dari ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

“Kami bertekad mengoptimalkan terhadap peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, supaya dimanfaatkan sebanyak-banyaknya di Indonesia dan bisa dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya. Bahkan, hilirisasi industri dinilai dapat menjaga kekuatan perekonomian nasional agar tidak mudah terombang-ambing di tengah fluktuasi harga komoditas.

“Oleh karena itu, sektor industri pengolahan di dalam negeri harus perlu dipacu pertumbuhan dan pengembangannya karena berperan penting meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya alam kita untuk dibuat sebagai barang setengah jadi hingga produk jadi,” paparnya.

Agus menambahkan, hilirisasi perlu ditopang dengan penggunaan teknologi baru, termasuk penerapan era industri 4.0 untuk menggenjot produktivitasnya secara lebih efisien. “Kita semua punya pandangan yang sama mengenai pentingnya inovasi. Pandangan hilirisasi harus didorong di Indonesia. Ini menjadi salah satu program utama dari pemerintah,” imbuhnya.

Kemenperin mencatat, hilirisasi industri telah berjalan di berbagai sektor, antara lain pertambangan dan perkebunan. Contohnya di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah, yang sudah berhasil melakukan hilirisasi terhadap nickel ore menjadi stainless steel.

Sebagai gambaran, harga nickel ore kalau dijual hanya sekitar USD40-60, sedangkan ketika sudah menjadi stainless steel harganya bisa di atas USD2000. Sementara itu, melalui Kawasan Industri Morowali, sudah mampu menembus nilai ekspornya sebesar USD4 miliar, baik itu pengapalan produk hot rolled coil maupun cold rolled coil ke Amerika Serikat dan China.

Kontribusi Kawasan Industri Morowali, juga diperlihatkan dari capaian investasi yang signfikan, yaitu lebih dari USD5 miliar dan jumlah penyerapan tenaga kerja melampaui 30 ribu orang.

Lompatan kemajuan lainnya pada penerapan hilirisasi industri, yakni ekspor dari olahan sawit yang didominasi produk hilir cenderung meningkat dalam kurun lima tahun terakhir. Rasio volume ekspor bahan baku dan produk hilir kini sebesar 19 persen banding 81 persen.

Apalagi, Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit mentah (CPO) dan minyak kernel sawit mentah (CPKO) dengan produksi sebesar 47 juta ton. Laju pertumbuhan produksi minyak sawit pun diperkirakan meningkat signifikan. Sementara itu, ekspor minyak sawit dan produk turunannya telah menyumbang devisa negara hingga USD22 miliar per tahun.

Pacu SDM dan IKM

Menteri AGK pun mengemukakan, pihaknya fokus mendorong terciptanya SDM industri yang kompeten di Tanah Air. Sebab, SDM terampil merupakan salah satu faktor penting dalam memacu produktivitas dan daya saing sektor industri.

Guna mencapai sasaran tersebut, sejak tahun 2017, Kemenperin telah menjalankan program pendidikan vokasi industri yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. “Melalui program ini, kami telah berhasil memitrakan sebanyak 2.612 SMK dengan 885 perusahaan dari berbagai sektor industri dengan total 4.997 perjanjian kerja sama,” sebut Agus.

Selanjutnya, Kemenperin menggelar program Diklat sistem 3in1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja), pengembangan pendidikan dual system di unit pendidikan Kemenperin, pembagunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri, serta mencetak SDM industri 4.0.

Menperin juga menyampaikan, pihaknya semakin gencar menginisiasi program pengembangan IKM agar tetap produktif di tengah dampak pandemi Covid-19. Sebab, sebagai sektor yang merupakan mayoritas populasi usaha di Indonesia, IKM berperan penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Kami terus mendorong pelaku IKM kita untuk dapat pula beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi saat ini. Mereka perlu didukung dalam peningkatan produktivitas, inovasi, dan kreativitas agar usaha mereka tetap berjalan, termasuk dalam menjalankan protokol kesehatan,” terangnya.

Adapun berbagai program strategis guna menunjang pengembangan IKM di tengah pandemi Covid-19, antara lain kampanye #SemuanyaAdaDisini sebagai bagian Gerakan Nasional #BanggaBuatanIndonesia. “Total ada 1,6 juta IKM yang berpartisipasi dalam gerakan #SemuanyaAdaDisini,” ungkapnya.

Di samping itu, Kemenperin aktif menggelar pelatihan dan pendampingan secara virtual kepada pelaku IKM karena kondisi pandemi. “Hingga saat ini, total webinar yang sudah diselenggarakan oleh Ditjen IKMA sebanyak 156 kali dengan jumlah peserta mencapai 13.871 orang,” tandasnya.

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) juga menyediakan program potongan harga bagi pelaku IKM yang hendak membeli mesin produksi. Bagi pelaku IKM yang ingin membeli mesin hanya perlu membayar 70% dari harganya, sementara 30%-nya akan dibayar oleh Kemenperin.

Bahkan, guna mendorong pelaku IKM dapat memanfaatkan teknologi digital dengan berjualan online, Kemenperin menginisiasi program e-Smart IKM sejak tahun 2017. Program ini telah melibatkan lebih dari 10 ribu pelaku IKM. Pada implementasinya, Kemenperin menjalin kolaborasi dengan sejumlah e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, BliBli, Blanja.com, dan Gojek Indonesia.

Apresiasi kinerja

Terkait tekad pemerintah dalam upaya pengembangan sektor industri, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar menyebut, menteri yang mencolok kinerjanya selama setahun terakhir salah satunya adalah Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menurutnya, sejak pandemi Covid-19 bergulir, Kemenperin kerap mengeluarkan kebijakan yang positif bagi pelaku usaha, seperti pemberian izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI). “Saat pandemi, Kemenperin mengeluarkan IOMKI untuk mendukung kegiatan industri. Hal ini adalah langkah yang tepat,” tuturnya.

Diketahui, lanjut Sanny, bahwa adanya pandemi terjadi penurunan permintaan terhadap barang dan jasa. Namun dengan adanya IOMKI, paling tidak produksi dari beberapa sektor industri tetap berjalan dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Bapak Menperin Agus Gumiwang ini memang punya intuisi. Dia melihat bahwa kalau menjalankan PSBB tidak diimbangi dengan kegiatan ekonomi atau industrinya tidak paralel dengan melakukan protokol kesehatan, bisa drop dan ujungnya akan berdampak pada penerimaan negara. Kalau penerimaan negara terbatas, maka kesejahteraan masyarakat menurun, karyawan dirumahkan banyak, begitu gambarannya,” paparnya.

Di samping itu, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal juga turut mengapresiasi kinerja Menperin Agus. Menurutnya, Kemenperin berupaya keras menjaga produktivitas sektor industri. Hal ini tercermin dari capaian indeks Purchasing Managers’ Index Indonesia (PMI).

“Kenaikan secara gradual di PMI ini turut meningkatkan kinerja perdagangan. Karena kalau perdagangan ekspor itu kita sebenarnya berbicara dari industri, karena ekspor itu surplus dari industri,” ucapnya.

Bukti industri manufaktur masih menjadi penggerak utama perekonomian di kala pandemi Covid-19, terlihat dari kontribusi sektor industri terhadap struktur produk domestik bruto (PDB) yang mencapai 19,87 persen atau tertinggi dibanding sektor lainnnya sepanjang triwulan II tahun 2020. Guna menjaga kinerja sektor industri tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memberikan stimulus atau insentif yang dibutuhkan saat ini.

“Kami akan terus melakukan berbagai upaya strategis agar industri manufaktur tetap berproduksi dan berdaya saing di tengah pandemi Covid-19. Misalnya memberikan fleksibilitas bagi dunia usaha untuk beroperasi,” kata Menteri AGK.

Menperin menjelaskan, salah satu bentuk dukungan yang telah diberikan agar dunia usaha bisa beroperasi di tengah pandemi adalah dengan penerbitan IOMKI, yang diharapkan dapat membantu perekonomian Indonesia tidak terpuruk terlalu dalam.

“Pemerintah akan menjalankan pemulihan ekonomi nasional secara simultan dengan penanganan pandemi Covid-19. Artinya, mendorong aktivitas sektor industri juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat,” paparnya. Sampai Oktober 2020, sebanyak 18.183 IOMKI telah diterbitkan bagi sejumlah sektor industri dengan total penyerapan tenaga kerja hingga 5,15 juta orang.