Dibuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat Salatiga dan sekitarnya, lamaran bisa dikirimkan ke PT.Agric Amarga Jaya Jl.Hasanudin Salatiga

Industri tekstil dan produk tesktil (TPT) diyakini akan semakin tumbuh berkembang dengan ketersediaan bahan baku dari dalam negeri. Diharapkan, terdongkraknya kapasitas nasional di sektor padat karya tersebut bakal mampu mensubstitusi produk impor dan mengisi pasar ekspor.

“Optimalisasi pemakaian bahan baku yang berasal dari dalam negeri menjadi sangat penting dalam mendongkrak kinerja sektor industri TPT di Indonesia,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika menghadiri peresmian fasilitas produksi viscose rayon PT Asia Pacific Rayon (APR) di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (21/2). Pada kesempatan itu, fasilitas baru yang menelan nilai investasi sebesar Rp15 triliun (USD1,1 miliar), diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Menperin yang turut mendampingi Presiden Jokowi, memberikan apresiasi kepada APR atas realisasi penanaman modalnya membangun pabrik tersebut.

“Ini merupakan suatu langkah yang luar biasa, karena pabrik merupakan satu-satunya yang terintegrasi, dari mulai pembibitan pohon yang kayunya menjadi bahan baku rayon, sampai proses produksinya itu sendiri. Ini menurut pandangan saya, harus diangkat pada dunia, bahwa Indonesia memiliki kemampuan seperti ini,” papar Agus. Fasilitas baru APR tersebut saat ini memiliki kapasitas produksi viscose rayon sebesar 240.000 ton per tahun, dan akan diupayakan meningkat menjadi 600.000 ton dalam beberapa tahun ke depan. Suplai bahan baku perusahaan ini telah melalui sertifikasi nasional (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu) dan internasional (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Viscose rayon merupakan serat benang yang berasal dari olahan kayu dan dapat terurai secara alami. Serat rayon produksi APR tergolong material yang berkelanjutan karena berasal dari bahan baku yang terbarukan. Komoditas ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan impor terhadap bahan baku tekstil seperti kapas yang kebutuhannya masih belum dapat dipenuhi dari dalam negeri. Melalui dukungan tenaga kerja langsung sebanyak 1.500 orang, pabrik APR tersebut diproyeksi mampu menghasilkan devisa hingga USD131 juta dan substitusi impor mencapai USD149 juta. “Jadi, intinya, pabrik ini merupakan lompatan yang besar dan baik untuk ekspor maupun substitusi impor,” ujarnya. Selain peresmian operasional fasilitas baru APR, Presiden Jokowi melakukan pelepasan kontainer berisi serat rayon untuk diekspor ke Turki sebanyak 10.190 ton serta pengiriman ke Jawa Tengah sebesar 12.000 ton. Negara tujuan ekspor selanjutnya, antara lain ke Pakistan, Bangladesh, Vietnam, hingga negara-negara Eropa.

Kementerian Perindustrian mencatat, melalui investasi APR dan PT Rayon Utama Makmur, kapasitas industri rayon nasional saat ini menjadi 857 ribu ton per tahun, naik dibanding tahun 2018 sebesar 536 ribu ton per tahun. Bahkan, dari investasi kedua perusahaan tersebut, berpotensi mendongkrak ekspor hingga USD131 juta per tahun. Menperin optimistis, dengan penguatan struktur industri di dalam negeri mulai dari sektor hulu sampai hilir, akan bisa meningkatkan daya saing nasional sehingga menghasilkan produk yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional. Namun demikian, agar semakin menghasilkan produk yang kompetitif di kancah global, diperlukan pembaruan teknologi manufaktur yang modern. “Oleh karena itu, kami juga akan melakukan pemberdayaan kepada sektor hilir, terutama industri tekstil dan garmen. Nantinya, kami akan kaji regulasi agar mereka bisa mendapatkan dengan mudah program peremajaan mesin,” ungkap Menperin. Hal ini sesuai dengan implementasi program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0

Merujuk data Kemenperin, laju pertumbuhan industri TPT terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2019, industri TPT tumbuh sebesar 15,35% atau naik signifikan dibanding tahun 2018 (tumbuh 8,73%) dan tahun 2017 (3,83%). Pertumbuhan ini didukung tingginya produksi pakaian jadi di sentra industri TPT. Dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, industri TPT merupakan satu dari lima sektor yang mendapat prioritas pengembangan dalam kesiapan memasuki era industri 4.0. Aspirasi yang akan diwujudkan dalam peta jalan tersebut adalah menjadikan produsen tekstil dan pakaian jadi nasional masuk jajaran lima besar dunia pada tahun 2030.

Kementerian Perindustrian mengakselerasi pembangunan material center di Tegal, Jawa Tengah untuk segera mendukung ketersediaan bahan baku yang kompetitif dan kontinyu bagi para pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi pasokan produksi bagi IKM logam di sentra setempat. Guna mewujudkannya, selain menggandeng Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, diperlukan langkah sinergi dengan industri besar dan pemasok Agen Pemegang Merek (APM) serta pelaku IKM komponen otomotif. Sebab, dari sentra IKM logam di Tegal tersebut, akan memproduksi berbagai komponen maupun aksesoris mobil dan motor sesuai standar.

“Kami melaksanakan focus group discussion untuk mempertemukan stakeholder terkait tersebut, sehingga bisa menentukan rencana kerja dan rencana pengelolaan material center dalam menyediakan bahan baku logam dan jasa logistik serta permesinan bagi IKM,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Jumat (21/2). Gati menjelaskan, pembangunan pusat bahan baku di Tegal merupakan salah satu wujud nyata dari perhatian dan keseriusan pemerintah bersama para pemagku kepentingan dalam upaya mendukung penguatan daya saing IKM nasional. “Maka itu, digelarnya FGD juga untuk melakukan evaluasi kinerja material center agar lebih terarah dan sinergis,” tuturnya.

Adapun hasil dari pelaksanaan FGD tersebut, antara lain tersusunnya rencana kerja material center tahun 2020-2023 dan mekanisme teknis pengelolaan material center antara PT. Duta Steel Industry dengan Koperasi Tegal Manufaktur Indonesia. “Sentra IKM logam sebagai bagian dari rantai pasok industri nasional, memang perlu diperkuat. Tidak hanya dari sisi kompetensi SDM, teknologi mesin dan peralatan, promosi dan kemitraan, tetapi juga dari sisi kemudahan untuk mengakses bahan baku sehingga produktivitas dan daya saing IKM kita terus meningkat,” paparnya. Gati juga menyampaikan, partisipasi pelaku IKM dalam rantai pasok industri otomotif nasional menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Apalagi, GAIKINDO menargetkan pasar mobil di Indonesia pada tahun 2020 ini bisa tumbuh hingga lima persen dari angka penjualan di tahun 2019 lalu yang mencapai 1,03 juta unit kendaraan. “Sebagai bagian dari rantai pasok, IKM akan terus memberikan dukungan terhadap kemajuan industri otomotif nasional melalui kemitraan yang telah terjalin antara IKM dengan industri besar maupun melalui produksi komponen aftermarket,” imbuhnya.

Dirjen IKMA optimistis, upaya tersebut merupakan peluang baik bagi material center sebagai entitas bisnis untuk dapat memberikan pelayanannya, terutama dalam menyediakan bahan baku logam bagi IKM. “Dengan adanya rencana kerja dan pengelolaan yang baik dan terarah, material center di Kabupaten Tegal dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kemajuan IKM sektor otomotif di Indonesia,” tegasnya. Kemenperin mencatat, hingga saat ini, sentra produksi IKM logam di Indonesia sebagian besar tersebar di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur dengan jumlah pelaku IKM komponen otomotif sebanyak 500 unit usaha dan menyerap tenaga kerja hingga 25 ribu orang. “Kami meyakini, peningkatan unit penjualan kendaraan roda empat dan sepeda motor, menjadi pendorong bagi penguatan IKM komponen otomotif dalam negeri,” ujar Gati.

Bina warga pemasyarakatan

Di lokasi terpisah, Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan keterampilan warga binaan pemasyarakatan agar bisa produktif menghasilkan karya-karya bernilai tinggi. Diharapkan, ketika warga binaan tersebut telah selesai menjalani masa hukumannya, bisa menjadi wirausaha industri baru khususnya di sektor industri kecil dan menengah (IKM). “Upaya itu sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenperin dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuannya untuk melakukan kegiatan peningkatan pembinaan dan bimbingan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Jumat (21/2). Salah satu kegiatannya diimplementasikan melalui Bimbingan Teknis Pengembangan Wirausaha Baru IKM Sarung Goyor di Lapas Kelas IIA Slawi, Tegal, Jawa Tengah. Gati menjelaskan, Ditjen IKMA melihat potensi dan peluang bisnis yang bisa dihasilkan dari pembuatan sarung Goyor sekaligus mendukung upaya kerja sama antara pihak Lapas dengan IKM Sarung Goyor, khususnya untuk pemanfaatan tenaga kerja dan pemasaran produk barang jadi.

Sarung Goyor adalah salah satu produk tenun dari Kabupaten Tegal yang mempunyai kualitas unggulan dan menarik banyak peminat, baik dari dalam maupun luar negeri. Sarung Goyor memiliki karakter kain yang halus dengan motif yang khas karena dibuat secara manual dengan proses penenunan yang rumit. Keunggulan itu membuat Sarung Goyor juga memiliki segmen pasar tersendiri, termasuk konsumen yang berasal dari negara-negara Timur Tengah. Hal ini menunjukkan potensi Sarung Goyor yang perlu terus dikembangkan, bahkan ditargetkan bisa menembus pasar ekspor. Oleh karena itu, kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta kualitas dan daya saing produk IKM di dalam negeri,” jelasnya. Kegiatan bimtek yang dilaksanakan selama tujuh hari tersebut, diikuti sebanyak 30 peserta yari warga binaan Lapas Kelas IIA Slawi.

Dalam pelaksanaan bimtek, Kemenperin mendorong terbentuknya perjanjian kerja sama antara Lapas Kelas IIA Slawi dengan IKM Fahaltex. Pihak Lapas akan menyediakan tenaga kerja dan fasilitas yang tersedia di dalam Lapas. Sedangkan, IKM Fahaltex akan memberikan fasilitas berupa bahan baku, mesin dan peralatan tenun, serta pemasaran hasil produksi warga binaan Lapas. “Kerja sama ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja warga binaan Lapas,” imbuhnya. Kemenperin mencatat, industri tenun didominasi oleh pelaku IKM yang tersebar di 430 sentra IKM tenun di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kinerja ekspor tenun pada tahun 2019 mencapai USD1,03 juta dengan negara tujuan ekspor antara lain adalah Bangladesh, Belanda, dan Uni Emirat Arab.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan lima strategi untuk mempercepat pertumbuhan sektor industri. Diharapkan, melalui kinerja industri yang gemilang, turut mendongkrak perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. “Langkah pertama, koordinasi pembangunan industri dengan kementerian dan lembaga terkait lain,” tuturnya ketika Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (20/2).

Upaya tersebut, meliputi dua aktivitas utama, yaitu penjaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong bagi industri manufaktur. Strategi ini antara lain melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian BUMN. “Selain itu, kami melakukan koordinasi untuk mendapatkan dukungan fiskal dan pembiayaan sektor industri,” ujarrnya. Langkah kedua, implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), antara lain melalui optimalisasi belanja modal pemerintah pusat dan BUMN, pengaturan impor produk yang sudah bisa diproduksi dalam negeri, serta pengenaan sanksi bagi yang melanggar ketentuan terhadap kewajiban penggunaan produk dalam negeri.

“Ketiga, penguatan ekspor dan substitusi impor, di antaranya melalui diversifikasi industri unggulan untuk ekspor, membuka secara agresif pasar-pasar baru untuk produk industri, melakukan pendekatan terhadap prinsipal-prinsipal otomotif di Indonesia untuk menjadikan Indonesia basis ekspor,” papar Agus.  Selanjutnya, mendorong investasi pabrik-pabrik komponen di negara-negara yang menjadi target ekspor baru, serta memastikan penyelesaian impor bahan baku khususnya impor limbah non B3. Jurus keempat, mendorong investasi di sektor industri, yang meliputi perbaikan kemudahan perizinan, promosi investasi, dan fasilitasi pemberian insentif investasi. “Selama lima tahun ke depan, kami telah mengidentifikasi rencana investasi sektor industri sebanyak 81 proyek dengan nilai total Rp921 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 125 ribu orang,” ungkapnya.

Strategi kelima, yakni penguatan daya beli masyarakat, sehingga dapat meningkatkan konsumsi produk dalam negeri, antara lain melalui menurunkan besaran Down Payment (DP) untuk produk pembelian mobil dan motor, mempercepat penyaluran dana bantuan sosial ke masyarakat, serta meningkatkan utilisasi industri dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Menperin optimistis, apabila jurus jitu tersebut terlaksana dengan baik, target pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 5,3% pada tahun 2020 bisa tercapai. Sementara itu, kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap total PDB nasional dibidik hingga 17,8% sepanjang tahun ini. Berikutnya, kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional akan mencapai 72,2% pada tahun 2020.

“Pada tahun 2019, nilai investasi industri pengolahan nonmigas mencapai Rp215,9 triliun dan tenaga kerja industri pengolahan nonmigas sebanyak 18,87 juta orang. Industri pengolahan nonmigas skala besar dan sedang tumbuh sebanyak 1.476 unit, sedangkan industri kecil tumbuh sebanyak 7.986 unit. Sementara itu, kawasan industri yang sudah terbangun sebanyak 14 kawasan,” paparnya. Pada hasil kesimpulan raker tersebut, Komisi VI DPR mendukung strategi pembangunan industri yang diusulkan oleh Kemenperin. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Arya Bima Wikantyasa.

Kementerian Perindustrian turut aktif meningkatkan investasi masuk ke Indonesia, khususnya di sektor industri manufaktur. Langkah strategis yang telah dijalankan guna menggaet investor tersebut, antara lain adalah mempromosikan kawasan industri prioritas di Indonesia, termasuk yang berada di luar Jawa. “Salah satunya yang sedang diakselerasi pemerintah, yaitu Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni, Papua Barat. Kawasan ini tercatat sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kami usulkan menjadi prioritas melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024,” kata Direktur Industri Kimia Hulu, Kemenperin, Fridy Juwono di Jakarta, Kamis (20/2). Fridy menjelaskan, pembangunan Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi inklusif hingga ke kawasan timur Indonesia, khususnya Papua Barat, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. “Hal ini sekaligus menciptakan Indonesia sentris dalam upaya pemerataan pembangunan dan kesejahteran,” ujarnya.

Kawasan Industri di Teluk Bintuni dinilai memiliki potensi sumber daya alam yang mampu mendukung pengembangan industri petrokimia. Misalnya untuk industri methanol dan turunannya serta industri amoniak dan turunannya, yang merupakan sektor-sektor strategis untuk lebih memperkuat struktur dan rantai pasok manufaktur di dalam negeri. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu, Fridy beserta Staf Khusus Menteri Perindustrian, Amir Sambodo dan Inspektur IV Kemenperin Achmad Rodjih Almansoer melaksanakan site-visit bersama para calon investor yang telah menyatakan minatnya berinvestasi pada proyek Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni. “Para calon investor potensial itu di antaranya Kaltim Methanol Industri, Pertamina Power, Wijaya Karya, Karya Mineral Jaya, Samsung C&T, dan Pelindo IV,” sebutnya.

Fridy mengemukakan, rombongan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop dan Kepala Bappeda Teluk Bintuni, Alimudin Baedu. Bahkan, rombongan juga meninjau langsung ke Desa Onar, yang menjadi lokasi pembangunan Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni. “Menurut Kepala Bappeda, saat ini Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sedang menyelesaikan kewajiban pembayaran atas lahan 50 hektar kepada masyarakat adat, dan diharapkan dapat tuntas pada tahun ini,” ungkapnya. Dalam kunjungan ke Desa Onar, rombongan juga diterima oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Kepala Kampung Onar Baru dan Onar Lama, serta Ketua Marga Agofa. Menariknya, rombongan disambut meriah dengan prosesi ketuk pintu di Dermaga Kampong Onar.

“Prosesi itu menandakan sambutan yang baik dari masyarakat Desa Onar atas rencana pembangunan Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni, dan atas investasi yang akan ditanamkan di daerahnya,” papar Fridy.  Menurutnya, salah satu potensi pembangunan Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni, yakni BP Tangguh telah menyatakan siap mendukung dan menyalurkan gas bumi sebesar 90 MMSCFD kepada pabrik methanol dengan kapasitas 900 KTA (Kilo Ton per Annum) yang akan on-stream pada tahun 2022. Kemudian, proyek Kawasan Industri dan Pabrik Metanol di Teluk Bintuni ini diproyeksi bisa menyerap investasi hingga Rp13 triliun serta bakal melibatkan sebanyak 1.000 tenaga kerja pada tahap konstruksi dan 500 pekerja untuk tahap operasi.

“Pembangunan kawasan industri ini akan dilaksanakan dengan skema Kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), di mana Project Development Facility (PDF) telah disetujui oleh Menteri Keuangan pada 24 Januari 2020. Diharapkan, proses penyiapan proyek dapat segera dimulai dan transaksi (pelelangan) dapat dilaksanakan dalam waktu sembilan bulan ke depan,” tandasnya. Pada kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Doddy Rahadi menyampaikan, pemerintah mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa. Sebab, kawasan Industri di Pulau Jawa akan difokuskan pada pengembangan industri teknologi tinggi, industri padat karya, dan industri dengan konsumsi air rendah.

Di sisi lain, kawasan industri di luar Jawa lebih difokuskan pada industri berbasis sumber daya alam, peningkatan efesiensi sistem logistik dan sebagai pendorong pengembangan kawasan industri yang berperan menjadi pusat ekonomi baru. “Pengembangan pusat-pusat ekonomi baru yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan termasuk pembangunan infrastruktur, diyakini dapat memberikan efek maksimal dalam pengembangan ekonomi wilayah,” papar Doddy.

Kementerian Perindustrian berupaya menyelesaikan dengan cepat beberapa tantangan yang dihadapi dalam membangun kawasan industri. Tantangan itu mulai dari proses penyiapan dokumen, lahan dan tata ruang, perizinan, kebutuhan infrastruktur, pengelolaan dan pencarian tenant, hingga menciptakan kenyamanan berusaha. “Tantangan tersebut tentunya butuh langkah sinergi antara Kemenperin dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya, yang secara khusus mengawal percepatan pembangunan kawasan-kawasan industri,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta, Rabu (19/2).

Misalnya, pada tantangan penyiapan dokumen perencanaan, Kemenperin telah membantu menyusun pedoman dokumen perencanaan kawasan industri, baik berupa masterplan, feasibility study dan detail engineering design. “Kemenperin juga melakukan pendampingan pada pemerintah daerah atau calon pengelola yang berniat menyusun dokumen perencanaan kawasan industri,” tutur Doddy. Kemudian, terkait tantangan lahan dan tata ruang, Kemenperin tengah menyusun pedoman Kawasan Peruntukan Industri dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat Provinsi maupun Kabupaten. “Kemenperin terus mendorong pemerintah daerah untuk menyusun RTRW yang dapat mengakomodasi kepentingan kawasan industri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Doddy, Kemenperin selalu melakukan pendampingan dan supervisi penyelesaian permasalahan lahan dan tata ruang dengan pihak-pihak terkait baik lintas kementerian atau lembaga, serta calon pengelola kawasan industri.  Mengenai tantangan permasalahan perizinan, saat ini Kemenperin telah memiliki Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perizinan kawasan industri baik terkait Izin Usaha dan Perluasan Kawasan Industri serta Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pantau Lingkungan.  “Perizinan tersebut telah terpusat dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kemenperin. Kami juga selalu siap untuk mendampingi dan mensupervisi penyelesaian permasalahan perizinan kawasan indutri,” papar Doddy.

Selanjutnya, Kemenperin memfasilitasi kebutuhan infrastruktur di luar dan dalam kawasan industri. Dalam hal ini, Kemenperin melakukan koordinasi untuk penyediaan infrastruktur di luar kawasan industri dengan kementerian terkait dan mendorong penerapan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Untuk tantangan pengelola dan tenant, Kemenperin melakukan penerapan standar di tiap-tiap kawasan industri,” imbuhnya. Selain itu, Kemenperin juga sering melakukan promosi investasi kawasan industri baik di dalam maupun luar negeri. “Selanjutnya, untuk menjamin kenyamanan berusaha baik keamanan dan ketenagakerjaan, telah ditetapkan kawasan industri sebagai Objek Vital Nasional bidang Industri (OVNI) dan melakukan pendampingan investasi kepada pemerintah daerah,” tandasnya.

Gaet investasi Korea

Pada kesempatan yang sama, Dirjen KPAII menyampaikan, pemerintah sedang gencar menarik investasi, terutama dari sektor industri, karena dinilai membawa dampak luas bagi perekonomian nasional. Selama ini, dengan tumbuhnya industri, mampu memberikan efek positif seperti pada peningkatan penerimaan devisa dan penyerapan tenaga kerja.  “Guna mengakomodasi realisasi investasi tersebut, perlu dibangun kawasan industri. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri harus berada di dalam kawasan industri,” jelasnya.  Korea Selatan merupakan salah satu investor potensial yang terus dibidik. Negeri Ginseng ini menempati ranking ketujuh dalam realisasi investasi asing di Indonesia sepanjang tahun 2019 dengan total nilai mencapai USD1,07 juta. Penanaman modal tersebut, tersebar dalam lima subsektor industri terbesar, yakni industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebesar 19%, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (12%), serta industri karet, barang dari karet dan plastik (9%). Berikutnya, industri furnitur sebesar 8% serta industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional (5%).

Guna menarik investasi Korsel secara optimal, Kemenperin mengusulkan adanya peningkatan kerja sama melalui kerangka Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). Usulan itu, antara lain melakukan promosi ekspor di sektor industri otomotif, baja, petrokimia, tekstil, makanan dan minuman, serta elektronik.  “Selanjutnya, promosi investasi dan pengembangan supply chain atau value chain. Peningkatan daya saing melalui capacity building, industrial revolution 4.0, manajemen, teknologi, R&D, dan standardisasi. Kemudian, pengembangan kebijakan SDM manufaktur, pertukaran expert dan Iptek, menggelar dialog, seminar dan workshop, serta kegiatan lainnya yang disepakati kedua pihak,” paparnya. Doddy pun mengungkapkan, hingga kini sudah ada 112 kawasan industri yang telah beroperasi dengan cakupan wilayah mencapai 52.438 hektar. Selain itu, terdapat 38 kawasan industri yang berada dalam proses konstruksi dan 10 kawasan industri masih tahap perencanaan.

“Dari 112 kawasan industri operasional itu, 64 di antaranya berlokasi di Pulau Jawa, sisanya terletak di Pulau Sumatera sebanyak 37 kawasan industri, Kalimantan sebanyak 8 kawasan industri, dan Sulawesi 3 kawasan industri. Sejak tahun 2015, terdapat peningkatan sebanyak 15 kawasan industri,” sebutnya. Bahkan, dalam upaya mendukung pengembangan Indonesia yang inklusif, pemerintah berusaha untuk mendorong pengembangan kawasan industri di luar Jawa. Sebab, kawasan Industri di Pulau Jawa akan difokuskan pada pengembangan industri teknologi tinggi, industri padat karya, dan industri dengan konsumsi air rendah.

Sedangkan, kawasan industri di luar Jawa lebih difokuskan pada industri berbasis sumber daya alam, peningkatan efesiensi sistem logistik dan sebagai pendorong pengembangan kawasan industri yang berperan menjadi pusat ekonomi baru. “Pengembangan pusat-pusat ekonomi baru yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan termasuk pembangunan infrastruktur, diyakini dapat memberikan efek maksimal dalam pengembangan ekonomi wilayah,” papar Doddy.

Kementerian Perindustrian terus memacu industri elektronik di dalam negeri agar mampu memperluas pasar ekspornya, termasuk ke negara-negara nontradisional. Langkah strategis ini sejalan dengan tekad pemerintah untuk segera memperbaiki defisit neraca perdagangan sehingga dapat memperkuat struktur perekonomian nasional. “Kegiatan ekspor diyakini membawa dampak positif bagi perekonomian negara. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas di sektor industri,” kata Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, R. Janu Suryanto ketika acara pelepasan ekspor perdana produk AC PT Panasonic Manufacturing Indonesia (PMI) ke Nigeria di Jakarta, Rabu (19/2). Pada kesempatan tersebut, Janu menyampaikan, Kemenperin selaku pembina industri memberikan apresiasi kepada PT PMI yang telah merealisasikan komitmennya untuk memperluas pasar ekspor dan terus menambah negara tujuan baru pengapalannya, terutama terhadap produk AC. Ini menandakan bahwa produksi industri Tanah Air sudah mampu kompetitif di kancah internasional.

“Berkembangnya bisnis AC yang dapat bersaing di pasar global dan bisa masuk ke pasar nontradisional, juga menunjukkan komitmen PT PMI untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi AC di kawasan ASEAN,” paparnya. Perlu diketahui, PT PMI telah berhasil merelokasi produksi AC tipe 2 PK dan 2,5 PK dari Malaysia pada tahun lalu. Produk AC yang diekspor ke Nigeria adalah jenis 1 PK hingga 1,5 PK dan 2 PK yang berbasis refrigeran R32. “Pemerintah meminta perusahaan yang mempunyai nilai impor tinggi, segera melokalisasi pabriknya di Indonesia, tidak impor dalam kondisi utuh,” tegas Janu. Pemerintah juga tengah menarik investasi khususnya sektor industri penghasil produk substitusi impor.

Direktur PT PMI Daniel Suhardiman mengatakan, Panasonic Gobel akan terus menjalankan misi untuk berkontribusi bagi Indonesia, yang dilakukan dengan pengembangan usaha di dalam negeri melalui peningkatan produksi dan penjualan produk-produknya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas serta secara aktif melakukan ekspansi pasar ekspor. “Tentunya ekspor ini menjadi suatu kabar yang membanggakan, selain dapat menambah devisa negara, produk AC yang kami ekspor ini juga menggunakan merek Panasonic dan tercantum buatan Indonesia,” ujarnya. Menurut Daniel, ekspor ke Nigeria dapat menjadi momentum untuk membuka pintu pasar di Afrika. “Seiring dengan meningkatnya persaingan di pasar global, AC produksi PT PMI selalu berinovasi dan secara konsisten ikut mengembangkan industri dalam negeri termasuk sektor industri kecil dan menengah (IKM). Saat ini, kandungan lokal untuk AC produksi PT PMI telah mencapai 40%, dan masih akan terus ditingkatkan,” paparnya.

Daniel menjelaskan, unit bisnis AC PT PMI yang berdiri sejak 46 tahun lalu (1974), merupakan pabrik AC di Indonesia dengan kemampuan full manufacture dari bahan baku hingga produk jadi, yang secara agresif terus meluncurkan produk-produk inovatif melalui slogan “Quality Air for Life”. “Bahwa AC bukan hanya penyejuk ruangan tetapi juga harus bisa memberikan udara yang nyaman dan sehat bagi penggunanya,” tandasnya. Hingga kini, telah tersedia produk-produk AC Panasonic ramah lingkungan berbasis refrigeran R32, dan dilengkapi teknologi “nanoeX” dan “nanoe-G” yang sangat baik untuk kesehatan.

Jadi daya ungkit

Kemenperin optimistis industri elektronik mempunyai daya ungkit untuk menggenjot nilai ekspor nasional, khususnya sektor manufaktur. Apalagi, industri elektronik merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. “Contohnya, industri home appliances di Indonesia semakin kuat, dan tinggal diperdalam lagi struktur manufakturnya melalui peningkatan investasi,” ujar Janu. Sasaran tersebut akan mudah tercapai apabila didukung penggunaan teknologi terkini dan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten.

Kemenperin mencatat, secara keseluruhan nilai ekspor produk elektronik dan telematika mencapai USD7,8 miliar sepanjang tahun 2019. Adapun 10 negara tujuan utamanya, antara lain ke Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Vietnam, Hong Kong, Malaysia, China, Thailand, dan Filipina. “Meningkatnya pasar ekspor tentunya akan meningkatkan jumlah produksi di dalam negeri yang juga bisa mendorong peningkatan pada daya saing produknya,” imbuh Janu. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini serius dalam hal mendorong kegiatan ekspor dan investasi industri. Berbagai kebijakan probisnis dikeluarkan untuk mendukung hal tersebut, sekaligus menghapus aturan yang dianggap menyulitkan. “Misalnya, dalam waktu yang tidak lama, kami akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk melakukan operasi penindakan sesuai peraturan perundangan terhadap barang-barang yang tidak sesuai dengan SNI,” paparnya.

Di samping itu, mengenai kebijakan untuk mendukung implementasi industri 4.0, pemerintah telah berinisiatif untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya SDM kompeten. Selain itu, memacu kegiatan R&D di dalam negeri. “Dalam hal ini, pemerintah memfasilitasi pemberian insentif pajak berupa super tax deduction yang memberikan potongan penghasilan bruto hingga 200% untuk pengeluaran terkait vokasi dan hingga 300% untuk pengeluaran terkait R&D,” jelas Janu. Insentif fiskal ini menunjukkan pemerintah fokus untuk mengembangkan kemampuan industri manufaktur nasional agar semakin berdaya saing global.

Menurut Janu, karakteristik industri elektronik yang sangat dinamis menyebabkan munculnya inovasi-inovasi produk yang juga semakin cepat dan mengharuskan pelaku industri untuk terus memperbarui produk-produknya. Beberapa contoh inovasi yang cepat terjadi itu misalnya pada teknologi layer PCB, rechargeable battery, dan semiconductor. “Penguasaan teknologi di bidang-bidang tersebut dapat membuat suatu industri menjadi pemimpin pasar sehingga banyak perusahaan berskala internasional berlomba-lomba untuk dapat menguasai teknologi tersebut terlebih dahulu,” pungkasnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk 359 formasi yang telah dibuka pada tahun 2019. Pelaksanaan SKD Kemenperin dilakukan di 15 wilayah dimulai sejak tanggal 29 Januari hingga 27 Februari 2020. Jumlah peserta SKD di seluruh lokasi tes sebanyak 9.724 peserta. “Saat ini sedang berlangsung penyelenggaraan SKD CPNS Kemenperin untuk wilayah DKI Jakarta yang digelar pada tanggal 17-18 Februari 2020,” kata Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Perindustrian (Karo SDM Kemenperin), Yedi Sabaryadi di Jakarta, Selasa (18/2).
Yedi mengungkapkan, pelaksanaan SKD Kemenperin untuk wilayah DKI Jakarta diikuti oleh 2.731 peserta. Pada hari pertama, tanggal 17 Februari 2020, peserta terbagi dalam tiga sesi, sedangkan di hari kedua ini terdiri dari empat sesi. “Pelaksanaan SKD merupakan tahapan untuk menentukan lolos tidaknya peserta tes CPNS Kemeperin ke tahap selanjutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB),” ujar Yedi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 24/2019 tentang nilai ambang batas seleksi dasar kompetensi dasar pengadaan CPNS Tahun 2019, passing grade untuk lolos SKD CPNS 2019 terdiri dari Tes Karakteristik Pribadi (TKP) sebesar 126 poin, Tes Intelegensia Umum (TIU) sebesar 80 poin, dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebesar 65 poin.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, pembukaan kesempatan pendaftaran CPNS untuk 359 formasi pada tahun 2019 sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 449 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemenperin Tahun Anggaran 2019. “Terdapat beberapa jenis formasi umum dan formasi khusus yang ditawarkan dalam rekrutmen ini,” sebutnya.

Formasi CPNS yang ditawarkan terdiri dari 66 Jabatan Pelaksana (125 formasi) dan 19 Jabatan Fungsional (234 formasi). Adapun jenis formasi yang dibuka yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus meliputi lulusan cumlaude, penyandang disabilitas, serta Putra/Putri Papua dan Papua Barat. Sigit menambahkan, posisi yang paling banyak ditawarkan tahun ini adalah dosen, yakni ada 100 formasi. Kebutuhan dosen pengajar di unit pendidikan milik Kemenperin meningkat seiring dengan upaya peningkatan sumber daya industri yang unggul, kompeten, dan berdaya saing. “Salah satu komitmen Kemenperin dalam membangun sektor industri di era Industri 4.0 adalah dengan melahirkan lulusan program pendidikan vokasi industri yang terampil dan kompeten,” paparnya.