Kementerian Perindustrian mendorong industri batik dan kerajinan dapat ikut memanfaatkan teknologi modern dalam rangka mendongkrak produktivitas dan kualitas secara lebih efisien. Hal ini sesuai dengan implementasi program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Dengan proses produksi yang inovatif, efektif dan efisien, menjadikan pelaku industri selalu melakukan kreasi tiada henti, sehingga produktivitasnya akan meningkat dan akhirnya juga daya saingnya turut terdongkrak,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta, Minggu (11/10).

Menurut Kepala BPPI, perkembangan teknologi yang demikian cepat belakangan ini, terutama adanya revolusi industri 4.0, telah membawa perubahan luar biasa bagi sektor dunia usaha. “Teknologi telah menyentuh berbagai bidang dan berhasil mengubah perilaku manusia, termasuk pula dalam menyikapi pembuatan produk seperti pada kerajinan dan batik,” jelasnya.

Lebih lanjut, tak bisa dipungkiri bahwa setiap perkembangan teknologi selalu menjanjikan kemudahan, efisiensi, serta peningkatan produktivitas. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin otomatis dan teknologi modern.

“Meski begitu, kehadiran dan peran teknologi tidaklah mungkin menggantikan peranan manusia secara keseluruhan,” tegas Doddy. Sentuhan teknologi tersebut hendaknya tidak akan membuat suatu nilai budaya yang ada dalam produk kerajinan dan batik tersebut menjadi luntur, hilang, atau tergantikan.

“Jika teknologi yang digunakan dapat bersinergi dengan budaya lokal, maka penerapan teknologi tersebut akan memberikan dampak yang sangat positif, tentunya kinerja industri akan meningkat dan budaya lokal tetap terjaga,” imbuhnya.

Oleh karena itu, kearifan memadukan pada kemajuan teknologi di era industri 4.0 dengan keberlanjutan budaya bangsa diharapkan memberi nilai tambah produk kerajinan dan batik nasional yang basisnya adalah keterampilan keempuan (craftmanship). “Semua ini mempunyai tujuan agar industri kerajinan dan batik yang berbasis budaya lokal  akan  tetap  berjaya di negeri sendiri, tak lekang oleh perubahan zaman,” terang Doddy.

Di sisi yang lain, tentu semua upaya tersebut tidak akan mengabaikan terhadap isu lingkungan. Dalam hal ini, sektor industri kerajinan dan batik hendaknya menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, seperti bahan-bahan yang berasal dari sumber alam terbarukan.

“Guna mencapai sasaran-sasaran tersebut, beberapa waktu lalu, Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta selaku unit kerja di bawa binaan BPPI, telah menyelenggarakan Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik (SNIKB) II tahun 2020 dengan mengusung tema Peran Teknologi 4.0 dalam Pengembangan Industri Batik dan Kerajinan,” paparnya.

Kerek kontribusi

Kepala BPPI optimistis, melalui pemanfaatan teknologi terkini, industri batik dan kerajinan akan mampu memberikan kontribusi signfikan terhadap pemulihan ekonomi nasional karena dampak pandemi Covid-19. “Industri kerajinan dan batik harus mampu juga beradaptasi dengan kebiasaan baru saat ini atau berbagai perubahan karena dampak pandemi,” ujarnya.

Untuk itu, cara berpikir kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi dan optimalisasi sumber daya yang ada, diyakini produktivitas dapat terus bergerak serta berkontribusi positif bagi perekonomian nasional. Apalagi, industri batik merupakan salah satu sektor yang cukup banyak membuka lapangan pekerjaan. Sektor yang didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM) ini tersebar di 101 sentra seluruh wilayah Indonesia.

“Industri batik mendapat prioritas pengembangan selain karena berbasis budaya lokal, juga dinilai mempunyai daya ungkit besar dalam penciptaan nilai tambah, dampaknya transaksi perdagangan, besaran investasi, dampak terhadap industri lainnya, serta kecepatan penetrasi pasar,” sebut Doddy.

Produk batik cukup berperan dalam perolehan devisa negara melalui capaian nilai ekspor pada tahun 2019 sebesar USD17,99 juta. Sementara itu, pada Januari-Juli 2020, nilai pengapalan batik mengalami peningkatan dengan mencapai USD21,54 juta. Tujuan utama pasar ekspornya ke Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa.

Sedangkan, untuk industri kerajinan, jumlahnya lebih dari 700 ribu unit usaha dengan menyerap tenaga sebanyak 1,32 juta orang. Pada tahun 2019, nilai ekspor produk kerajinan nasional menembus hingga USD892 juta atau meningkat 2,6% dibandingkan perolehan tahun 2018 sebesar USD 870 juta.

Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogayakarta, Titik Purwati Widowati menyampaikan, pihaknya bertekad untuk mendorong terciptanya ide dan inovasi baru dalam pengembangan industri batik dan kerajinan di tanah air. “Kami berharap, adanya pemanfaatan teknologi modern, nantinya dapat berkembang menjadi produk yang kompetitif di kancah global sekaligus mendukung proses industri dari hulu hingga hilir,” tuturnya.

Untuk menyikapi berbagai tantangan serta dinamika di era revolusi Industri 4.0, menurut Titik, langkah-langkah kolaboratif perlu dilakukan dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintahan, asosiasi dan pelaku industri, hingga unsur akademisi dan media. “Kami aktif  mempublikasikan berbagai hasil penelitian dan pengembangan yang terkait industri kerajinan dan batik melalui program seminar atau yang lain,” pungkasnya.

Aceh Tamiang – Di masa adaptasi kebiasaan baru, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Banda Aceh kembali mengembangkan keterampilan masyarakatnya. Kali ini, sebanyak 128 warga Aceh Tamiang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi melalui Skill Development Center (SDC). Kepala BLK Banda Aceh, Teguh Sulistiyono, mengatakan tujuan digelarnya SDC yakni untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, dan etos kerja peserta pelatihan pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. “Sasaran dari pelatihan hingga siap kerja ini adalah para pencari kerja (pencaker) dan disabilitas di lingkungan Aceh Tamiang, dengan tujuan penciptaan wirausaha baru dan hubungan kerja,” kata Teguh di Aula Setdakab Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Selasa (11/8/2020). Teguh menyatakan, SDC yang merupakan jalinan kerja sama BLK Banda Aceh, Pemda Aceh Tamiang, Pertamina Rantau, dan LSM Boemi, akan melaksanakan 8 paket pelatihan. Kedelapan paket pelatihan tersebut terbagi dalam program servis sepeda motor dan las fabrikasi  (masing-masing 2 paket) dan program practical office, customer service, pengolah hasil pertanian dan menjahit dengan mesin masing-masing 1 paket. “Diharapkan peserta yang mengikuti pelatihan mampu meningkatkan keterampilan dan keahlian sesuai jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan,” kata Teguh. Sementara Bupati Aceh Tamiang, Mursil, dalam sambutannya saat pembukaan pelatihan SDC, mengatakan bahwa dilibatkannya 32 orang penyandang disabilitas dalam program servis sepeda motor dalam SDC ini sejalan dengan komitmen BLK Banda Aceh dan Pemkab Aceh Taming. Menurutnya, setiap individu memiliki kesempatan sama dalam belajar dan berdaya. “Tak terkecuali para penyandang disabilitas yang nantinya mereka mampu meraih penghasilan sebagai tenaga kerja ataupun mandiri dengan berwirausaha,” ujarnya. Mursil menambahkan, kehadiran SDC ini sangat membantu masyarakat Aceh Tamiang, khususnya para Tuna Karya karena banyak peserta SDC terdahulu telah berhasil dan berdikari dengan usahanya. “Pemkab Aceh Tamiang tak langsung lepas tangan setelah pelatihan ini selesai. Pemerintah tetap memantau dan membimbing sampai dapat membuka usahanya dan membantu segala yang dibutuhkan,” ujarnya. Selain itu, Mursil berharap BLK Banda Aceh terus mendukung Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) untuk lebih diprioritaskan bagi Aceh Tamiang. Ia berpesan peserta pelatihan terus membekali dan mempersiapkan diri dengan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian guna membentuk sikap mental. “Jangan takut untuk memulai, yang harus diketahui, orang-orang hebat memulainya dari nol bahkan dari kegagalan-kegagalan,” katanya. “Saya berharap, semoga kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan bagi angkatan kerja di Kabupaten Aceh Tamiang dan nantinya dapat mengurangi angka pengangguran di Bumi Muda Sedia,” ujar Mursil. Field Manager Pertamina Rantau, Totok Parafianto, menyatakan bahwa program pelatihan SDC ini merupakan wujud komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Komitmen Pertamina dalam program CSR, sebut Totok, yakni pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi melalui pembinaan pelatihan perbengkelan dan otomotif bagi disabilitas. “Harapan kami selama mengikuti pelatihan ini, para peserta dapat memperhatikan protokol kesehatan, dan segala ilmu dapat diserap dengan baik,” kata Totok.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mendongkrak daya saing industri nasional melalui hilirisasi mineral. Salah satunya dengan mendorong pembangunan smelter atau fasilitas pemurnian PT Freeport Indonesia di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur.

“Banyak produk hilirisasi yang bisa dikejar, agar nantinya di Indonesia bisa ada pabrik-pabrik yang akan menggunakan hasil pemurnian dari Freeport. Nilai tambahnya bisa terus didorong,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Sabtu (10/10).

PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang afiliasi dari Freeport-McMoran dan holding industri pertambangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mining Industry Indonesia (MIND ID). “Perusahaan tersebut sedang membangun pemurnian tembaga sebagai bahan baku industri otomotif, industri elektronik, kabel,pabrik AC, konstruksi instalasi listrik hingga electric vehicle,” sebut Menperin.

Menperin telah melakukan peninjauan lokasi proyek smelter PT Freeport Indonesia di kawasan industri JIIPE Gresik, Jawa Timur yang dibangun di lahan 100 hektare, serta supporting area seluas 120 hektare. Fasilitas pemurnian untuk meningkatkan kandungan logam tersebut diproyeksikan akan menjadi tempat pengolahan tembaga terbesar di dunia.

“Namun, saat ini MIND ID sebagai holding industri pertambangan BUMN, menginformasikan bahwa pembangunan smelter tengah mengalami kendala akibat dampak pandemi Covid-19 terhadap mobilitas kontraktor di lapangan,” ujar Menperin.

Dalam kunjungan tersebut, Menperin diterima langsung oleh Direktur Utama PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BMKS) Bambang Soetiono dan Direktur Utama PT. Freeport Indonesia Clayton Allen Wenas.

Dalam penjelasannya Direktur Utama PT. BKMS menyampaikan bahwa JIIPE adalah kawasan terintegrasi pertama di Indonesia dengan total area 3.000 hektare, yang terdiri dari kawasan industri, pelabuhan multiguna, area komersial dan perumahan.

Dirut PT. BKMS menyampaikan, JIIPE adalah kawasan terintegrasi pertama di Indonesia dengan total area 3.000 hektare, yang terdiri dari kawasan industri, pelabuhan multipurpose, area komersial dan perumahan. “Selain dilengkapi dengan sarana prasaran utilitas yang cukup, Kawasan Industri JIIPE juga terintegrasi dengan pelabuhan berkedalaman -16 meter di bawah permukaan laut, sehingga kapal besar dengan kapasitas 100.000 DWT (dead weight tonnage) dapat melakukan bongkar muat di Pelabuhan JIIPE,” ujar Bambang.

Sementara itu, guna terus medorong daya saing industri yang berlokasi di JIIPE, pemerintah juga sedang melakukan berbagai upaya, antara lain melakukan kajian usulan kawasan industri JIIPE ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sekaligus kajian usulan penurunan harga gas untuk power plant JIIPE.

Menindaklanjuti kajian tersebut, Kemenperin telah melakukan pembahasan internal usulan penurunan harga gas untuk kawasan industri dengan usulan penurunan harga gas untuk industri yang lain. “Saat ini, juga dalam tahap pendataan kawasan-kawasan industri yang membutuhkan penurunan harga gas,” terangnya.

Rencananya, di kawasan industri JIIPE sekaligus akan dikembangkan solar panel sebagai alternatif pasokan listrik dengan energi terbarukan. Solar panel akan dibangun secara floating di atas tujuh embung dan di atas atap pabrik. Untuk itu, Kemenperin terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut.

“Kemenperin terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pihak-pihak terkait mengenai perizinan solar panel di JIIPE,” pungkasnya.

Jakarta – Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor paling terdampak pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah bersama pelaku industri pariwisata terus mencari solusi agar sektor ini dapat pulih kembali di masa adaptasi kebiasaan baru. Seiring berjalannya masa adaptasi kebiasaan baru, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menggelar dialog dengan pelaku pariwisata (hotel dan restaurant) di Jakarta, hari Selasa (11/8/2020). Dialog tersebut dimaksudkan untuk bertukar informasi terkait aspek ketenagaerjaan, khususnya industri pariwisata pada masa new normal dan masa yang akan datang. Dalam dialog ini, Menteri Ida mengemukakan bahwa pandemi Covid-19 berdampak luas pada industri pariwisata di seluruh dunia karena anjloknya permintaan dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurutnya, basis penurunan permintaan tersebut disebabkan oleh pemberlakuan berbagai pembatasan perjalanan oleh banyak negara yang berusaha membendung penyebaran dan penularan virus. Indonesia sebagai salah satu negara yang juga memiliki banyak destinasi wisata tidak luput dari imbas ini. “Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata merupakan sektor paling terdampak akibat wabah Covid-19,” kata Menaker Ida. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan 12 Disnaker Provinsi agar mengidentifikasi dampak pandemik Covid-19 terhadap dunia ketenagakerjaan. Terkait hal itu, ia meminta SP/SB untuk membantu mengidentifikasi para pekerja yang membutuhkan program Kemnaker. Data dan informasi dibutuhkan agar dalam waktu dekat dapat segera dicarikan solusi melalui program kerja pemerintah. “Yang dibutuhkan adalah kerja sama yang mengedepankan dialog sosial untuk mencari solusi terbaik dan menghindari PHK,” katanya. Dalam upaya memulihkan ekonomi Indonesia, pemerintah meluncurkan berbagai program pemulihan ekonomi, baik dalam konteks kesehatan, ketenagakerjaan, maupun perekonomian secara umum. Program-program tersebut seperti stimulus dan relaksasi perpajakan, bantuan sosial, program keluarga harapan, program kartu sembako, stimulus ekonomi, BLT dana desa, insentif tarif listrik, dan program Kartu Prakerja. Setiap perusahaan (hotel dan restoran) diharapkan akan melewati tantangan atau masa-masa sulit seperti saat ini. Namun yang perlu ditekankan, katanya, dalam upaya menuju kebangkitan suatu perusahaan, itu sangat ditentukan antara lain oleh manajemen perusahaan khususnya bagian Human Resource Development (HRD). Di sisi lain, Indonesia saat ini menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi digitalisasi. Teknologi digitalisasi juga memberikan dampak yang sangat signifikan, khususnya terhadap keberadaan tenaga kerja, yakni terjadi transformasi ketenagakerjaan. Akibatnya dapat terjadi seperti rotasi tenaga kerja, pengurangan jumlah jam kerja tenaga kerja, sampai kepada pengurangan tenaga kerja atau PHK. “Peranan para manager HRD di perhotelan sangat strategis dalam mengelola tenaga kerja, sejak praemployment, during employment sampai kepada postemployment. Peranan tersebut dimanifestasikan agar dinamika ketenagakerjaan menjadi kondusif atau meminimalisasi gejolak ketenagakerjaan yang tidak diinginkan,” terangnya. Menurutnya, pengelolaan tenaga kerja di industri perhotelan dapat disinergikan dengan program-program di Kementerian Ketenagakerjaan, seperti untuk mengantisipasi transformasi ketenagakerjaan antara lain diperlukan pelatihan vokasi baik melalui skema skilling, re-skilling, up-skilling, pemagangan, peningkatan produktivitas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah soft skill. Kementerian Ketenagakerjaan memiliki sejumlah program seperti pelatihan dan sertifikasi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, keselamatan dan Kesehatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial. “Program-program tersebut dapat disinergikan dan dikolaborasikan dengan bidang perhotelan dan restoran,” pungkasnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mendorongpemenuhan garam industri di tanah air. Kebijakan tersebut berangkat dari kebutuhan garam sebagai bahan baku bagi sektor manufaktur yang diproyeksikan akan terus meningkat setiap tahunnya.

”Kebutuhan garam pada 2020 mencapai 4,4 juta ton, dengan 84% dari angka tersebut merupakan kebutuhan industri manufaktur, ditambah adanya pertumbuhan industri eksisting 5-7% serta penambahan industri baru,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Jumat (9/10).

Total kebutuhan garam untuk bahan baku sektor manufaktur belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh industri pengolahan garam di dalam negeri, sehingga dilakukan impor untuk mengisi kebutuhan tersebut. Sebagai bahan baku industri, garamlokal masih perlu peningkatan dalam segi aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas pasokan dan kepastian harga.

“Impor garam sebenarnya merupakan keterpaksaan, demi menjamin kepastian pasokan bahan baku garam bagi industri dalam negeri, khususnya sektor alkali(chlor alcali plant/CAP),pulp, kertas, aneka pangan, farmasi, kosmetik, dan pengeboran minyak,” tutur Menperin.

Nilai tambah pada garam diperoleh melalui proses produksi. Hasil pengolahan garam impor akan diekspor kembali dengan proyeksi nilai yang lebih besar. Menperin mencontohkan, pada tahun 2019, nilai impor garam industri sebesar 108 juta dolar AS, sedangkan ekspor produk yang dihasilkan mencapai 37,7 miliar dolar AS.

Namun demikian, pemerintah juga terus berupaya memprioritaskan peningkatan kualitas garam produksi dalam negeri,di antaranya melalui perbaikan metode produksi serta penerapan teknologi baik di lahan maupun di industri pengolah garam. Untuk mendukung upaya ini, Kemenperin terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

“Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi telah mencanangkan beberapa program untuk dapat meningkatkan pemanfaatan garam lokal untuk sektor industri,” lanjutnya.

Menperin mengungkapkan, program yang dimaksud antara lain implementasi teknologi garam tanpa lahan yang merupakan garam dari rejected brine Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Kemudian mendorong pabrik pemurnian garam rakyat menjadi garam industri. “Ini telah dibangun di Gresik dengan kapasitas 40 ribu ton,” paparnya.

Selanjutnya dilakukan perbaikan lahan pergaraman dengan pembenahan lahan pergaraman terintegrasi minimum 400 hektare. “Pemerintah juga mendorong investasi pembangunan lahan garam industri di Nusa Tenggara Timur serta mendorong revitalisasi dan pengembangan pabrik garam farmasi oleh PT Kimia Farma,” lanjutnya.

Masukan pelaku industri

Dalam upaya mendorong pembangunan industri garam nasional yang berdaya saing dan berkesinambungan, Kemenperin juga meminta masukan dari para pelaku industri pengolahan garam. Langkah tersebut untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan, di antaranya dari PT Unichemcandi Indonesia.

“PT Unichemcandi Indonesia merupakan salah satu industri pengolahan garam yang memasok garam sebagai bahan baku bagi industri makanan dan minuman, pengeboran minyak. Perusahaan ini juga memproduksi garam konsumsi beriodium dalam negeri dengan metode pencucian (washing salt) dan juga metode rafinasi (refine salt),” sebut Menperin.

Ia menambahkan, PT Unichemcandi Indonesia masih menjadi satu-satunya produsen garam konsumsi beriodium dengan metode rafinasi yang menggunakan teknologi automatic dan robotic system yang sejalan dengan langkah prioritas nasional implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Dengan teknologi yang telah dimiliki oleh perusahaan, kami berharap PT Unichemcandi Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya pemerintah untuk dapat mensubtitusi kebutuhan impor garam, serta terus meningkatkan penyerapan garam lokal untuk diolah menjadi garam konsumsi maupun garam industri,” pungkasnya.

Jakarta – Pemerintah bakal memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja/buruh sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan. Bantuan diberikan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh selama masa pandemi Covid-19, sehingga dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Demikian dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat memberikan keterangan pada Konferensi Pers Pengumuman Program Bantuan Subsidi Upah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/8/2020). Menurut Menaker Ida, bantuan tersebut merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN, Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020. Adapun pekerja/buruh yang mendapat bantuan harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu WNI yang dibuktikan dengan NIK; terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan; dan peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. “Persyaratan lainnya, ialah pekerja/buruh penerima upah; pekerja/buruh yang bekerja pada pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah, kecuali non ASN; memiliki rekening bank yang aktif; tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program kartu prakerja; dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni 2020,” tambahnya. Nantinya, dalam proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara). “Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta,” ucapnya. Data calon penerima bantuan ini bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Menurutnya, pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran karena saat ini data tersebut dinilai paling akurat dan lengkap, sehingga akuntable dan valid. Lebih lanjut ia menyatakan, data penerima bantuan diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2020. Sehingga, hanya peserta yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan. Menurutnya, akurasi validasi data pekerja/buruh sangat penting karena ketepatan sasaran program ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ekspektasi publik dinilainya sangat luar biasa, sehingga program subsidi ini harus benar-benar diterima oleh pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan. Ia juga mengemukakan bahwa berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian/Lembaga, disepakati untuk memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini, maka jumlah calon penerima ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang dari yang semula hanya 13.870.496 orang. “Dengan demikian maka anggaran bantuan pemerintah subsidi upah ini mengalami peningkatan menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun,” ucapnya. Adapun dalam mengawasi pelaksanaan bantuan supaya tepat sasaran, pemerintah mendapatkan pendampingan dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BPK dan BPKP. Sementara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik program bantuan subsidi upah yang dilakukan pemerintah. Agus menganggap, program tersebut menjadi nilai tambah bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJamsostek, selain mendapatkan perlindungan dari risiko kerja dalam bentuk kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan juga jaminann pensiun. “BP Jamsostek mneyatakan kesiapannya dalam mendukung program penerima subsidi upah ini, dan saat ini BP Jamsostek siap menjalankan  tugas amanah ini dan kami akan menyiapkan data sebagaimana dipersyaratkan,” kata Agus. Nantinya, sambung Agus, dari data yang ada, pihaknya akan menyisir peserta aktif atau pekerja formal yang upahnya di bawah Rp5 Juta per bulan berdasarkan data upah pekerja yang dilaporkan oleh pemberi kerja dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

Pelatihan Kemasan produk dilaksanakan tanggal 13 s.d 14 Oktober 2020, berlokasi di warung sawah, yang diikuti oleh 25 orang IKM olahan makanan. Adapun acara dibuka oleh kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan langsung proyek revamping PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur masih berjalan baik di kala kondisi pandemi Covid-19. Pembangunan proyek ini perlu diakselerasi karena akan mendukung program substitusi impor dan penguatan struktur di sektor industri petrokimia.

“Kami mendukung proyek perluasan dan penambahan lini produksi yang tengah dijalankan TPPI saat ini. Tentunya diharapkan dapat menopang pembangunan sektor industri petrokimia nasional yang berdaya saing dan berkesinambungan,” kata Menperin saat meninjau proyek revamping di PT TPPI, Tuban, Kamis (8/10).

Pada kunjungannya tersebut, Menperin Agus didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono serta Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam. Sementara itu, turut hadir Direktur Utama PT. Kilang Pertamina Internasional Ignatius Tallulembang, Presiden Komisaris TPPI Ardhy N. Mokobombang, dan Presiden Direktur TPPI Yulian Dekri.

Menperin menjelaskan, pembangunan TPPI bakal berperan penting menjadi basis industri petrokimia yang memasok bahan baku olefin dan aromatik. “Rencana yang disampaikan oleh TPPI sejalan dengan program substitusi impor yang dicanangkan pemerintah, sehingga secara signifikan dapat mengurangi impor bahan baku kimia dan defisit transaksi berjalan Indonesia,” tuturnya.

Menperin mengungkapkan, banyak sekali produk turunan yang bisa didorong dari hasil industri petrokimia. “Masih terdapat kekosongan pada pohon industri, baik di hulu maupun industri antara, dan TPPI sudah membaca peluang tersebut. Sehingga pemerintah akan terus mendukung upaya TPPI dalam menciptakan kemandirian industri kimia nasional,” imbuhnya.

Saat ini, TPPI sedang menjalankan proyek revamping platforming dan aromatik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas platforming unit dari 50.000 barrel per hari menjadi 55.000 barrel per hari dan kapasitas produksi paraxylene 600.000 ton per tahun menjadi 780.000 ton per tahun dengan biaya pembangunan sebesar USD180 juta.

Pekerjaan Basic Engineering Design Package (BEDP) yang dikerjakan oleh UOP sejak Maret 2020 telah selesaipada 25 September 2020. Sedangkan, pembangunan lima tangki secara keseluruhan bakal dikebut hingga pertengahan Desember 2021.

Sementara itu, proyek revamping TPPI akan dilaksanakan pada awal 2022 bersamaan dengan pelaksanaan turn around, sehingga pada kuartal I-2022 diharapkan kilang sudah dapat beroperasi secara penuh. Terkait dengan dukungan TPPI untuk mengurangi produk impor paraxylene, perusahaan sudah mulai mengoperasikan unit produksi paraxylene sejak Agustus 2020 secara dual mode (menghasilkan produk petrokimia dan produk BBM) dan akan ditingkatkan secara bertahap.

Saat ini, kebutuhan domestik paraxylene mencapai 1 juta ton per tahun, sedangkan pemasok dari dalam negeri selain TPPI adalah Kilang RU IV Pertamina yang mempunyai kapasitas produksi sekitar 200.000 ton per tahun. Untuk mengurangi impor paraxylene pada tahun 2021, TPPI akan memproduksi sejumlah 280.000 ton per tahun paraxylene selain juga memproduksi bahan bakar Pertamax.

Bersama dengan produksi paraxylene Pertamina sebesar 220.000 ton per tahun, total produksi paraxylene dalam negeri menjadi 500.000 ton per tahun, atau dapat mengurangi impor hingga 50%.

Kemudian, pada tahun 2022, dengan selesainya proyek revamping tersebut, TPPI akan dapat meningkatkan produksi paraxylene menjadi 780,000 ton per tahun, sehingga tambahan produksi tersebut dapat memenuhi seluruh kebutuhan paraxylene dalam negeri bersama-sama dengan Pertamina.

Sektor strategis

Pada kesempatan yang sama, Menperin menyampaikan, industri petrokimia merupakan sektor hulu yang menjadi tumpuan ekonomi nasional sekaligus sebagai pemasok bahan baku utama bagi industri-industri di sektor hilirnya. “Inilah nilai strategisnya, sehingga industri kimia masuk dalam sektor yang mendapat prioritas pada roadmap Making Indonesia 4.0,” ungkapnya.

Menperin menyampaikan, hingga kuartal kedua 2020, pertumbuhan sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional mencapai 8,65%. Capaian tersebut jauh di atas pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi. Pada tahun 2019, bersama dengan industri di sektor kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT), sektor tersebut berkontribusi kepada PDB sebesar Rp265 triliun.

“Selain itu, nilai investasi di sektor industri kimia tercatat cukup signifikan, yaitu Rp6,04 triliun hingga Q2-2020. Semua indikator tersebut menunjukkan bahwa bahan kimia merupakan komoditas yang sangat strategis dan menentukan arah kebijakan pemerintah terutama di bidang ekonomi,” paparnya.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), industri kimia merupakan sektor hulu yang menjadi pondasi industri nasional atau sejajar bersama industri agro serta industri logam dasar dan bahan galian non-logam.

“Industri kimia merupakan pemasok bahan baku bagi industri intermediate dan hilir untuk memproduksi produk akhir,” imbuhnya. Kebutuhan bahan baku yang kian hari semakin meningkat, membuat pelaku industri kimia harus berpacu untuk meningkatkan kapasitas produksi.

“Maka itu, kami mencanangkan agar impor dapat disubstitusi secara bertahap hingga 35% pada tahun 2022,” tegas Menperin. Adapun empat strategi yang perlu dijalankan, yakni pendalaman struktur industri, kemandirian bahan baku dan produksi, perlunya regulasi dan insentif yang mendukung, serta pegoptimalan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Agus menambahkan, pada kurun tahun 2020 hingga 2025, pemerintah mengawal proyek-proyek pembangunan industri kimia raksasa yang total nilai investasinya mencapai USD31 miliar. Beberapa diantaranya adalah pembangunan pabrik petrokimia di Cilegon, Tuban, dan Balongan.

“Selain itu ada juga inisiasi investasi gasifikasi batubara untuk pabrik coal to chemical di Tanjung Enim dan Kutai Timur. Dengan segenap usaha investasi tersebut, kita mengharapkan Indonesia dapat kembali memperkuat sendi-sendi perekonomian nasional di sektor industri,” pungkasnya.

Bandung – Dalam upaya menciptakan tenaga kerja yang terampil, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung menjalin sinergi dengan dunia usaha. Kepala BPPLK Bandung, Aan Subhan, mengemukakan bahwa pada 2019, BBPLK Bandung mengembangkan inovasi pola pelatihan dengan menggunakan ‘Si Trainer’ atau Sistem Training Partnership Terpadu. Dalam sistem tersebut, antara BBPLK Bandung dan industri bersama-sama menyusun program pelatihan. “Si trainer menawarkan sistem kerja sama terpadu dengan industri dimulai dari penetapan program pelatihan, up grading kompetensi instruktur, dan penyelenggaraan kelas khusus industri di BBPLK Bandung,” kata Aan Subhan pada acara Talkshow Vocational, di Bandung, Rabu (12/8/2020). Melalui sistem itu, hingga saat ini BPPLK Bandung telah mengadakan kerja sama dalam bentuk kelas-kelas khusus. Kelas khusus yang dibuka terdiri dari kejuruan otomotif, yaitu Kelas Mitsubishi, Kelas Nissan, Kelas Isuzu, dan Kelas Yamaha. Selain itu, pihaknya juga menjalin sinergi dengan Pemerintah Daerah. Sinergi tersebut seperti rekruitmen dan seleksi peserta pelatihan dilakukan dengan pemerintah setempat melalui aplikasi SISNAKER dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kota/kabupaten. Melalui sinergi ini, BBPLK Bandung bersama Dinas Ketenagakerjaan setempat menyiapkan siswa pelatihan yang akan dikirim sebagai peserta pelatihan boarding di BBPLK Bandung. “Setiap siswa peserta pelatihan boarding dilengkapi surat pengantar dari Disnaker setempat. Kemudian Disnaker difasilitasi oleh BBPLK Bandung untuk mengantar dan mendampingi peserta pelatihan saat pembukaan pelatihan,” ucapnya. Head Regional Traingi Center Mitsubishi Bandung, Ahmad Fahrur Razi, mengungkapkan kepuasannya atas kerja sama pihaknya dengan BPPLK Bandung. Razi menyatakan bahwa setelah berkolaborasi dengan BPPLK Bandung, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keahlian otomotif, tetapi juga keahlian lain, seperti soft skill. “Kami puas dengan kolaborasi ini. Jadi lulusan dari BPPLK ini memang sudah dipersiapkan, mereka (peserta pelatihan) harus sudah berkompeten untuk masuk Mitsubishi,” kata Razi. Ia menceritakan, pihaknya menjalin kerja sama secara resmi dengan BPPLK Bandung sejak 2019. Dari kerja sama itu sudah sudah berjalan 5 kelas. Setiap kelas berisi 16 siswa. Semua siswa yang mengikuti pelatihan disebutnya telah bekerja di Mitsubishi di seluruh Indonesia.

Di tengah imbas pandemi Covid-19, industri pengolahan kakao mampu memberikan kontribusi signfikan terhadap devisa. Hal ini tercemin dari capaian nilai ekspor produk kakao olahan sebesar USD549 juta pada Januari – Juni 2020 atau meningkat sebesar 5,13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Dari produksi industri pengolahan kakao, sebanyak 80% hasilnya ditujukan untuk pasar ekspor. Pada tahun 2019, produk kakao olahan menyumbang nilai ekspor lebih dari USD1,01 miliar,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Peresmian Pasuruan Cocoa Technical Centre Mondelez International yang dilakukan secara virtual, Rabu (7/10).

Menperin menyebutkan, saat ini industri pengolahan kakao telah mampu memproduksi beragam varian, seperti cocoa liquor, cocoa cake, cocoa butter dan cocoa powder. Produk kakao olahan yang utama diekspor adalah produk cocoa butter yang tersebar ke negara tujuan utama ekspor seperti Amerika Serikat, Belanda, India, Estonia, Jerman dan China.

“Artinya, industri pengolahan kakao kita telah berorientasi ekspor. Untuk itu, kita perlu terus memacu kinerja dan pengembangannya agar bisa semakin kompetitif di kancah global. Kami juga berupaya memperluas akses pasar bagi produk olahan kakao, serta mendorong inovasi melalui pemanfaatan teknologi dan kegiatan riset,” paparnya.

Agus optimistis, industri pengolahan kakao di tanah air bisa berkembang baik karena didukung potensi Indonesia sebagai pengolah biji kakao nomor tiga di dunia dengan total kapasitas terpasang mencapai 800 ribu ton per tahun dari 13 perusahaan. “Industri pengolahan kakao Indonesia berada di peringkat ke-3 terbesar di dunia setelah Belanda dan Pantai Gading,” ungkapnya.

Potensi lainnya, menurut laporan International Cocoa Organization (ICCO) tahun 2018/2019, produksi biji kakao Indonesia sebesar 220 ribu ton. Capaian ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-6 sebagai negara produsen biji kakao terbesar di dunia setelah Pantai Gading, Ghana, Equador, Nigeria dan Kamerun.

Dengan karakteristik biji kakao asal Indonesia yang memiliki titik leleh tinggi dan kaya kandungan lemak, industri pengolahan kakao dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi dari segi rasa, aroma, bahkan manfaat kesehatan. “Untuk itu, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas bahan baku secara intensif, antara lain lewat pendampingan dari para ahli budidaya kakao,” ujar Menperin.

Karena itu, Kemenperin menyambut baik dengan didirikannya Cocoa Technical Centre oleh Mondelez International di Pasuruan, Jawa Timur dengan luas 5 hektar dan nilai investasi mencapai USD13 juta. “Kami juga memberikan apresiasi bahwa sejak tahun 2013 PT Mondelez telah berperan aktif melalui program cocoa life yang telah memberdayakan lebih dari 43.000 petani kakao di 4 provinsi (8 kabupaten) di Indonesia untuk meningkatkan produktivitas kakao,” imbuhnya.

Menperin berharap, kehadiran Cocoa Technical Centre Mondelez Internasional yang ke–12 di dunia ini dapat dijadikan momentum untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi pertanian kakao yang inovatif, efektif dan ramah lingkungan sehingga produktivitas dan kualitias kakao Indonesia meningkat.

“Sebagai salah satu perusahaan pengguna kakao terbesar dunia, tentunya kepedulian terhadap keberlangsungan tanaman kakao manjadi hal yang utama untuk menciptakan sektor kakao yang tangguh, berdaya saing dan berkelanjutan,” ujar Menperin.

Executive Vice President dan President Asia, Middle East and Africa Mondelēz International Maurizio Brusadelli mengungkapkan, keberlanjutan pasokan kakao merupakan kunci pertumbuhan jangka panjang bagi Mondelēz International di kawasan Asia serta di seluruh dunia

“Kakao merupakan bahan utama cokelat yang permintaannya terus meningkat, Mondelez International bertekad untuk dapat memenuhi permintaan konsumen tersebut dengan cara yang tepat, yaitu dengan berkontribusi menciptakan sektor kakao yang berkelanjutan”, ungkapnya.

Ia menambahkan, para konsumen juga makin memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap produk makanan yang dikonsumsi. “Masyarakat menginginkan makanan kecil yang lezat dan rasa nyaman mengonsumsinya dengan mengetahui dari mana bahan bakunya diperoleh dan diproduksi dengan cara yang berdampak lebih baik pada lingkungan dan komunitas,” pungkas Maurizio.