Kota Padang – Untuk menyinergikan kerja pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya telah menggagas Skill Development Center (SDC) di daerah.

Menaker Ida mengingatkan pentingnya sinergi antara pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Menurut Menaker Ida, jika terjadi sinergi, maka masyarakat yang dapat memperoleh keuntungannya.

“Yang dibutuhkan kita ini kemauan kita untuk bersinergi. Udah mutlak itu. Kita punya keterbatasan, tapi keterbatasan itu harus diatasi dengan sinergi. Saya yakin dan percaya, kalau kita mau bersinergi dan kolaborasi, itu yang seneng masyarakat, rakyatnya,” kata Menaker Ida saat berdialog dengan stakeholder ketenagakerjaan usai mengunjungi Balai Latihan Kerja (BLK) Padang, Sumatera Barat, Minggu (17/1/2021).

Kunjungan Menaker Ida disambut Kadisnakertrans Sumbar, Kepala BLK Padang, Kepala BP2MI Padang, perwakilan DPRD Sumbar, Kepala LPP Lapas II B Padang, kepala BNPP Sumbar, dan yang lain.

Menaker Ida mengatakan, pada dasarnya persoalan ketenagakerjaan adalah urusan wajib pemerintah daerah. Namun, Kemnaker tidak hanya meletakkan persoalan ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah, tetapi juga mengambil tanggungjawab secara bersama-sama. Hal itu juga sebagai wujud sinergi antara pemerintah puaat dan daerah.

Menurutnya, sinergi tersebut dapat dilakukan dengan para stakeholder dengan membentuk Skill Development Center (SDC). Melalui SDC, komunikasi dan koordinasi lintas sektoral para stakeholder dapat tersinergikan, tersingkronkan, dan terkoordinasikan, serta dapat merealisasikan antara supply and demand ketenagakerjaan yang berada di daerahnya, baik melalui Analisis Potensi Daerah maupun Analisis Ratio Potensi

Pentingnya keberadaan SDC, membuatnya berharap agar semua kabupaten/kota yang ada di Sumbar dapat dibentuk SDC. “Mohon terus dilakukan, Pak, agar SDC itu ada di semua kabupaten/kota. SDC itu untuk mengenali seluruh kebutuhan masyarakat kaitannya dengan ketenagakerjaan,” katanya.

Direktur Jenderal Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan mengatakan, dari total 304 BLK yang ada di seluruh Indonesia, kapasitas BLK untuk menanggulangi pengangguran kurang lebih 3,94 persen per-tahun atau sekitar 275.800 orang dari 7 Juta orang pengangguran yang ada di Indonesia.

Namun pada 2020, BLK UPTP Padang, 20 BLK UPTD Binaan dan 38 BLK Komunitas hanya dapat melatih 6.672 orang dari 418.650 orang pengangguran yang ada di tiga provinsi binaan atau 1,59 persen per-tahun tersebut. Hal itu tidak lepas dari dampak pandemi Covid-19.

“Untuk itu, Kemnaker melalui BLK Padang bekerja sama dengan Disnaker Provinsi Sumatera Barat membentuk SDC Provinsi Sumatera Barat,” kata Dirjen Binalattas.

Kepala Disnakertrans Sumbar, Nasrizal menyatakan bahwa SDC merupakan konsep yang penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan ketenagakerjaan. Sebab dalam program tersebut terjadi sinergi dan koordinasi antara stakeholder, seperti akademisi, dunia usaha, dan dunia industri.

“Jadi ketika program atau SDC dipelajari sedemikian rupa ini konsep luar biasa. Untuk mengatasi pengangguran ini tidak bisa one man show, harus sinergi,” kata Nasrizal.

Menurutnya, dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumbar, baru terbentuk 6 SDC. Ia menargetkan, SDC sudah terbentuk semua di 19 kabupaten/kota pada pertengahan 2021.

Kebijakan penurunan harga gas untuk sektor manufaktur membawa dampak positif terhadap naiknya utilisasi produksi industri kaca lembaran hingga 67,5 persen pada akhir semester II tahun 2020. Pada semester sebelumnya, utilisasi sempat merosot sebesar 43,25 persen karena adanya pandemi Covid-19.

“Untuk mempertahankan daya saing sektor industri kaca lembaran dan pengaman nasional, diperlukan juga pengendalian impor yang diharapkan dapat meningkatkan utilisasinya,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian, Muhammad Khayam di Jakarta, Rabu (27/1).

Dirjen IKFT menjelaskan, implementasi pengendalian impor tersebut, di antaranya akan dilakukan melalui kebijakan pengendalian tata niaga impor kaca dan pembatasan pelabuhan masuk (bongkar) di wilayah Dumai dan Bitung. Selain itu, pemberlakuan dan memperketat pengawasan SNI wajib.

“Kami optimistis, berbagai kebijakan strategis itu dapat lebih memacu daya saing industri kaca lembaran di tanah air. Bahkan, mampu memberikan kontribusi signfikan bagi perekonomian nasional,” tuturnya.

Khayam menyebutkan, potensi industri kaca lembaran nasional saat ini ditopang oleh tiga perusahaan dengan total kapasitas produksi sebanyak 1,3 juta ton per tahun pada 2020. Hasil produksi kaca lembaran ini untuk memenuhi kebutuhan sejumlah sektor hilir, antara lain produk kaca pengaman untuk industri kendaraan bermotor (90%), kaca pengaman untuk bangunan (70%), serta industri cermin kaca mencakup interior dan kosmetik, kaca isolasi (insulating glass unit) dan lain-lain (10%).

“Kami yakin, industri kaca nasional akan terus tumbuh setiap tahunnya, seiring kenaikan permintaan dari pasar domestik dan ekspor,” ujarnya. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan sektor manufaktur, seperti industri kaca ini difokuskan pada penguatan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku energi yang berkesinambungan dan terjangkau.

“Upaya tersebut juga untuk memperdalam dan memperkuat struktur manufakturnya di Indonesia,” imbuhnya.Khayam berharap, para sektor industri yang menerima manfaat insentif harga gas USD6 per MMBTU, dapat meningkatkan kontribusi pajaknya. “Di samping itu, mereka akan didorong melakukan ekspansi. Jadi, kalau performance-nya tidak bagus, akan dinaikkan jadi USD6,5 per MMBTU atau USD7 per MMBTU,” tegasnya.

Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan menilai implementasi kebijakan harga gas untuk industri sebesar USD6 per MMBTU telah membantu menaikkan daya saing dan utilitas para anggotanya. “Efek penurunan tarif gas berdampak positif bagi kinerja pabrikan selama pandemi. Bahkan, permintaan ekspor mulai naik,” ungkapnya.

Yustinus menyatakan, pihaknya mendukung upaya Kemenperin untuk menjalankan program substitusi impor 35 persen pada tahun 2022. “Salah satunya kami ingin untuk menekan impor kaca lembaran tidak berwarna. Sebab, produk tersebut memiliki pangsa pasar terbesar di dalam negeri. Oleh karenanya, produsen lokal perlu didorong memperkuat lini kaca lembaran tidak berwarna,” tandasnya.

AKLP menargetkan pertumbuhan sektornya akan mampu mencapai 5 persen pada tahun 2021. Hal ini ditopang dengan adanya program vaksinasi Covid-19 yang mulai dilakukan oleh pemerintah. “Target pertumbuhan industri kaca tahun ini sejalan dengan estimasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen versi pemerintah,” ucap Yustinus.

Padang Panjang – Menteri Ketenagakerjaaan, Ida Fauziah, meninjau Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Thawalib Gunung Padang yang berlokasi di Pondok Pesantren Thawalib Gunung, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Minggu (17/1/2021).

Dalam kunjungan kerja di akhir pekan tersebut, Menaker Ida menemui peserta pelatihan workshop menjahit, yang merupakan salah satu terobosan masifikasi pelatihan vokasi bagi para santri untuk memasuki dunia kerja.

“Workshop menjahit yang berada di lingkungan Ponpes Thawalib Gunung Padang Panjang ini memiliki potensi besar, karena sudah disesuaikan dengan kondisi pasar dan kebutuhan daerah,” kata Menaker Ida.

Menaker berpesan para santri maupun masyarakat Ponpes Thawalib Gunung Padang agar memanfaatkan pelatihan yang ada di BLK sebaik-baiknya.

“Jadikanlah pelatihan dari BLK ini sebagai kompetensi dasar yang mumpuni dan kembangkanlah terus skill kalian agar di masa depan, kalian bisa tetap kreatif dan inovatif menghadapi perubahan,” kata Menaker Ida.

“Tetaplah rendah hati dan tidak cepat berpuas diri. Teruslah belajar, bertumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan segala media yang ada, ingatlah pepatah Man Jadda Wajada,” ujar Menaker Ida kembali mengingatkan.

Menaker Ida mengatakan, adanya BLK Thawalib Gunung ini, santri dan masyarakat sekitar pesantren yang ingin mendapatkan pelatihan keterampilan kerja tak perlu susah payah ke kota dan merogoh kantong dalam-dalam. Cukup mengikuti pelatihan keterampilan gratis di BLK Komunitas.

“Keterampilan yang diperoleh bisa untuk mendapatkan pekerjaan, atau menjadi wirausaha mandiri,” ujar Menaker Ida.

Dalam sambutannya di depan ratusan santri, Menaker Ida berharap para santri Thawalib Gunung menjadi santri yang qurani, mandiri, dan berdaya saing. Manaker mengatakan dibangunnya BLK Thawalib Gunung hanya sebuah stimulus.

“BLK ini hanya pancingan, selanjutnya diharap Pemkot Padang Panjang berkontribusi menciptakan santri yang mandiri dan berdaya saing,” katanya.

Menaker Ida menambahkan, masa depan ketenagakerjaan membutuhkan para santri yang berdaya saing. Bukan hanya berdaya saing di kota Padang Panjang maupun di provinsi Sumatera Barat saja, tetapi juga harus memiliki daya saing antar negara di seluruh dunia.

“Kita tak ingin banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia karena nanti tenaga kerja akan diisi tenaga kerja asli Indonesia yang disiapkan mulai dari pendidikan termasuk pesantren,” ujarnya.

Menaker Ida meyakini dengan sinergi Pemerintah Pusat, Pemda, DPR dan dunia pendidikan maupun masyarakat, akan dapat menciptakan generasi muda mandiri dan siap bersaing dapat diraih. “Kita generasi tua merasa ikhlas dan tenang jika generasi penerus adalah generasi tangguh seperti santri Thawalib Gunung,” katanya.

Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran, memberikan apresiasi atas dibangunnya BLK Thawalib Gunung yang diresmikan pada 17 Maret 2020.

BLK Komunitas yang bergerak di bidang garmen dan menjahit ini sangat membantu para santri Ponpes Thawalib Putra dalam rangka menambah keterampilan/keahlian bidang garmen dan menjahit, serta mencetak para santri yang kompeten dan berdaya saing disamping ilmu agama yang dipelajarinya.

“BLK Komunitas Thawalib Gunung diharapkan mampu mengembangkan wirausaha mandiri, memiliki kemampuan mengembangkan diri menjadi enterpreneur,” ujar Fadly Amran.

Dengan disaksikan Menaker Ida, dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Afdal Amran juga secara resmi menyerahkan surat izin BLK Komunitas kepada Pengasuh Ponpes Thawalib Gunung, M Mahfuz Mustia.

Industri pengolahan mampu mencatatkan nilai ekspor sebesar USD131,13 miliar pada Januari-Desember 2020 atau naik 2,95 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja positif ini membuat neraca perdagangan sektor manufaktur sepanjang tahun 2020 menjadi surplus USD14,17 miliar.

”Kami memberikan apresiasi kepada para pelaku industri di tanah air yang masih agresif menembus pasar ekspor di tengah tekanan kondisi pandemi Covid-19,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, R. Janu Suryanto di Jakarta, Rabu (27/10).

Janu menjelaskan, sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, terutama melalui capaian nilai ekspornya. “Dengan nilai USD131,13 miliar tersebut, sektor industri menyumbang dominan hingga 80,30 persen dari total nilai ekspor nasional yang mencapai USD163,30 miliar pada tahun 2020,” ungkapnya.

Sementara itu, kinerja ekspor industri pengolahan pada Desember 2020 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan bulan sebelumnya (m-to-m). Nilai ekspor industri pengolahan pada Desember 2020 tercatat sebesar USD12,92 miliar atau naik 6,79 persen dibandingkan November 2020 (m-to-m) yang mencapai USD12,09 miliar.

“Jadi, neraca perdagangan industri pengolahan pada bulan Desember 2020 mencatatkan surplus USD1,07 miliar,” ujarnya. Apabila dibandingkan Desember 2019 (y-o-y), kinerja ekspor industri pengolahan pada Desember 2020 naik sebesar 19,14 persen.

Sektor industri yang mencatat surplus di atas USD100 juta pada bulan Desember 2020, antara lain industri makanan sebesar USD2,56 miliar, diikuti industri pakaian jadi (USD587,26 juta), industri logam dasar (USD516,17 juta), industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki (USD397,45 juta), serta industri kertas dan barang dari kertas (USD329,14 juta).

Selanjutnya, industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur), dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya sebesar USD304,44 juta, kemudian industri karet, barang dari karet, dan plastik (USD292,59 juta), industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer (USD233,65 juta), serta industri furnitur (USD146,53 juta).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya menyebutkan, berbagai langkah telah dijalankan oleh Kemenperin dalam upaya meningkatkan nilai ekspor dari sektor industri pengolahan. Upaya itu di antaranya adalah pembinaan industri melalui peningkatan daya saingnya dan penyiapan produk unggulan. “Kemudian, pemanfaatan free trade agreement (FTA) seperti percepatan negosiasi FTA, perluasan ke pasar nontradisional, dan inisiasi FTA bilateral sesuai kebutuhan industri,” tuturnya.

Di samping itu, dilaksanakan program promosi internasional melalui pendampingan promosi dan ekspor, peningkatan kapasitas produsen untuk ekspor, serta melakukan link and match dengan jejaring produksi global. “Perlu juga dukungan fasilitas seperti fasilitasi pembiayaan ekspor, pendampingan kasus unfair trading, dan penurunan hambatan ekspor (NTMs),” imbuhnya.

Menperin menambahkan, keikutsertaan Indonesia sebagai official partner country pada ajang Hannover Messe 2021 bisa menjadi momentum baik untuk memperkenalkan kesiapan industri Indonesia di era industri 4.0, mempromosikan kerja sama investasi dan ekspor sektor industri, serta memperkuat kerja sama bilateral dengan Jerman maupun dengan negara-negara lain yang berorientasi pada inovasi teknologi.

“Ajang ini penting untuk Indonesia, tidak hanya karena sebagai negara pertama di ASEAN yang menjadi official partner country, tetapi juga mendukung upaya national branding atas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia dan pemain manufaktur global,” tandasnya.

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menginstruksikan agar penyaluran bantuan bagi korban bencana gempa bumi di daerah Mamaju dan Majene, Sulawesi  Barat bisa sampai langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang berada di daerah pelosok yang sulit terjangkau.

Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan mengerahkan Mobil Training Unit (MTU) dari Balai Latihan Kerja  (BLK) Makassar dan  mobil Unit Reaksi Cepat (URC) Pengawas Ketenagakerjaan dari Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta kendaraan-kendaraan dinas untuk mempercepat penyaluran sumbangan bantuan yang telah terkumpul.

 “Kami mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama menggalang bantuan guna membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa di Sulawesi Barat.  Saya juga telah meminta kepada jajaran untuk memastikan distribusi bantuan dapat menjangkau pelosok desa di daerah sekitar gempa,” kata Menaker Ida di Jakarta, Jumat (15/01/2021).

Untuk penggalangan bantuan, Menaker Ida menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajak sejumlah pihak untuk bersama-sama membantu masyarakat yang menjadi korban gempa. Bantuan yang digalang berupa dana tunai, pakaian layak pakai, obat-obatan, dan makanan.

“Penggalangan bantuan melibatkan internal pegawai Kemnaker, mitra perusahaan, dan juga Serikat Pekerja dan Serikat Buruh. Saat ini penggalangan bantuan masih berlangsung,” katanya.

Ia melanjutkan, nantinya distribusi akan melibatkan Pengawas Ketenagakerjaan di Balai K3 dan  para instruktur BLK Makassar yang berada  di sekitar lokasi gempa. Kebutuhan urgen saat ini adalah kebutuhan di kamp pengungsian seperti tenda, kebutuhan makanan dan air minum, karena hampir semua warga memilih mengungsi untuk sementara.
“Saya telah meminta agar menyiapkan MTU dan mobil URC untuk bisa dikerahkan menyalurkan bantuan, sehingga dapat menjangkau pelosok-pelosok desa,” kata Menaker Ida melanjutkan.

Sebelumnya diberitakan, gempa berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, hingga ke Kabupaten Mamuju dan sekitarnya pada Jumat sekitar pukul 01.28 WIB. BMKG menyatakan, pusat gempa berada di 6 kilometer timur laut Majene. 

Pusat gempa berkedalaman 10 kilometer. Gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Pada Kamis (14/1/2021) sekitar 13.35 WIB, Majene juga diguncang gempa dengan kekuatan magnitudo 5,9.

Sektor industri masih konsisten memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional melalui realisasi penanaman modal. Sepanjang tahun 2020, investasi manufaktur mampu menunjukkan geliat positif, meskipun di tengah terpaan yang cukup berat akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada Januari-Desember 2020, sektor industri menggelontorkan dananya sebesar Rp272,9 triliun atau menyumbang 33 persen dari total nilai investasi nasional yang mencapai Rp826,3 triliun. Hasilnya, realisasi investasi secara nasional pada tahun lalu melampaui target yang dipatok sebesar Rp817,2 triliun atau menembus 101,1 persen.

“Ini capaian yang sangat luar biasa di tengah kondisi pandemi. Bahkan, investasi sektor industri mampu tumbuh double digit,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (26/1).

Menperin mengungkapkan, realisasi penanaman modal sektor industri di tanah air tumbuh 26 persen, dari tahun 2019 yang mencapai Rp216 triliun menjadi Rp272,9 triliun pada 2020. “Kami memberikan apresiasi kepada pelaku industri atas komitmennya merealisasikan investasinya di Indonesia,” ujarnya.

Kepercayaan diri pelaku industri nasional untuk terus berekspansi, tercermin dari capaian penanaman modal dalam negeri (PMDN) sektor manufaktur pada tahun 2020 sebesar Rp82,8 triliun atau tumbuh 14 persen dibandingkan tahun 2019 yang menembus Rp72,7 triliun. Realisasi dari investasi industri lokal tersebut berkontribusi hingga 20 persen dari total nilai PMDN sebesar Rp413,5 triliun pada tahun 2020.

Di samping itu, Indonesia dinilai masih menjadi negara tujuan investasi bagi para pelaku industri global. Hal ini terlihat dari capaian penanaman modal asing (PMA) sektor manufaktur pada tahun 2020 sebesar Rp190,1 triliun atau tumbuh 33 persen dibanding capaian tahun 2019 yang menyentuh Rp143,3 triliun. Realisasi investasi industri global tersebut berkontribusi hingga 46,1 persen dari total nilai PMA sebesar Rp412,8 triliun pada tahun 2020.

Agus menegaskan, pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air melalui implementasi berbagai kebijakan strategis, seperti memberikan insentif dan kemudahan izin usaha bagi para pelaku industri. Apalagi, investasi di sektor industri memberikan efek yang luas bagi perekonomian nasional, di antaranya berdampak pada peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan devisa dari ekspor.

“Kami akan all out agar kinerja sektor industri manufaktur bisa bangkit kembali di tengah masa pandemi saat ini. Capaian angka investasi ini membuat kami optimistis bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun loncatan bagi upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional,” paparnya.

Menteri AGK menyampaikan, pihaknya menargetkan realisasi penanaman modal di sektor industri manufaktur pada tahun 2021 bisa naik mencapai Rp323,56 triliun. Optimisme ini didukung dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan membaiknya perekonomian dunia pasca-vaksinasi.

Menperin menyebutkan, beberapa sektor yang masih jadi primadona para investor untuk menanamkan modalnya pada tahun ini, antara lain industri makanan dan minuman, logam dasar, otomotif, serta elektronik. “Kami juga akan dorong, antara lain pengembangan investasi di industri farmasi dan alat kesehatan,” ujarnya. Sektor-sektor tersebut merupakan prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0.

Berdasarkan data BKPM, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya merupakan sektor manufaktur yang memberikan kontribusi terbesar dalam realisasi nilai investasi pada tahun 2020, dengan menggelontorkan dananya sebesar Rp94,8 trilun atau menyumbang hingga 11,5 persen.

“Secara khusus, meningkatnya investasi di sektor industri logam sejalan dengan keinginan pemerintah memperkuat hilirisasi industri, dan pembatasan ekspor mineral justru mendorong peningkatan investasi di sektor tersebut,” pungkas Agus.

Sabang – Setiap tahun, Indonesia memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional pada tanggal 12 Januari s.d 12 Februari. Bulan K3 Nasional Tahun 2021 mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya K3 Pada Semua Sektor Usaha.” Peringatan tahun ini pun dilaksanakan secara spesial dengan dicanangkannya Bulan K3 Nasional di Kilometer Nol, Sabang, Provinsi Aceh, hari Selasa (12/01/2021).

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam Pidato Upacara Hari Peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2021, menyatakan bahwa pondasi pentingnya penerapan budaya K3 sudah ada sejak lama yaitu melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Namun, meski budaya K3 sudah dicanangkan sejak setengah abad lalu, kecelakaan kerja di Indonesia masih relatif tinggi. Merujuk data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2019 terdapat 114 ribu kasus kecelakaan kerja. Tahun 2020 angka ini meningkat, di mana pada rentang Januari hingga Oktober 2020, BPJS Ketenagakerjaan mencatat terdapat 177 ribu kasus kecelakaan kerja.

Untuk itu, Menaker Ida menyebut bahwa tema peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2021 menjadi semangat dan langkah awal seluruh stakeholder ketenagakerjaan untuk membudayakan kesadaran budaya K3 di semua sektor industri, guna meminimalkan kecelakaan kerja.

“Tema ini menjadi sangat relevan sebagai upaya mengingatkan dan mendorong secara bersama-sama untuk menerapkan budaya K3,” kata Menaker Ida.

Menaker Ida menyebut, untuk terciptanya K3 unggul, yaitu K3 yang menjadi budaya di lingkungan kerja atau industri, ada 3 hal yang haru terpenuhi.. Pertama, komitmen dan kepemimpinan manajemen. Kedua, keterlibatan pekerja/buruh. Ketiga, tersedianya akses untuk memberikan masukan, kritik dan saran untuk perbaikan K3.

“Adalah penting bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia melihat korelasi antara investasi pada K3 dan kinerja. Perusahaan yang meningkatkan investasi di bidang K3, tingkat kecelakaan akibat kerja akan menurun,” lanjut Menaker Ida.

Pada tahun 2020, lanjut Menaker Ida, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan K3 secara nasional, di antaranya adalah menyempurnakan peraturan perundang-undangan serta standar di bidang K3, termasuk menyesuaikan pelaksanaan K3 pada masa pandemi; dan meningkatkan peran pengawas bidang K3 dalam pembinaan, pemeriksaan serta penegakan hukum di bidang K3.

Pihaknya juga telah meningkatkan kesadaran dan peran berbagai pihak; meningkatkan peran serta Indonesia dalam forum-forum regional dan internasional dalam bidang K3; dan menyempurnakan pelaksanaan pengawasan, informasi dan layanan K3 berbasis digital.

“Selain itu selaku Menteri Ketenagakerjaan, ada banyak kebijakan yang telah saya buat dalam menghadapi pandemi covid-19 di antaranya Keputusan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi,” katanya.

Dalam pidatonya, Menaker Ida juga menyampaikan strategi nasional K3 yang akan ditetapkan pemerintah yaitu Promosi K3 Nasional, Penguatan Kapasitas Sumber Daya K3, Pengawasan dan Penegakan Hukum Norma K3, Penguatan Sistem Pelaporan dan Manajemen, Informasi K3 Nasional, serta Penguatan Koordinasi, Sinergi dan Kolaborasi K3.

Untuk menyederahanakan pemahaman dalam mengimplementasikan K3, Menaker Ida juga mengenalkan 3N yaitu Nihil Kecelakaan Kerja, Nihil Pelanggaran Norma K3, dan Nihil Penindakan Hukum K3.

“3N harus menjadi target capaian bagi kita semua dan kita semua harus mensosialisasikannya sehingga budaya K3 akan semakin tersebar luas di masyarakat,” katanya.

Kementerian Perindustrian berupaya untuk membangkitkan kembali kejayaan industri keramik nasional seperti pada tahun 2014 sebagai produsen nomor empat di dunia. Target ini perlu ditopang dengan kebijakan strategis, di antaranya melalui program substitusi impor 35 persen pada tahun 2022.

“Implementasinya didukung dengan kebijakan pengendalian tata niaga impor keramik dan pembatasan pelabuhan masuk (bongkar) di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selain itu, kebijakan minimum import price (MIP) untuk ubin keramik serta pemberlakuan SNI wajib yang diperketat,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (25/1).

Menperin menegaskan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) guna mencari solusi agar industri keramik nasional bisa lebih berdaya saing di kancah global. “Mereka optimistis industri keramik bisa kembali jaya apabila mendapatkan dukungan dan atensi dari pemerintah. Asaki pun mendukung misi besar Kemenperin untuk substitusi impor,” tuturnya.

Agus menyampaikan, adanya penurunan harga gas tertentu bagi sektor manufaktur, dinilai membawa peluang untuk rebound di industri keramik selaku sektor yang menerima manfaat insentif tersebut. “Adapun, utilisasi industri keramik pada tahun 2020 secara akumulatif mencapai 56 persen,” ungkapnya.

Tahun lalu, wabah pandemi Covid-19 menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan industri, termasuk sektor keramik. Utilisasi industri keramik sempat menurun menjadi 30 persen pada kuartal II-2020, namun mulai beranjak naik hingga 60 persen di kuartal III. Peningkatan ini tidak terlepas peran dari implementasi kebijakan harga gas industri sebesar USD6 per MMBTU.

“Utilisasi kembali kepada kondisi normal dengan mencapai 70 persen saat kuartal IV-2020. Selain itu, dampak penurunan harga gas untuk industri keramik, berhasil membuat volume ekspor meningkat 29 persen di kuartal III-2020 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019,” paparnya.

Menteri AGK menyatakan, pihaknya bertekad memacu produktivitas dan daya saing industri keramik di tanah air. Sebab, sektor ini mempunyai potensi dan peluang yang besar untuk dikembangkan di dalam negeri, seiring dengan ketersediaan sumber daya alam yang dijadikan bahan baku, tersebar di sejumlah daerah.

“Secara kapasitas dan kemampuan, industri keramik kita telah mampu memenuhi kebutuhan nasional. Namun, kami juga terus mendorong pemanfaatan teknologi modern guna menciptakan produk yang inovatif dan kompetitif,” imbuhnya.

Kemenperin mencatat, hingga saat ini kekuatan industri ubin keramik di Indonesia ditopang sebanyak 37 perusahaan yang tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.  Total kapasitas produksi terpasang sebesar 537 juta m2 (8,14 juta ton) per tahun yang menyerap tenaga kerja hingga 150 ribu orang.

Ketua Umum ASAKI Edy Suyanto mengemukakan, untuk mempertahankan momentum pemulihan dan kebangkitan industri keramik pasca-penurunan harga gas, pihaknya mendesak langkah-langkah konkret dalam upaya penguatan daya saing. Misalnya, pembatasan pelabuhan impor tertentu dan penetapan minimum import price.

“Industri keramik nasional harus mendapatkan atensi khusus, terlebih sebagai industri strategis yang menyerap jumlah tenaga kerja cukup besar dan TKDN yang tinggi dengan rata-rata di atas 75 persen,” ujarnya.

Saat ini, jumlah anggota ASAKI mencapai 71 perusahaan yang terdiri dari industri ubin keramik, keramik tableware, saniter, genteng (roof tile), dan industri pendukung lainnya. “Tahun 2021, kami memproyeksi utilisasi kapasitas produksi berkisar di level 74-75 persen, meningkat dibanding tahun 2020 yang sebesar 56 persen dan tahun 2019 sebesar 65 persen,” tandasnya.

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan mendukung dan siap menjalankan kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat mulai 11-25 Januari 2021. Pembatasan kegiatan masyarakat ini akan diberlakukan di beberapa daerah Pulau Jawa dan Bali.

“Guna memastikan penerapan protokol kesehatan di perusahaan dan tempat usaha, kita kawal kebijakan untuk membatasi kegiatan di tempat kerja melalui work from home 75 persen dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat,”kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta pada Senin (11/1).

Menaker Ida Fauziyah mengatakan selama ini Kemnaker terus melakukan upaya pencegahan dan pemutusan pandemi Covid-19 terutama di lingkungan kerja. Pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat harus dilakukan agar kelangsungan usaha/industri harus tetap berjalan dan pekerja dipastikan aman bekerja.

“Sejak awal pandemik saya dan jajaran telah mengeluarkan pedoman kepada seluruh perusahaan bagaimana pelaksanaan kerja dalam situasi Covid ini. Mulai dari menentukan unit-unit kerja terpenting dan vital yang harus tetap berjalan. Juga mengurangi jumlah pekerja yang masuk, mengatur shift, menata ulang lay out ruang kerja, hingga penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tiap-tiap perusahaan. Instrument pengaduan juga telah kami bangun, yaitu melalui Posko K3 Covid di Sisnaker,’ demikian lanjut Menaker Ida.

Menurut Menaker, tantangan kita selanjutnya adalah, dalam jangka waktu yang relatif panjang, orang cenderung abai dan bosan menjalankan protokol kesehatan.

“Maka Kemnaker dan jajarannya tidak boleh bosan-bosan mengingatkan dan mengawasi pelaksanaan regulasi yang kami susun,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam jumpa pers Rabu (6/1/2021) mengatakan pemerintah telah memutuskan membatasi kegiatan masyarakat mulai 11 hingga 25 Januari 2021

Pembatasan kegiatan masyarakat ini akan diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali, meskipun tidak berlaku di seluruh kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa dan Bali. Pembatasan diterapkan sesuai dengan parameter yang telah dibuat pemerintah.

Kementerian Perindustrian mendukung upaya kementerian dan lembaga yang menerapkan teknologi industri 4.0 dalam menopang aktivitasnya agar lebih produktif dan efisien. Misalnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang akan mengimplementasikan program Polisi 4.0. Program Polisi 4.0 ini diusung oleh Komjen Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri terpilih yang telah disetujui oleh DPR.

“Kami merespons positif rencana program Polisi 4.0, karena sejalan dengan program prioritas peta jalan Making Indonesia 4.0 yang juga akan mendukung sektor industri elektronik dan telematika,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Taufiek Bawazier di Jalarta, Minggu (24/1).

Menurut Taufiek, transformasi digital di Kepolisian bakal memberikan dampak positif terhadap inovasi dan pertumbuhan sektor industri di dalam negeri terutama industri penghasil hardware dan software untuk artificial intelligence (AI).

“Pemanfaatan teknologi AI untuk Kepolisian seperti Automatic License  Plate  Recognition (ALPR)  dapat mengurangi beban Kepolisian dalam memonitor pelanggaran di jalan. Selain itu, pemanfaatan surveillance equipment seperti drone dapat menumbuhkan industri dalam negeri sekaligus membantu Kepolisian dalam tugas mengurangi criminal rate dan memberi pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal,” paparnya.

Lebih lanjut, kesiapan Polri ini perlu didukung dengan pelatihan-pelatihan sumber daya manusia (SDM) yang berbasis kompetensi sehingga aplikasi teknologi Kepolisian dapat berlangsung terus dan penyedia di sektor industri terus berinovasi sesuai kebutuhan pelayanan di Kepolisian. “Program ini memberi peluang bagi anak bangsa untuk membuat aplikasi software dan hardware yang sesuai dengan kebutuhan Kepolisian,” tutur Taufiek.

Dirjen ILMATE menyampaikan, industri elektronik dalam negeri siap mendukung Kepolisian mewujudkan Polisi 4.0. Sebab, di era industri 4.0 banyak sekali perkembangan inovasi teknologi industri yang bisa dimanfaatkan Kepolisian. Contohnya Thermal Imaging untuk membantu penglihatan dalam kondisi gelap, aplikasi Biometrik dalam mengungkap fingerprint dan DNA, serta pemanfaatan GPS untuk shots-potter jika terjadi penembakan.

“Selain itu pemanfaatan facial recognition untuk dapat mempercepat identifikasi dan analitik dalam mengungkap sebuah persoalan di lapangan,” imbuhnya. Taufiek pun melihat bahwa kesiapan big data dan cloud yang aman, juga bisa menjadi prioritas sesuai konsep AI yang akan diterapkan Kepolisian.

Peran industri kamera dan robot, menurut Taufiek, juga strategis dimanfaatkan oleh Kepolisian. Dengan melengkapi kamera di lapangan yang terhubung di kantor pusat, akan memberikan efisiensi kerja Kepolisian dan memberi pelayanan masyarakat yang lebih baik.

“Namun demikian, teknologi ini harus dimanfaatkan sesuai kebutuhan sehingga alokasi anggaran dapat efisien. Pemanfaatan smart ponsel dan smart patroli yang dilengkapi peralatan di atas juga akan memberikan dampak positif bagi industri selain masyarakat,” tegas Taufiek.

Terkait beberapa pihak yang melihat Polisi 4.0 akan mengurangi jumlah personel Polisi, Bawazier justru melihat program tersebut akan menambah jumlah polisi yang profesional dalam pemanfaatan teknologi juga meningkatkan skill Polisi yang ada saat ini. “Selain itu, penambahan tenaga kerja baru selain wirausaha baru di sektor keamanan dan sektor lain,” tandasnya.