Dalam rangka Hari Jadi Kota Salatiga yang ke 1272 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga melaksanakan kegiatan Job Fair. Kegiatan dilaksanakan di GPD Kota Salatiga dan diikuti oleh 30 perusahaan dari dalam Kota Salatiga dan luar Kota Salatiga. Kegiatan dibuka oleh Pj. Wali Kota Salatiga dan didampingi Ketua DPRD, Kepala Disperinnaker, Kepala Disnaker Provinsi Jateng.
Audiensi terkait wacana kenaikan cukai tahun 2023, dengan FSP RTMM dan PUK SP PT. Agric Amarga Jaya, di ruang rapat Disperinnaker Kota Salatiga.
Ketua FSP RTMM Jawa Tengah, Edy Riyanto menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kota Salatiga, perlunya perlindungan pekerja pabrik rokok sehubungan dengan kenaikan cukai rokok di tahun 2023.
(Kamis, 30/6/2022).
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga pada tanggal 18 Mei 2022 telah melaksanakan FGD (Focus Group Discussion) antara pemerintah dengan para pelaku Industri Kecil dan Menengah khususnya Sentra Olahan Singkong di Kelurahan Ledok. Dalam FGD tersebut dilakukan pembahasan mengenai apa saja permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku IKM Olahan Singkong dan bagaimana cara mengatasinya. Selain itu dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga juga memberikan berbagai materi dan wawasan bagaimana cara meningkatkan produktivitas baik dalam segi produksi maupun berorganisasi. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan terjalin hubungan yang lebih erat dan bersifat mutualisme sehingga para pelaku IKM Olahan Singkong dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan target dan berorientasi kepada kemajuan.
Acara disemarakkan dengan hiburan solo organ dengan beberapa penyanyi dan diselingi dengan pembagian berbagai doorprize yang cukup menarik dan ditunggu-tunggu oleh para peserta yang berasal dari karyawan perusahaan. BPJS Kesehatan sebagai salah satu pendukung kegiatan juga turut memberikan beberapa bantuan sembako dan pembagian kartu BPJS Ketenagakerjaan.
Pada hari ini Senin, 18 April 2022, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga melalui DPRD Kota Salatiga menerima Study Komparasi Pansus V DPRD Kota Pekalongan terkait dengan Pembahasan Raperda Retribusi Penggunaan Tenaga Asing. Dalam kunjungan tersebut dihadiri oleh beberapa Fraksi di DPRD Kota Pekalongan, antara lain PDIP, PAN, PKS, GOLKAR, PKB. Terkait kegiatan tersebut anggota DPRD Kota Pekalongan didampingi oleh Kadis Ketenagakerjaan dan beberapa staf pendamping.
Kunjungan diterima di ruang mini Theatre DPRD Kota Salatiga oleh Sekretaris Dinas Perinnaker ( Sugiharta ,S.Sos,MMP ) dengan Komisi C DPRD Kota Salatiga. Pada kunjungan tersebut terjalin diskusi yang membahas Jumlah Perusahaan Pengguna TKA, Jumlah TKA, dan Jenis usaha pengguna TKA. Dari kegiatan tersebut diharapkan akan terjalin hubungan kerjasama yang lebih baik antara Kota Pekalongan dan Kota Salatiga dalam hal Penyusunan Raperda Penggunaan Tenaga Asing.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong para pelaku industri Minyak Goreng Sawit (MGS) untuk meningkatkan pasokan Minyak Goreng Curah Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil.
Data dari Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) yang dikelola oleh Kemenperin menunjukkan progress distribusi Minyak Goreng Curah Bersubsidi, termasuk wilayah timur Indonesia. “Hingga tanggal 11 April, rerata penyaluran Minyak Goreng Curah Bersubsidi secara nasional mencapai 6.060 ton per hari, atau sudah mengalami kenaikan pada Maret yang reratanya 4.050 ton per hari. Kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap para pelaku perusahaan industri MGS yang terlibat,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (12/4).
Dari 81 pabrik MGS yang ada di Indonesia, 75 pabrik telah terdaftar dalam rogram penyediaan Minyak Goreng Curah Bersubsidi, sedangkan 6 pabrik lainnya tidak eligible mengikuti program karena belum beroperasi, tidak menghasilkan RBD Palm Olein/Minyak Goreng Sawit, maupun pertimbangan teknis lainnya.
“Berikutnya ada perbaikan dalam hal kepatuhan produsen MGS Curah untuk memenuhi target kontrak. Dari semula 17 perusahaan, kini sudah ada 20 dari 75 perusahaaan yang telah memenuhi target kontrak di daerah penugasan tertentu pada periode 16-31 Maret 2022,” sebut Menperin.
Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan kapasitas bisnis para pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Salah satu program strategisnya melalui pendampingan intensif kepada IKM terpilih asal Lampung dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) tahun 2022.
Berbeda dengan tahunsebelumnya, GernasBBI tahun 2022 tak sekadar mengkampanyekan semangat cinta, beli, dan pakai produk dalam negeri kepada masyarakat, pelaku industri, dan pemerintah daerah. Saat ini, Kemenperin telah memulai pendampingan intensif kepada 30 IKM unggulan Lampung hasil kurasi melalui platform e-SmartIKM.
“Pendampingan bisnis ini merupakan program keberlanjutan Gernas BBI 2022untuk menaikkan jumlah unit artisan Indonesia (UMKM/IKM), sekaligus menciptakan nilai bagi produsen dan konsumen agar memiliki produk lokal yang berkualitas,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (11/4).
Menperin mengemukakan, pihaknya telah menggandeng Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Lampung, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, top brands, Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), dan Dekranasda untuk menggelar kick off Gernas BBI Lampung dengan tema #LagawiFest – Lampung Bangga Wirausaha Industri, Satu Bumi Juta Karya, pada 17 Maret lalu. Dalam acara tersebut, Kemenperin sekaligus mengumumkan 30 IKM terpilih yang diseleksi dari 478 IKM pendaftar melalui website esmartikm.id.
Kementerian Perindustrian mencatat sebanyak 75 industri minyak goreng sawit (MGS) terlibat dalam program pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan Minyak Goreng Curah (MGC) Bersubsidi bagi masyarakat serta pelaku usaha mikro dan kecil. Ke-75 industri MGS tersebut telah mendapat nomor registrasi dan berkontrak dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Mereka wajib memproduksi dan mendistribusikan MGC kepada masyarakat, termasuk usaha mikro dan kecil. Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (8/4).
Saat ini, 55 dari 75 perusahaan industri peserta program telah mulai memproduksi minyak goreng sawit curah bersubsidi. Sementara 20 perusahaan lain belum sama sekali memulai produksi dalam program ini. Di antara 55 perusahaan yang telah mulai berproduksi, realisasi jumlah produksinya bervariasi.
Sebagian perusahaan mampu memenuhi jumlah yang ditargetkan, namun sebagian lain masih jauh dari harapan. Karena itu, berbagai upaya pembinaan dan pengawasan dilakukan agar perusahaan industri memenuhi komitmen mereka untuk menyalurkan minyak goreng sawit curah dalam jumlah yang ditargetkan.
Menperin menjelaskan, dalam upaya pengelolaan dan pengawasan produksi serta distribusi MGC, Kemenperin menginisiasi penggunaan teknologi informasi yang dinamakan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH). “Tujuannya agar mempermudah pelaku industri sekaligus untuk menjaga transparansi dan akutabilitas kepada masyarakat sehingga tercipta good governance,” ujarnya.
Dalam SIMIRAH, terdapat beberapa tampilan fitur, di antaranya berupa produksi, pelacakan distribusi MGC, sebaran pendistribusian (lokasi produsen dan distributor), dan real-time distribusi (nasional dan wilayah). “Kemenperin akan melaporkan secara berkala ke publik tentang rating penyaluran minyak goreng curah bersubsidi untuk seluruh produsen peserta program. Nantinya kami akan mengumumkan pelaku usaha yang tidak patuh serta belum mendukung program,” imbuhnya.