Kategori: Uncategorized

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat penyaluran program Padat Karya Tunai (PKT) atau cash for work di tengah ketidakpastian perekonomian pada masa pandemi virus corona (Covid-19). Pada 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp 11,45 triliun untuk program PKT tersebar di 34 provinsi yang berpotensi menyerap 613.483 tenaga kerja.

Saat ini, progres penyerapan PKT di Kementerian PUPR telah mencapai 27 persen atau Rp 3,16 triliun, dengan tenaga kerja yang sudah terserap sebanyak 186.288 orang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuannya yakni untuk mendistribusikan dana pembangunan hingga ke desa-desa.

“Selain untuk meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana pembangunan hingga ke pelosok. Pola pelaksanaan PKT juga harus memperhatikan protokol physical dan social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7/2020).

Program PKT utamanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi.

Suasana Upacara Virtual HUT Kota Salatiga yang ke 1270 oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

“Srir Astu Swasti Prajabhyah”

Kamis tanggal 23 Juli 2020 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga menerima kunjungan kerja dari Disnas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan. Kunjungan ini diterima oleh Kepala Dispernaker Budi Prasetiyono, M.Si

Kunjungan kali ini membahas tentang program kegiatan dan strategi pelaksanaan yang dilakukan untuk pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh dinas. Disampimg itu Dispernaker Kota Pekalongan juga mampir ke sentyra olahan singkong di D-9.

Perusahaan Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, membutuhkan tenaga kerja hingga 20.000 orang untuk mendorong kegiatan produksi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Bintan, Indra Hidayat mengatakan, penambahan jumlah pekerja ini dimungkinkan karena tenaga kerja saat ini baru mencapai 2.000 orang. “Ini peluang yang harus ditangkap masyarakat Bintan,” ujarnya dikutip dari Antara, Minggu (7/6/2020).

Pemkab Bintan dan PT BAI telah menandatangani nota kesepahaman terkait penyediaan tenaga kerja dengan harapan lapangan kerja itu diutamakan berasal dari warga setempat.

“Kami berharap masyarakat Bintan mempersiapkan diri, dengan meningkatkan kemampuan agar dapat bekerja di perusahaan itu,” ujarnya.

Bupati Bintan Apri Sujadi telah meminta pihak perusahaan menyampaikan kebutuhan tenaga kerja yang masih lowong, agar masyarakat yang memiliki keahlian dapat segera melamar kerja.

“Apa saja keahlian yang dibutuhkan, dan berapa jumlahnya, dapat disampaikan kepada kami. Kami akan mendorong masyarakat yang memiliki keahlian itu segera melamar di perusahaan tersebut,” katanya.

PT BAI saat ini masih fokus membangun berbagai infrastruktur untuk pembangunan smelter (pemurnian batu bauksit) dan PLTU. Perusahaan itu sudah berinvestasi sebesar Rp 9 triliun.

Total nilai investasi diperkirakan mencapai Rp17 triliun.

“Sejak awal, pada prinsipnya kami mengutamakan tenaga kerja lokal yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan perusahaan,” kata Direktur Utama PT BAI, Santoni.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada hari ini resmi meluncurkan Forum Pengarah Vokasi.

Peluncuran itu juga turut melibatkan pelaku besar di dunia industri, lewat penandatanganan nota kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Kawasan Industri.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyambut baik hadirnya Forum Pengarah Vokasi. Dia mengatakan, program tersebut akan semakin mendekatkan pendidikan vokasi dengan dunia industri.

“Tentunya dengan adanya MoU ini akan membuat program ini menjadi lebih sempurna lagi. Karena kalau kita lihat sekarang ini link and match sangat besar, kesiapan antara dunia usaha dan tenaga kerja yang ada,” ujarnya dalam sesi peluncuran virtual, Rabu (15/7/2020).

Dilihat dari struktur angkatan kerja saat ini, ia melanjutkan, 40 persen latar belakang pendidikannya hanyalah sekolah dasar. Sementara hanya sekitar 12-13 persen tenaga kerja yang merupakan lulusan diploma atau universitas.

“Jadi vokasi jadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kemampuan dan produktifitas tenaga kerja kita, sehingga tidak hanya siap kerja tapi siap pakai,” sambungnya

Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani menceritakan, Apindo dan Kadin Indonesia pada 2017 lalu sebenarnya sudah membuat program pemagangan nasional yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Jadi bagi kami ini bukan sesuatu yang baru. Kemarin itu fokusnya ada di 4 bidang utama, yaitu tourism, ritel, manufaktur, dan kesehatan. Tapi kalau seluruh Indonesia itu juga terbuka untuk bidang-bidang yang lain,” ungkapnya.

Dia pun berharap, Forum Pengarah Vokasi ke depannya bisa memperjelas struktur kepengurusan sekolah vokasi yang terhubung dengan dunia industri.

“Dengan adanya Forum Pengarah Vokasi ini, mungkin yang kami harapkan adalah ke depan akan semakin jelas lead-nya gimana, karena kemarin itu lead-nya ada di Kementerian Tenaga Kerja. Nantinya silakan Kemendikbud, Kemnaker dan Kemenko Perekonomian menentukan lead-nya bagaimana,” tutur Haryadi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan kesiapannya menghadapi Revolusi Industri 4.0 di era kenormalan baru. Ia pun membeberkan enam strategi jitu untuk mendorong percepatan transformasi ketenagakerjaan.

“Kementerian telah menyiapkan strategi untuk bisa berperan dan proses link and match pasar kerja. Terlebih di industri 4.0 mengedepankan penggunaan teknologi dan online,” ujar Menaker Ida saat menggelar rapat bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Senayan. Pertama, penyiapan kompetensi baru melalui kebijakan triple skilling. Yakni Skilling, Re-skilling, dan Up-skilling.

Menurutnya penyesuaian kompetensi baru bertujuan untuk peningkatan kompetensi kerja, updating skills, multi skilling, sampai peningkatan karir. Imbasnya tenaga kerja Indonesia dapat bersaing secara global.

Kedua, mengoptimalkan proses pemagangan untuk menambah pengalaman kerja. Ketiga, peningkatan soft skills dan produktivitas kerja.

Kemudian, sambung Ida, melakukan re-desaign kurikulum dengan pendekatan human digital skills. Sebab proses otomatisasi dan digitalisasi akan menjadi tonggak utama kegiatan industri di era kenormalan baru.

Kelima, mengoptimalkan proses kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pelatihan bersama pelaku industri untuk kebutuhan kompetensi. Yaitu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

“Ini untuk meningkatkan proses link and match. Sebab dalam kondisi riil di lapangan kerap ditemui ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan kesediaan tenaga kerja yang ada,” tukasnya.

Proposal dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru di Kota Batam milik Grup Lion Air dan PT Tamarin telah disetujui pemerintah pusat. Kedua KEK itu diproyeksikan akan menyerap 16.500 tenaga kerja.

Keputusan tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Dewan Nasional KEK dalam Sidang Dewan Nasional KEK.

Adapun kedua KEK yang dimaksudkan yaitu KEK Nongsa Digital Park (NDP) dan KEK MRO Batam Aero Technic (BAT). Keduanya berlokasi di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

“Dua KEK di Batam yang disetujui ini nanti dikelola swasta,” ujar Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi seperti dikutip Sabtu (11/7/2020).

Menurut Rudi, disetujuinya dua KEK di Batam akan memberi ruang pada hadirnya investasi besar. Dalam rencana investasi KEK MRO, Grup Lion pada 10 tahun pertama setelah disetujui, diperkirakan menyerap investasi senilai Rp 6,2 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak hampir 10.000 orang.

Sementara itu, proyek NDP akan menyerap investasi Rp 16 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 6.500 orang hingga 2030 mendatang.

Pada prosesnya, Rudi menjamin akan mendukung penuh jalannya KEK NDP dan MRO Lion, utamanya pada tataran kebijakan di tingkat daerah.

Saat ini, pihaknya tinggal menunggu proses penyelesaian administrasi di tingkat pusat hingga nantinya Peraturan Pemerintah (PP) kedua kawasan ini ditetapkan.

“Investasi menjadi fokus BP Batam, infrastruktur menuju kawasan investasi akan kita tingkatkan juga, kita akan upayakan anggaran untuk dukungan investasi,” kata Rudi.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi dampak pamdemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan berupa kebijakan tanggap (rapid policy responses). Kebijakan tersebut bertujuan membangun kembali kondisi positif dan fokus pada pasar tenaga kerja dan institusi pasar kerja. 

Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat menjadi panelis dalam Pertemuan International Labour Organization (ILO) untuk Kawasan Asia dan Pasifik secara virtual di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta

Adapun langkah pertama yakni mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 sebesar USD 46,6 miliar, termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha sejumlah USD 17,2 miliar. 

“Stimulus ekonomi dimaksudkan agar pelaku usaha tetap terus melanjutkan kegiatan usaha sehingga dapat menghindari adanya PHK terhadap para pekerjanya,” kata Menaker Ida. 

Kebijakan kedua, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran pinjaman/kredit, dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal. 

“Ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan,” ujarnya. 

eempat, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program kartu pra-kerja bagi pekerja yang ter-PHK. Pemerintah telah memberikan insentif pelatihan dengan target tahun ini sebanyak 3,5-5,6 juta penerima manfaat dan hingga saat ini telah terealisasi lebih dari 680 ribu penerima manfaat didominasi oleh pekerja ter-PHK. 

“Mengingat pandemi, seluruh pelatihan dilakukan dengan metode online. Dalam jangka waktu dekat akan diselenggarakan pelatihan keterampilan vokasi dengan metode blended (online dan offline) menyesuaikan kondisi penyebaran Covid-19 di suatu wilayah,” kata Menaker Ida. 

Kebijakan kelima yakni memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan kewirausahaan, yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja. 

 “Selanjutnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, baik yang sudah kembali ke Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri,” ujar Menaker Ida. 

Sedangkan langkah ketujuh, kata Menaker Ida, yakni menyediakan panduan/pedoman yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja. Utamanya menyangkut pelindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat kerja karena COVID-19. Selain itu, pekerja yang terkena wabah COVID-19 wajib di-cover Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), pedoman penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi COVID-19, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di tempat kerja. 

Sesi II Asia Pacific Regional Event bertema “Mendukung perusahaan dan Melindungi Pekerja di Asia dan Pasifik” ini diikuti 180 partisipan dari berbagai negara anggota ILO.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meresmikan Posko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Corona yang melekat pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER). Posko K3 Corona ini merupakan sarana informasi, konsultasi, maupun pengaduan permasalahan K3 terkait Covid-19 di perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meresmikan Posko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Corona yang melekat pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER). Posko K3 Corona ini merupakan sarana informasi, konsultasi, maupun pengaduan permasalahan K3 terkait Covid-19 di perusahaan.

Menurut Ida, Posko K3 Corona ini merupakan upaya aktif Kemnaker dalam melindungi pekerja/buruh dan kelangsungan usaha guna rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Dalam situasi penyebaran virus yang cepat ini, kata Menaker Ida, Pemerintah khususnya Kemnaker bertekad untuk tetap melayani dan menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja 

“Kami paham bahwa tidak semua pekerja dapat  bekerja dari rumah. Ada sejumlah pekerjaan yang memang harus dikerjakan dengan kehadiran pekerja di lokasi kerja. Untuk yang tetap harus masuk kerja, maka ada kewajiban perusahaan untuk memenuhi standart protocol keselamatan, dan Kesehatan kerja untuk mencegah corona,” kata Menaker Ida dalam teleconference bersama para Kadisnaker Provinsi seluruh Indonesia di Jakarta, pada Rabu (1/4).

Dalam peresmian Posko K3 Corona, Menaker Ida didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh; Sekjen Kemnaker, Khairul Anwar; Plt Dirjen Binwasnaker dan K3, Iswandi Hari; Dirjen PHI dan Jamsos, Haiyani Rumondang; Plt. Dirjen Binapenta dan PKK, Aris Wahyudi; dan Kepala Barenbang, Sri Retno Isnaningsih.

Menaker Ida mengatakan, untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para pekerja, Kemnaker hadir melalui Posko K3 Corona. Dengan posko ini, para pekerja, bahkan pengusaha dapat bertanya, mengadu, dan menyampaikan aspirasi seputar pelaksanaan K3 Corona di Perusahaan.

“Bagaimana caranya? Buka Website Sisnaker www.kemnaker.go.id  atau melalui akun Instagram,  Facebook, Twitter, dan Youtube Kemnaker. Jangan Lupa silahkan kunjungi www.kemnaker.go.id,” kata Menaker Ida.

“Pekerja yang tetap harus bekerja di tempat kerja, namun dalam pelaksanannya terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan, dikonsultasian, atau diadukan, dapat menyampaikan permasalahannya melalui Posko Pengaduan K3 Corona pada SISNAKER Kemnaker,” kata Menaker Ida.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono meminta kepada seluruh pelaku industri kecil dan menengah (IKM) maupun usaha kecil dan menengah (UKM) agar harus lebih memahami selera pasar internasional.

“Ini agar mereka bisa menjangkau dan bahkan bersaing di pasar luar negeri,” ujarnya di sela membuka seminar internasional bertema “Merajut Peluang dan Strategi Ekspor Produk Jawa Timur Menembus Pasar Internasional” di Grand City Surabaya.

Menurut dia, kreativitas dan nilai seni yang tinggi dengan melihat selera pasar, akan mampu mendorong produk-produk lokal karya para IKM dan UKM dapat bersaing, dilansir dari Antara.

Para pelaku IKM dan UKM, kata dia, juga bisa sebagai pahlawan karena produk-produk yang dihasilkan mampu menjadi komoditas yang berkontribusi besar untuk Jatim.

Heru Tjahjono berharap para pelaku IKM dan UKM mampu mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan setelah mengikuti seminar internasional sehingga ada feedback positif yang dihasilkan.

“Saya berharap khususnya pelaku IKM dan UKM harus betul-betul memanfaatkan ini karena pasar internasional, baik di Asia maupun di Eropa itu memiliki perbedaan desain sampai perbedaan pasar,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa ingin Jatim Fair 2019 memotivasi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setempat. Hal ini agar UMKM semakin mampu menembus pasar ekspor.

“Jatim Fair ini juga menjadi ajang penciptaan entrepreneur-enterpreneur baru dan pelaku UMKM lokal masuk ke pasar yang lebih besar lagi,” tutur dia pada pembukaan Jatim Fair 2019 di Surabaya, dilansir Antara, Rabu (9/10/2019).

Ia mengatakan, Jatim Fair menjadi forum bisnis yang mempertemukan antara produsen dan juga pembeli tak hanya dari Jawa Timur. Akan tetapi, luar provinsi dan pulau serta mancanegara dengan berbagai latar belakang.

“Seperti investor, komunitas bisnis, pedagang, mahasiswa, pelajar, pegawai negeri sipil, maupun swasta lainnya,” tutur dia.

Selain itu, ia optimistis Jatim Fair memberi dampak positif bagi ekonomi masyarakat Jatim.

Pada gelaran ke-10 2019, terdapat 540 stan dari berbagai unsur seperti organisasi perangkat daerah, BUMD, BUMN hingga UMKM dari dalam dna luar negeri.

Ia juga berharap nilai transaksi selama Jawa Timur Fair dapat tembus Rp 100 miliar dengan total pengunjung mencapai lebih dari 125 ribu orang.