Kemenperin: Revitalisasi dan Diskon Harga Gas Dongkrak Kinerja Industri Pupuk

Industri pupukberperan penting untuk mengamankan produksi dan nilai tambah produk pertanian. Hal ini sejalan dengan salah satu program prioritas pemerintah, yakni keamanan pangan nasional. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian bertekad meningkatkan pembinaan industri pupuk agar lebih produktif dan berdaya saing.

“Dalam pengembangan industri pupuk di tanah air, kami terus melakukan upaya untuk meningkatkan realisasi produksi industri eksisting maupun peningkatan kapasitas nasional melalui investasi baru,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Ignatius Warsito di Jakarta, Selasa (22/2).

Menurut Warsito, sektor pertanian saat ini menghadapi tantangan berat, seperti alih fungsi lahan dan serangan hama terutama sebagai akibat dari perubahan iklim global yang menyebabkan penurunan produktivitas di sektor pertanian. “Untuk itu, perlu dukungan teknologi agar sektor pertanian dapat menjadi solusi ketahanan pangan dan perbaikan berkelanjutan,” tegasnya.

Continue reading “Kemenperin: Revitalisasi dan Diskon Harga Gas Dongkrak Kinerja Industri Pupuk”

Program P3DN Berkontribusi Tumbuhkan Perekonomian Daerah

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus aktif menjalin sinergi dengan para stakeholder untuk  mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Melalui sinergi berbagai pihak, Program P3DN bisa berkontribusi besar terhadap peningkatan produktivitas serta daya saing industri manufaktur nasional.

Di tahun 2022, Kemenperin kembali melakukan Sosialiasi Program P3DN untuk mencapai kesepahaman dengan para stakeholder serta mendorong optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada berbagai pengadaan barang/jasa. Salah satu kelompok stakeholder yang mendapatkan sosialisasi Program P3DN adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten serta para pelaku industri dalam negeri.

“Kemenperin mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan Program P3DN guna mendukung perekonomian di daerah,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo di Jakarta, Rabu (16/2).

Sekjen menjelaskan, Program P3DN merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat industri dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. Sebenarnya telah terjadi penurunan impor dari angka Rp1.677 Triliun di tahun 2019 menjadi Rp1.427 Triliun di 2020. “Namun penurunan ini belum cukup karena nilai penggunaan barang impor masih cukup tinggi,” ungkapnya.

Continue reading “Program P3DN Berkontribusi Tumbuhkan Perekonomian Daerah”

Jaga Produktivitas Industri Tekstil, Kemenperin Beri Layanan Berbasis Solusi

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) mengupayakan dukungan berupa layanan jasa bagi industri. Langkah nyata ini guna menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi pelaku industri, terutama di masa pemulihan ekonomi.

Salah satu dukungan diberikan dalam bentuk One Stop Solution bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) oleh Balai Besar Tekstil (BBT) selaku satu unit kerja BSKJI di Bandung. BBT memberikan fasilitas Industrial Services and Solution Center (ISSC) yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri TPT nasional di kancah global.

“Peran satuan kerja di bawah BSKJI adalah untuk membina dan melayani industri, dengan berbekal kompetensi sumber daya manusia (SDM), lokasi yang dekat dengan sektor komoditas industri, serta memiliki fasilitas yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia,” kata Kepala BSKJI Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta, Kamis (3/2).

Doddy menyebutkan, pemerintah memprioritaskan beberapa isu dan regulasi dalam upaya pengembangan industri nasional, antara lain penguatan industri hijau sebagai komitmen implementasi ekonomi hijau, penerapan teknologi industri 4.0 melalui program INDI 4.0, pengembangan industri halal, sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk industri, dan target substitusi impor sebesar 35% pada tahun 2022.

Continue reading “Jaga Produktivitas Industri Tekstil, Kemenperin Beri Layanan Berbasis Solusi”

Lampaui ASEAN dan China, PMI Manufaktur Indonesia Ekspansif Di Awal Tahun Macan Air

Industri pengolahan nonmigas di tanah air masih menunjukkan geliatnya pada awal tahun 2022. Hal ini ditandai dari hasil Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia bulan Januari yang berada di level 53,7 berdasarkan survei IHS Markit.

Capaian pada bulan pertama tersebut naik dibanding Desember tahun lalu yang mencapai 53,5. Indeks di atas 50 menandakan bahwa industri manufaktur dalam tahap ekspansif. PMI Manufaktur Indonesia pada Januari 2022 melampaui PMI Manufaktur rata-rata negara ASEAN (52,7), Malaysia (52,8), Filipina (50,0), Korea Selatan (51,9), Rusia (51,8), dan China (49,1).

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para pelaku industri manufaktur di tanah air. Kabar baik ini merupakan sinyal atau indikator bahwa pelaku industri makin optimistis terhadap kondisi ekonomi saat ini,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (2/2).

Continue reading “Lampaui ASEAN dan China, PMI Manufaktur Indonesia Ekspansif Di Awal Tahun Macan Air”

Kemenperin Dukung Akselerasi Kawasan Industri Generasi Keempat

Kondisi kawasan industri di Indonesia saat ini sedang masuk dalam masa transisi dari kawasan industri generasi ketiga (Eco Industrial Park) menuju kawasan industri generasi keempat (Smart-Eco Industrial Park). Hal ini sesuai dengan perkembangan isu terkait smart industry yang menuntut industri untuk dapat memanfaatkan teknologi sesuai era revolusi industri 4.0.

“Oleh karenanya, kawasan industri perlu didorong untuk membangun infrastruktur digital serta melakukan transformasi digital dalam pengelolaan kawasan industrinya, sehingga dapat mempermudah komunikasi dan pemberian layanan kepada tenant,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Eko S.A. Cahyanto di Jakarta, Rabu (2/2).

Dirjen KPAII menegaskan, aspek digitalisasi menjadi salah satu kunci utama dalam transisi menuju kawasan industri generasi keempat tersebut. Penerapan digitalisasi dimulai dari integrasi infrastruktur secara digital, sistem logistik terintegrasi, pengembangan sumber daya manusia dalam rangka adaptasi industri 4.0, pengembangan digital hub dan pusat inovasi hingga munculnya circle economy (sirkular ekonomi) yang mengusung semangat efisien sumber daya.

“Kementerian Perindustrian terus mendorong setiap kawasan industri baru maupun eksisting untuk bertransformasi menuju Smart-Eco Industrial Park melalui pemanfaatan Internet of Things (IoT), Cloud Computing, dan Data Centre,” paparnya.

Continue reading “Kemenperin Dukung Akselerasi Kawasan Industri Generasi Keempat”

Di Hadapan DPR, Menperin Beberkan Program Prioritas Berdampak bagi Masyarakat

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional. Dengan pagu anggaran tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp2,86 triliun, Kemenperin telah menyusun program-program prioritas sekor industri yang ditargetkan akan berdampak langsung pada masyarakat.

“Dalam keseluruhan anggaran tersebut, alokasi fungsi pendidikan sebesar Rp982 miliar dan fungsi ekonomi sebesar Rp1,87 triliun. Kami akan terus berupaya agar program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat agar bisa segera dieksekusi,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita ketika rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (2/2).

Agus menuturkan, Kemenperin menargetkan penyerapan anggaran bisa di atas 60% pada Juni 2022.  Anggaran Kemenperin tahun 2022 dialokasikan untuk menyelenggarakan program pendidikan vokasi melalui Diklat 3 in 1, program D1, serta penguatan revitalisasi link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan dan industri. “Kemenperin juga melanjutkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri 4.0 melalui pembangunan kerjasama dengan industri serta pembangunan ekosistem Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0,” ujar Menperin.

Peningkatan keterampilan tenaga kerja manufaktur sangat dibutuhkan seiring dengan terus meningkatnya realisasi investasi di sektor manufaktur. Pada tahun 2021 investasi manufaktur mencapai Rp325,4 triliun atau naik 19,24% dari tahun sebelumnya. Adapun, penyerapan tenaga kerja pada tahun 2021 sebanyak 1,2 juta orang, sehingga jumlah total tenaga kerja di sektor ini kembali meningkat ke angka 18,64 juta orang.

Continue reading “Di Hadapan DPR, Menperin Beberkan Program Prioritas Berdampak bagi Masyarakat”

Presidensi G20 Indonesia Jadi Momentum Peningkatan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Inklusif

Jakarta–Pemerintah Indonesia sangat serius meningkatkan inklusivitas ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Keseriusan ini tercermin dari diangkatnya isu tersebut di ajang G20. 
Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia, mengatakan bahwa pada masa Presidensi G20 di bidang ketenagakerjaan, Indonesia mengusung salah satu isu prioritas yakni inclusive labour market and affirmative decent jobs for person with disabilities (pasar kerja yang inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas). 
“Ini terobosan yang baik sekali, Indonesia membuktikan bahwa no one left behind, tidak ada satupun yang boleh tertinggal dalam setiap program pemerintah, swasta, dan seluruh sektor,” katanya saat menghadiri Kampanye G20 bertemakan Mendorong keterlibatan Penyandang Disabilitas untuk Inklusivitas di Jakarta, Rabu (26/1/2022). 
Melalui isu tersebut, Indonesia akan mendorong perhatian Negara-negara G20 merumuskan kebijakan yang afirmasi dan inklusif terhadap kelompok disabilitas. Sehingga dapat berpartisipasi dalam pasar kerja dalam menghadapi disrupsi digital dan dampak pandemi. 
“Kerja sama internasional di G20 saat ini adalah momentum kita untuk berbenah. Artinya, momentum Presidensi G20 adalah framework kita untuk saling mem-bachmark antara Indonesia dan juga Negara-negara G20, dapat saling belajar serta memperbanyak experince, sehingga dapat membentuk ekosistem yang tepat, sesuai kebutuhan disabilitas secara inklusif,” jelasnya. 
Menurutnya, sisi yang harus diperhatikan dalam mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif adalah sisi hulu, yaitu peningkatan akses keterampilan bagi penyandang disabilitas. Akses keterampilan tersebut selain disesuaikan antara suply and deman tenaga kerja juga harus disesuaikan dengan keramagaman dari masing-masing penyandang disabilitas. 
“Karena penyandang disabilitas dengan ragam penyandang disabilitasnya memiliki kebutuhannya masing-masing. Maka dari itu, mudah-mudahan target 1% untuk swasta, 2% untuk BUMN dan pemerintah dapat segera terwujud,” ujarnya. 

Menaker Paparkan Upaya Kemnaker Atasi Pekerja Migran Ilegal

Jakarta–Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya tidak segan-segan menindak secara hukum pihak-pihak yang terlibat dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal atau unprosedural.

“Kami akan melakukan penegakan hukum di Indonesia. Kami berharap penegakan hukum dilakukan di sini. P3MI yang nakal kami cabut izinya. Siapa pun yang menempatkan PMI secara unprosedural kami laporkan kepada kepolisian. Kami dampingi para korban untuk melapor kepada kepolisian,” ucap Menaker.

Menaker menyampaikan hal itu pada Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I Lantai I DPR RI, Jakarta, Senin (24/1/2022).

Meski demikian, kata Menaker, dalam menyelesaikan persoalan PMI ilegal, penegakan hukum tidak cukup jika hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga harus dilakukan di negara penempatan. Ia pun menyatakan telah mendorong negara-negara penempatan agar menindak majikan atau agency.

“Misalnya di negara penempatan Malaysia. Ini jangan sampai ada celah bagi majikan atau agency di Malaysia untuk melakukan pembiaran terhadap penempatan secara ilegal. Bahkan yang paling penting adalah bagaimana penegakan hukum di negara penempatan,” ucapnya.

Continue reading “Menaker Paparkan Upaya Kemnaker Atasi Pekerja Migran Ilegal”

Kemenperin Tingkatkan Kompetensi Pejabat Fungsional Penyuluh Daerah

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian telah melaksanakan kegiatan uji kompetensi bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian dari berbagai daerah di Indonesia. Uji kompetensi ini dilaksanakan bertahap bagi pejabat fungsional dari berbagai Dinas Perindustrian provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang telah memenuhi syarat angka kredit untuk naik jenjang jabatan sesuai periode waktu yang telah ditetapkan.

“Sebagai instansi pembina jabatan fungsional bidang industri, BPSDMI Kemenperin berupaya memberikan layanan pembinaan bagi pejabat fungsional bidang industri yang efektif dan efisien dalam menggunakan teknologi agar mudah diakses dan terjangkau dari seluruh Indonesia,” kata Kepala BPSDMI Kemenperin Arus Gunawan di Jakarta, Rabu (26/1).

Dengan adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional, jumlah pejabat fungsional bidang industri akan terus meningkat. Sejalan dengan itu, tugas pembinaan jabatan fungsional penyuluh perindustrian dan perdagangan (perindag) mengalami peralihan, yang sebelumnya berada di Direktorat Jenderal IKMA, beralih ke Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur
(Pusbindiklat SDMA) BPSDMI sejak tahun 2021 dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kemenperin yang baru.

Arus menambahkan, Kemenperin merupakan Instansi Pembina bagi tiga jabatan fungsional bidang industri, yaitu Jabatan Fungsional Penyuluh Perindag, Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI), dan yang terbaru adalah Jabatan Fungsional Pembina Industri.

“Adapun Jabatan Fungsional Penyuluh Perindag saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 129 Tahun 2002,” imbuhnya.

Continue reading “Kemenperin Tingkatkan Kompetensi Pejabat Fungsional Penyuluh Daerah”

Menperin: TKDN Produk Kabel Tembus 95%, Wajib Dibeli

Perkembangan industri kabel di Indonesia saat ini telah menunjukkan daya saingnya, dengan mampu memproduksi kabel telekomunikasi, kabel listrik, dan kabel khusus seperti kabel sinyal dan wiring harness. Terdapat 54 pabrik kabel di dalam negeri yang bergerak di sektor kabel listrik dengan kapasitas produksi untuk kabel dan konduktor tembaga sebesar 450.000 ton per tahun serta untuk produksi kabel dan konduktor alumunium mencapai 250.000 ton per tahun.

“Hal yang patut diapresiasi adalah bahwa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari beberapa produk kabel dan turunannya ini sangat tinggi. Sebagai contoh, produk bare cable conductor dan low voltage cable telah mencapai nilai TKDN sebesar 95%, artinya telah melampaui angka TKDN minimum. Sehingga menyandang predikat wajib beli,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara peresmian pabrik pertama PT. LSAG Cable Indonesia di Karawang, Rabu (26/1).

Continue reading “Menperin: TKDN Produk Kabel Tembus 95%, Wajib Dibeli”