Wujudkan Daya Saing Global, Kemenperin Akselerasi Penerapan Industri Hijau

Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mendorong seluruh sektor manufaktur di Indonesia dalam penerapan prinsip industri hijau. Langkah strategis ini akan mendukung penciptaan industri yang ramah lingkungan dan berdaya saing di kancah global.

Green economy, green technology dan green product harus diperkuat agar kita bisa semakin berdaya saing internasional. Saatnya, kita semua bersama-sama menjadi bagian dari transformasi menuju pembangunan industri berkelanjutan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Launching Penghargaan Industri Hijau Tahun 2021 di Jakarta, Kamis (10/6).

Menperin menjelaskan, industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sejalan dengan program Making Indonesia 4.0. Prinsip ini mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

“Penerapan industri hijau merupakan upaya pencegahan terhadap emisi dan limbah dengan menerapkan sistem industri yang lebih efisien dalam mengubah bahan baku menjadi produk, serta limbah menjadi produk ikutan (by product) yang lebih berguna. Hal ini berhubungan erat dengan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER),” tuturnya.

Kemenperin telah mensertifikasi sebanyak 37 perusahaan sebagaiIndustriHijau. Seluruh perusahaan tersebut tidak ada yang mendapatkan Proper Merah atau Hitam, sehingga ke depan sangat wajar jika perusahaan yang tersertifikat industri hijau otomatis minimal mendapat Proper Biru. Selain itu, Kemenperin telah melaksanakan Program Penghargaan Industri Hijau sejak tahun 2010 dan memberikan penghargaan tersebut kepada 895 perusahaan industri dari sektor industri semen, oleo kimia, kelapa sawit, gula, petrokimia, pupuk, kertas, tekstil, besi dan baja, keramik, makanan dan minuman, jamu dan farmasi, dan lain-lain.

“Melalui pelaksanaan program ini, kami berupaya meningkatkan pemahaman bagi dunia industri tentang perlunya penerapan prinsip-prinsip industri hijau untuk mencapai efisiensi,” imbuh Agus.

Menurut Menperin, pengembangan industri hijau yang menjadi ikon yang selaras dengan keinginan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Sebab, ekonomi hijau akan mengarahkan ekonomi Indonesia menjadi lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam yang terbatas dan berupaya memperbaiki kondisi lingkungan yang sudah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.

Lebih lanjut, pengembangan industri hijau juga menjadi tumpuan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Develompent Goals (SDGs), yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

“Dalam mewujudkan SDGs, sektor industri berkontribusi pada pencapaian SDGs tentang air, energi, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, industri dan infrastruktur, produksi dan konsumsi keberlanjutan, serta aksi perubahan iklim,” papar Menperin.

Turunkan emisi GRK

Terkait aksi perubahan iklim, Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di tahun 2030 sebesar 29% atau setara dengan 834 juta ton CO2-ekuivalen secara mandiri dan sebesar 41% atau setara dengan 1,08 miliar ton CO2-ekuivalen apabila mendapatkan bantuan internasional. Sektor industri berkontribusi terhadap penurunan GRK untuk tiga sumber emisi, yaitu energi, proses industri dan penggunaan produk, serta pengelolaan limbah industri.

Selain itu, Kemenperin telah melaksanakan beberapa aksi perubahan iklim dengan menerbitkan pedoman penghitungan dan aksi mitigasi, pelatihan dan pendampingan untuk industri, serta aktif dalam kerja sama aksi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon baik nasional, regional, maupun internasional. Hasil capaian aksi mitigasi dilaporkan oleh industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Berikutnya, dalam upaya mewujudkan tujuan penyelenggaran bidang perindustrian, Kemenperin telah menjalankan beberapa program strategis, antara lain adalah program pengendalian perubahan iklim, pembangunan rendah karbon, serta manajemen dan efisiensi energi. “Dalam mendukung program-program tersebut, maka kebijakan dan penerapan prinsip-prinsip industri hijau dapat menjadi jawaban dalam menyelaraskan program-program terkait,” imbuhnya.

Menperin menambahkan, pihaknya memiliki dua strategi untuk mewujudkan industri hijau. Pertama, menghijaukan industri yang sudah ada. Kedua, membangun industri baru dengan prinsip industri hijau.

“Upaya mewujudkan industri hijau dilaksanakan melalui beberapa program, di antaranya Penghargaan Industri Hijau untuk memberikan motivasi kepada perusahaan industri yang telah berkomitmen menerapkan prinsip industri hijau secara konsisten,” ungkapnya. Berdasarkan hasil dari program Penghargaan Industri Hijau tahun 2019, tercatat penghematan energi sebesar Rp3,5 triliun, dan penghematan air sebesar Rp228.9 miliar.

Program lainnya adalah penerbitan 28 Standar Industri Hijau (SIH) dan memperkuat kapasitas kelembagaan melalui Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) serta memberikan sertifikasi industri hijau kepada 37 perusahaan industri diantaranya semen, pupuk, tekstil, pulp kertas, dan karet.

Di samping itu, untuk menumbuhkan industri yang berdaya saing, efisien, dan hijau adalah dengan mengadopsi prinsip ekonomi sirkular. Pemerintah saat ini tengah menggalakan prinsip ekonomi sirkular di berbagai aspek. Hal ini bertujuan untuk menggantikan prinsip ekonomi linier yaitu take, make, dispose.

Agus juga menambahkan bahwa penghargaan industri hijau merupakan bentuk fasilitasi non-fiskal yang diberikan Kementerian Perindustrian bagi perusahaan industri sebagai bentuk amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Menperin Dorong TKDN dalam 5G untuk Infrastruktur Digital

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, sektor informasi dan komunikasi menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam tiga tahun terakhir. Dampak pandemi Covid-19 juga memberikan dampak yang besar, dengan terjadinya era kenormalan baru dalam penggunaan teknologi digital, sehingga dapat menjanjikan terhadap industri penopang di sektor tersebut.

“Sejalan hal tersebut, Bapak Presiden Joko Widodo telah mengintruksikan untuk melakukan percepatan tranformasi digital,” kata Menperin di Jakarta, Kamis (10/6). Langkah strategis ini sebagai salah satu wujud implementasi dari peta jalan Making Indonesia 4.0.

Akselerasi diperlukan pada aspek perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, penyiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, percepatan integrasi pusat data nasional, penyiapan kebutuhan SDM talenta digital, serta penyiapan regulasi untuk skema dan pendanaan dan pembiayaan.

Lebih lanjut, dalam rangka mendukung penerapan implementasi teknologi fundamental industri 4.0, Kementerian Perindustrian telah mendukung infrastruktur digital, salah satunya adalah teknologi 5G. Teknologi 5G yang memiliki kombinasi antara konektivitas berkecepatan tinggi, latensi yang rendah, dan cakupan yang luas, sangat cocok dioptimalkan untuk penerapan industri 4.0.

“Kemenperin siap mendorong koneksi 5G untuk lebih dioptimalkan oleh industri dalam negeri, sesuai pesan Bapak Presiden, jangan sampai Indonesia tak bisa mendapatkan manfaat maksimal dari 5G dan hanya menjadi pengguna saja. Indonesia harus memperoleh manfaat maksimal dari perkembangan teknologi 5G,” tegas Agus.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier menyampaikan bahwa penggunaan 5G akan difokuskan pada kawasan-kawasan industri untuk menunjang produksi industri manufaktur yang menggunakan teknologi IoT. Sementara itu, pengembangan R&D teknologi 5G akan diarahkan ke Technopark binaan Kemenperin bekerjasama dengan vendor-vendor dalam negeri.

“Kemenperin juga menyiapakan industri di tanah air dalam penyediaan perangkat pendukung base station 5G maupun aplikasinya. Untuk tahap awal TKDN 5G, nilai persentase ambang batas minimum TKDN untuk perangkat telepon seluler, komputer genggam, komputer tablet, dan mifi 5G dapat mengikuti nilai yang berlaku saat ini pada perangkat dengan teknologi 4G/LTE,” papar Taufiek.

Kemenperin memberikan apresiasi kepada Amazon Web Services (AWS) atas inisiatifnya untuk berinvestasi di Indonesia dengan membangun pusat data (data center). Hadirnya AWS memberikan keuntungan yang signifikan kepada Indonesia, baik dari sisi investasi penyerapan tenaga kerja, maupun program-program yang dijalankan.

“Kami berharap, AWS ikut berperan serta untuk memberikan wawasan kepada industri manufaktur di Indonesia untuk dapat mengadopsi solusi komputasi cloud sehingga dapat menjadi lebih kompetitif. Ke depannya, kami ingin peran serta dari AWS dalam membangun ekosistem untuk mengakomodasi transformasi digital,” kata Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Ali Murtopo.

Ekspor Tembus USD 12 Miliar, Kemenperin Fokus Substitusi Impor Sektor ILMATE

Kementerian Perindustrian terus memacu sektor industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika (ILMATE) agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perekonomian nasional. Berbagai program dan kebijakan telah dijalankan guna mendongkrak performa sektor strategis tersebut.

“Kinerja ekspor dari sektor ILMATE masih menjadi primadona di tengah situasi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19. Diharapkan, kontribusinya mampu mengakselerasi upaya pemulihan ekonomi nasional,” kata Direktur Jenderal ILMATE Kemenperin, Taufiek Bawazier di Jakarta, Kamis (10/6).

Pada triwulan I tahun 2021, nilai ekspor sektor ILMATE menembus angka USD12,4 miliar, naik sebesar 27% dibandingkan nilai pengapalan tahun sebelumnya yang mencapai USD9,7 miliar. Selain itu, nilai investasi sektor ILMATE juga terus menunjukkan tren positif, dengan nilai penanaman modal periode triwulan I-2021 sebesar Rp40,361 triliun.

“Industri logam masih menjadi kontributor terbesar, baik dalam nilai ekspor dan nilai investasi, dengan nilai ekspor USD5,6 miliar dan nilai investasi sebesar Rp27,68 triliun,” ungkap Taufiek.

Menurutnya, guna membangkitkan kembali gairah usaha para pelaku industri di tanah air, Kemenperin telah mengeluarkan jurus substitusi impor 35% pada tahun 2022. Langkah ini dijalankan secara simultan dengan peningkatan utilisasi produksi, mendorong pendalaman struktur industri, dan peningkatan investasi.

“Sektor ILMATE sendiri memiliki target untuk menurunkan impor sebesar Rp37,28 triliun hingga tahun 2022, dari total 106 nomor HS (komoditi), mulai dari logam, kendaraan bermotor, sepeda, peralatan elektronik maupun alat kesehatan,” sebut Taufiek. Pada tahun 2020, penurunan impor di sektor ILMATE mencapai Rp21,01 triliun.

Adapun beberapa langkah strategis yang sedang diupayakan oleh Kemenperin untuk memacu substitusi impor tersebut , antara lain terkait Minimum Import Price (MIP), kuota impor maupun perizinan impor. Kemudian, penerapan Pre-Shipment Inspection pada produk impor, serta pengaturan entry point pelabuhan untuk komoditi tertentu, dan diarahkan ke Pelabuhan di luar Jawa.

Berikutnya, melakukan pembenahan LSPro, mengembalikan kebijakan post border ke kebijakan border dan melakukan rasionalisasi Pusat Logistik Berikat, menaikkan tarif MFN bagi komoditi yang tinggi nilai impornya dan telah ada industrinya di dalam negeri, serta menaikkan implementasi Trade Remedies.

“Selain itu, perlu dilakukan juga penerapan kebijakan P3DN secara tegas; pemberlakuan SNI Wajib dan Technical Barrier to Trade (TBT), serta pengenaan bea keluar untuk beberapa komoditi primer dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku di dalam negeri,” tuturnya.

Taufiek optimistis, berbagai langkah strategis tersebut dapat menekan dan menurunkan nilai impor industri manufaktur, termasuk sektor ILMATE. Bahkan, mampu mendorong penguatan daya saing dan kemandirian sektor industri nasional. “Kami yakin, dengan terus melakukan berbagai upaya setrategis dan kerja sama yang dibangun dengan berbagai pihak, target penurunan impor 35% hingga tahun 2022 dapat tercapai,” tegasnya.

Beberapa waktu lalu, dilaksanakan forum sinergitas sebagai upaya untuk merumuskan langkah-langkah percepatan program substitusi impor 35% pada tahun 2022, yang melibatkan seluruh stakeholder terkait seperti dari pihak asosiasi, industri, pemerintah, dan BUMN. “Forum ini juga diharapkan dapat menjalin sinergi dalam upaya program penyerapan produk dalam negeri pada proyek pemerintah dan BUMN, yang merupakan salah satu strategi utama substitusi impor,” tandasnya.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Memperingati Hari Kelahiran Pancasila Tahun 2021

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021, Selasa (1/6/2021) pagi. Presiden bertindak selaku inspektur upacara dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, sedangkan pelaksanaan upacara dipusatkan di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, DKI Jakarta, yang diikuti oleh peserta dengan jumlah terbatas.

Upacara juga diikuti secara virtual oleh para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, hingga sejumlah kepala daerah. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga turut serta dalam upacara secara virtual tersebut diikuti oleh segenap aparatur sipil negara di Dinas Perinnaker.

Walikota serahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan

Usai melakukan kegiatan bersepeda bersama, Walikota Salatiga, Yuliyanto, SE, MM menyerahkan santunan kepada warga Salatiga yang menerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan di halaman Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Jl. Ki Penjawi No. 12. Penyerahan dilakukan secara simbolis, santunan akan ditransfer langsung ke rekening penerima tersebut. Penerima santunan tersebut terdiri dari ahli waris THL di DIsperkim atas nama Suparmin,

Gowes bersama Walikota

Pada hari Jum’at tanggal 4 Juni 2021 DInas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga menyelenggaran kegiatan bersepeda bersama bersama Walikota Salatiga beserta Forkompinda. Kegiatan tersebut memiliki rute dari Rumah Dinas walikota dan berakhir di Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Jl. Ki Penjawi 12 Salatiga.

Wujud Solidaritas, Indonesia Kembali Kirim 2.000 Tabung Gas Oksigen ke India

Indonesia kembali mengirim bantuan berupa tabung gas oksigen ke India untuk korban pandemi Covid-19. Pada tahap kedua ini, dikapalkan sebanyak 2.000 tabung gas oksigen dengan kapasitas 6 meter kubik (setara 40 liter). Sebelumnya, di tahap pertama sudah dilepas sebanyak 1.400 tabung dari total 3.400 tabung yang akan diberikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjaga persahabatan antara kedua negara. India dan Indonesia merupakan mitra strategis sekaligus kawan di kala senang dan di kala susah.

“Bantuan ini merupakan tahap kedua setelah pengiriman 10 Mei lalu. Inshaallah saudara-saudara kita di India bisa mendapatkan manfaat dari bantuan saudaranya di Indonesia,” ujarnya saat penyerahan bantuan tabung gas oksigen tahap kedua kepada pemerintah India di Jakarta, Jumat (28/5).

Airlangga menyampaikan, Pemerintah RI berterima kasih kepada korporasi yang mendukung program ini dalam Indonesia public-private partnership dengan Kementerian Perindustrian sebagai penggerak. Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden, bahwa untuk menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, kita bergerak dalam satu orkestrasi yang sama dan tujuan yang sama. “Hari ini solidaritas gotong royong ditunjukkan. Semoga menjadi spirit internasional agar kita menjadi bangsa yang mendorong multilateralisme,” ujar Menko Perekonomian.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan, pihaknya mewakili pelaku industri yang ikut berkontribusi memberikan bantuan. “Pengiriman tabung gas oksigen ke India ini merupakan partisipasi dari sektor industri di Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita bisa menuntaskan dengan tambahan 2.000 tabung oksigen,” tuturnya.

Menperin menyampaikan, pemerintah memberikan apresiasi kepada asosiasi dan pelaku industri yang terlibat dalam program bantuan kemanusiaan tersebut. “Dengan dikirimkannya bantuan oksigen tahap kedua ini, menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk membantu India dalam menanggulangi pandemi Covid-19,” tegasnya.

Adapun rincian daftar partisipasi industri dalam pengiriman bantuan tahap kedua ini adalah sebagai berikut:

  1. Asosiasi Gas Industri Indonesia dan PT Samator yang telah melakukan koordinasi pengadaan tabung dan isi oksigen untuk 3.400 tabung;
  2. Sinar Mas: Pembiayaan 500 tabung;
  3. PT Indofood: Pembiayaan 400 tabung;
  4. PT Agung Sedayu Group: Pembiayaan 350 tabung;
  5. Yayasan Bakti Barito (Covid-19 Relief Bakti Barito): Pembiayaan 350 tabung;
  6. PT. First Resources: Pembiayaan 350 tabung;
  7. PT. Inti Sumber Baja Sakti: Pembiayaan 50 tabung;
  8. PT. Asia Pacific Rayon dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia: Pembiayaan pengiriman tabung;
  9. PT Indorama Group: bantuan administrasi dan dokumen pengiriman;
  10. PT Aneka Gas Industri, Tbk: donasi gas oksigen.

Agus berharap, kegiatan sosial yang merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri ini dapat membantu meringankan dampak pandemi Covid-19 yang sedang melanda di India. “Apalagi, India adalah salah satu negara mitra penting bagi Indonesia, baik dalam hal diplomatik maupun kerja sama ekonomi khususnya di sektor perindustrian dan perdagangan,” tuturnya.

Menperin mengingatkan, kunci pencegahan penyebaran Covid-19 adalah dengan terus mendorong masyarakat tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Misalnya patuh mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.

“Tidak lupa mari kita mendoakan agar keadaan di sana cepat kembali terkendali, dan semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari musibah yang menimpa India agar kita tidak lengah dan tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Pandemi belum berakhir,” paparnya.

Sementara itu, Managing Director Sinar Mas, Saleh Husin menyampaikan, pertimbangan kemanusiaan melatarbelakangi bantuan bagi tetangga dan mitra dekat Indonesia, yaitu bangsa India yang tengah menghadapi gelombang kedua pandemi. “Masa seperti adalah momentum antarbangsa membangun solidaritas sekaligus semakin kuat bekerja sama,” ujar Saleh.

Solidaritas dalam penanganan pandemi antara kedua negara bukan hal baru, yang sebelumnnya berlangsung ketika pemerintah India memberikan dukungan ekspor bahan baku obat bagi Indonesia saat status pandemi mulai ditetapkan. Sementara dalam bidang perdagangan, India tercatat sebagai pasar kedua terbesar dunia setelah China bagi produk minyak kelapa sawit dan turunannya dari Indonesia. Tahun 2020 ekspor Indonesia mencapai 5,64 juta ton minyak sawit senilai USD3,05 miliar.

Duta Besar India untuk Indonesia Manoj Kumar Bharti menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang sudah memfasilitasi pemberian bantuan dalam bentuk apapun ke India di tengah kondisi pandemi Covid-19. “Saat ini kami menerima donasi sebanyak 2.000 tabung, yang merupakan tahap kedua. Sebelumnya sudah diterima 1.400 tabung,” ungkapnya.

Menurutnya, Indonesia adalah salah satu negara yang berkontribusi dalam melawan pandemi Covid-19 di India. “Kami telah membantu lebih dari 84 negara di awal pandemi, sekarang kami mendapat bantuan. Industri di Indonesia sangat membantu, yang diorganisir oleh Kemenperin,” imbuhnya.

Pacu Ekspor Produk Industri, Kemenperin Optimalkan Peluang FTA

Kementerian Perindustrian terus aktif mendorong pengembangan akses dan kerja sama internasional di sektor industri. Langkah ini guna memacu perekonomian nasional melalui sinergi dengan negara-negara mitra strategis, khususnya dalam kerangka perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement.

”Sejak tahun 2002, Indonesia telah menandatangani 18 perjanjian perdagangan bebas, yaitu delapan perjanjian dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN-China FTA (ACFTA), ASEAN-Korea FTA (AKFTA), ASEAN-India FTA (AIFTA), ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA), ASEAN-Japan CEP (AJCEP), ASEAN-Hong Kong FTA (AHKFTA), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP),” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin,Eko S.A. Cahyanto di Jakarta, Jumat (28/5).

Berikutnya, delapan perjanjian dalam kerangka bilateral, yakni Indonesia-Japan EPA (IJEPA), Indonesia-Pakistan PTA (IPPTA), Indonesia-Palestine Trade Facilitation for Certain Products, Indonesia-Chile CEPA (ICCEPA), Indonesia-Australia CEPA (IACEPA), Indonesia-EFTA CEPA (IECEPA), Indonesia-Mozambique PTA (IMPTA), dan Indonesia-Korea CEPA (IKCEPA). ”Kemudian, dua perjanjian pada fora lain, yaitu Trade Preferential System of The Organization of the Islamic Conference dan Prefential Tariff Arrangement-Group of Eight Developing Countries,” tutur Eko.

Saat ini, perjanjian dalam kerangka IPPTA, AEC, ACFTA, AKFTA, AIFTA, dan AANZFTA sedang dilakukan proses review atau upgrading. Selain itu, masih terdapat tujuh perundingan yang berlangsung, yaitu Indonesia-European Union CEPA (IEUCEPA), Indonesia-Turkey CEPA, Indonesia-Bangladesh PTA, Indonesia-Tunisia PTA, Indonesia-Iran PTA, Indonesia-Mauritius PTA, dan Indonesia-Morocco PTA.

”Indonesia juga sedang menjajaki perundingan perdagangan bebas dengan beberapa negara lain, sekitar 20 negara mitra, yang meliputi Southern African Customs Union (SACU), yaitu Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland),” sebut Eko.

Selanjutnya, Economic Community of West (ECOWAS) yang beranggotakan 15 negara Afrika Barat, Indonesia-East African Community (EAC) dengan anggota lima negara Afrika Timur yaitu Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, dan Uganda.


Ada pula Djibouti, Aljazair, Gulf Cooperation Council (GCC) meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Oman. Berikutnya, Sri Lanka, MERCOSUR (terdiri atas Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay dan Venezuela), Peru, Ekuador, Kolombia, Amerika Serikat, Kanada (Indonesia-Canada dan ASEAN-Canada).

”Kemudian, European Union (ASEAN-EU), Fiji, Papua Nugini, Eurasian Economic Union (EAEU – Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan), Ukraina, India (Indonesia-India PTA), dan Afghanistan,” imbuh Eko.

Selain FTA, Indonesia juga berpartisipasi aktif dan memanfaatkan fora-fora multilateral seperti WTO (World Trade Organization), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Developing-8 (D8), G20 dan organisasi multilateral lainnya untuk membangun jaringan sumber daya sekaligus memperjuangkan kepentingan industri nasional.

Menurut Eko, peran serta Indonesia dalam FTA sedikit banyak memengaruhi kinerja perdagangan Indonesia, khususnya ekspor. Sebagai tulang punggung ekspor Indonesia, kontribusi ekspor sektor industri mencapai USD131,13 miliar atau 80,30 persen terhadap total ekspor nasional yang menembus USD163,30 miliar sepanjang tahun 2020, dan mencatat surplus sebesar USD14,17 miliar untuk kinerja perdagangan sektor industri.

”Hal ini merupakan surplus terbesar sektor industri Indonesia dalam hampir 10 tahun terakhir, dan berkah tersendiri di tengah masa pandemi yang menghantam sektor industri kita pada awal tahun 2020 hingga saat ini,” ungkap Eko.

Oleh karena itu, FTA yang telah dan akan disepakati Indonesia dengan negara mitra harus memberikan manfaat yang maksimal untuk Indonesia terutama untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia ke pasar negara mitra.

”Seyogyanya peluang akses pasar tersebut kita tangani bersama dan dimanfaatkan secara maksimal karena akses liberalisasi perdagangan yang telah diperoleh Indonesia sangat besar, dan rata-rata mitra FTA Indonesia telah meliberalisasi mayoritas bea masuknya untuk produk Indonesia,” papar Eko.

Ia menambahkan, lebih dari 90% dari jumlah pos tarif negara mitra sudah nol. Sehingga akses pasar yang luar biasa ini harus dimanfaatkan secara maksimal guna mendorong kinerja ekspor Indonesia khususnya untuk produk industri.

Sosialisasi Kekayaan Intelektual bagi IKM

Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual bagi Industri Kecil dan Menengah. Dalam penyelenggaraannya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bekerjasama dengan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jateng yang berwenang dan sebagai perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam perihal Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini meliputi edukasi pentingnya melakukan legalisasi pada brand merk dan hak cipta terhadap produk IKM, disamping itu para peserta juga memperoleh kesempatan untuk dapat mendaftarkan merk dan cipta produk mereka dengan fasilitasi yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga. Pemerintah Kota Salatiga mengharapkan dengan adanya kegiatan ini IKM binaan dari Dinas dapat lebih kuat dan bersaing dalam perdagangan lokal dan nasional.